Tiga majelis di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali meminta Suharso Monoarfa mundur dari jabatan sebagai ketua umum (Ketum).
Surat kedua itu dilayangkan ketiga majelis yang terdiri dari Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan setelah surat pertama tidak ditanggapi Suharso Monoarfa.
“Permintaan pengunduran ini kepada Saudara Suharso Monoarfa ini semata hanya untuk kebaikan kita bersama sebagai pengemban amanah dari pendiri PPP,” demikian isi surat yang dikutip di Jakarta, Senin (29/8/2022).
Tiga majelis di PPP itu kembali mengirimkan surat ke Suharso Monoarfa. Surat itu tertanggal 24 Agustus 2022 ditandatangani Ketua Majelis Syariah PPP, KH Mustofa Aqil Siroj, Ketua Majelis Kehormatan PPP, KH Zarkasih Nur, dan Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhamad Mardiono.
Surat juga ditandatangai putra almarhum KH Maimoen Zubair, KH Abdullah Ubab Maimoen Zubair, KH Ahmad Haris Shodaqoh, KH Muhyidin Ishaq, dan KH Fadlolan Musyaffa. Dalam surat itu, para ketua majelis itu menyebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengabaikan surat pertama dengan tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis.
Padahal, saat ini keadaan PPP semakin memburuk. Pengunduran Suharso diyakini akan meredakan gejolak di kalangan masyarakat, terutama para habaib, kyai, dan para pendukung PPP.
“Selanjutnya mekanisme akan diatur sesuai peraturan organisasi yang ada pada AD/ART Partai Persatuan Pembangunan (PPP),” demikian isi surat itu.
Sementara itu, anggota Dewan Pertimbangan PPP, Usman M Tokan, membenarkan adanya surat itu.
“Surat pertama tidak ada jawaban, lalu dikirimkan lagi surat kedua,” ucapnya.
Akhiri polemik: Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta, Guruh Tirta Lunggana meminta, polemik pernyataan Suharso Monoarfa soal ‘amplop kiai’ diakhiri.
“Persoalan itu tidak perlu dibesar-besarkan lagi,” ujar Tirta Lunggana dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (29/8/2022).
Menurut Tirta Lunggana, Suharso Monoarfa sudah mengaku khilaf dalam membuat ilustrasi. Suharso Monoarfa juga sudah meminta maaf secara terbuka atas pernyataannya yang keliru itu.
“Saya pastikan itu pidato yang beredar sudah dipotong, mungkin sengaja agar viral di medsos. Saya kan hadir waktu pembekalan anti korupsi KPK, makanya tahu,” ucapnya.
Edukasi anti korupsi: Ia percaya apabila pidato Suharso didengarkan secara utuh akan dipahami oleh masyarakat dalam konteks edukasi anti korupsi. Ia mengklaim persoalan itu tidak mengganggu fokus PPP menjelang Pemilu 2024, khususnya di daerah termasuk di DKI Jakarta.
“Kami sepenuhnya fokus melakukan konsolidasi internal struktural PPP DKI sampai tingkat ranting dan persiapan rekrutmen calon legislatif DPR dan DPRD 2024,” tutur Tirta Lunggana.
Minta maaf: Sebelumnya, Suharso Monoarfa meminta maaf dan mengakui kesalahannya yang memicu polemik imbas pidatonya terkait pemberian ‘amplop kiai’ pada kegiatan Pembekalan Anti Korupsi Politik Cerdas Berintegritas di KPK pada Senin (15/8/2022).
“Saya akui ilustrasi dalam sambutan itu sebuah kekhilafan dan tidak pantas saya ungkapkan. Mestinya ada cara lain, bukan dengan mengungkapkan ilustrasi yang justru mengundang interpretasi yang keliru, dan apalagi dipotong-potong,” ucapnya.
Baca Juga:
Polemik Pidato ‘Amplop Kiai’ Suharso Monoarfa
Yenny Wahid: Polemik Amplop Kiai Bukti Tak Kenal Budaya Ulama