Alasan Suharso Monoarfa Dicopot dari Ketum PPP

Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum (Ketum) menggantikan Suharso Monoarfa. 

Mardiono dipilih melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) bertemakan ‘Konsolidasi dan Sukses Pemilu 2024’. Mukernas tersebut dihadiri ketua dan sekretaris dari 27 DPW PPP se-Indonesia. Ketua Majelis Syariah PPP Mustofa Aqil Siradj mengungkap, alasan pencopotan Suharso Monoarfa. 

“Kami tidak bisa menahan gejolak protes, suara, dan usulan dari berbagai pihak. Tidak kurang dari 10 kali pertemuan kami adakan untuk menanggapi gejolak ini. Keputusan ini semata-mata merespon kiai dan berbagai pihak,” ujar Mustofa, dilansir dari Antara. 

Buka bentuk kebencian: Sementara itu, Ketua Majelis Kehormatan PPP Zarkasih Nur mengaku tidak ada kebencian terhadap pemimpin sebelumnya, yaitu Suharso Monoarfa.

Ke depannya, kepemimpinan PPP akan dilakukan penuh kebersamaan, persatuan, dan kasih sayang. 

“Kami tetap berhubungan baik, tidak ada yang menaruh kebencian ataupun kemarahan, tetapi dalam menghadapi masalah sekarang ini kami mengharapkan Suharso melepas tugasnya sebagai Ketua Umum PPP,” tutur Zarkasih. 

Diminta mundur: Sebelumnya, Majelis PPP telah dua kali mengirimkan surat kepada Suharso dan memintanya mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PPP. Tiga majelis di PPP itu kembali mengirimkan surat ke Suharso Monoarfa. Surat itu tertanggal 24 Agustus 2022 ditandatangani Ketua Majelis Syariah PPP, KH Mustofa Aqil Siroj, Ketua Majelis Kehormatan PPP, KH Zarkasih Nur, dan Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhamad Mardiono. 

Surat juga ditandatangai putra almarhum KH Maimoen Zubair, KH Abdullah Ubab Maimoen Zubair, KH Ahmad Haris Shodaqoh, KH Muhyidin Ishaq, dan KH Fadlolan Musyaffa. Dalam surat itu, para ketua majelis itu menyebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengabaikan surat pertama dengan tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis. 

Amplop kiai: Pengunduran Suharso diyakini akan meredakan gejolak yang semakin memburuk di kalangan masyarakat, terutama para habaib, kyai, dan para pendukung PPP. Selain itu, ada pula rentetan aksi yang meminta Suharso mundur dari jabatannya. Di antaranya dari para santri, kader PPP, hingga para pecinta kiai. Aksi tersebut merupakan buntut dari ucapan Suharso terkait ‘amplop kiai’ dan hal lain yang dinilai tidak sesuai dengan AD/ART PPP.

Bahkan, Suharso Monoarfa dilaporkan Ari Kurniawan ke Polda Metro Jaya terkait pidatonya soal amplop kiai yang dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap kiai dan pesantren. Laporan itu diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya dengan nomor STTLP/B/4281/VIII/2022/SPKT/Polda Metro Jaya tanggal 20 Agustus. 

Namun, Suharso Monoarfa sudah meminta maaf dan mengakui kesalahannya yang memicu polemik imbas pidatonya terkait pemberian ‘amplop kiai’ pada kegiatan Pembekalan Anti Korupsi Politik Cerdas Berintegritas di KPK pada Senin (15/8/2022). 

“Saya akui ilustrasi dalam sambutan itu sebuah kekhilafan dan tidak pantas saya ungkapkan. Mestinya ada cara lain, bukan dengan mengungkapkan ilustrasi yang justru mengundang interpretasi yang keliru, dan apalagi dipotong-potong,” ucapnya.

Baca Juga:

​Suharso Monoarfa Dicopot, Mardiono jadi Plt Ketum PPP 

Tiga Majelis PPP kembali Minta Suharso Mundur Imbas Amplop Kiai 

Yenny Wahid: Polemik Amplop Kiai Bukti Tak Kenal Budaya Ulama