Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan pemerintah sudah
siap menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi BBM kepada
18,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari total 20,6 juta KPM.
“Dari rencana 20,6 juta KPM itu, sudah siap salur di PT
Pos Indonesia 18.486.756 KPM. Sisanya sedang proses cleansing (koreksi data)
karena seperti kita ketahui, misalnya kita mengumumkan hari ini, jam ini, 1 jam
atau beberapa menit kemudian ada (potensi penerima) yang meninggal. Jadi, kami
perlu mendata lagi, masih ada 313.244 KPM,” kata Risma seperti dilansir
Antara.
BLT BBM, kata Risma, akan diberikan sebanyak empat kali
dengan masing-masing pemberian sebesar Rp150 ribu. Pemberian BLT BBM dalam dua
tahap dari empat kali penyaluran sehingga KPM akan menerima Rp300 ribu setiap
tahapnya.
“Kami berikan per September ini (tahap pertama) dan di
awal Desember kami berikan yang kedua,” katanya.
Ia juga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin
mengusulkan diri untuk masuk sebagai KPM. Kementerian Sosial (Kemensos) akan
bekerja sama dengan pemerintah daerah dan tenaga pendamping untuk memverifikasi
usulan sebagai KPM tersebut.
“Jadi, warga bisa mengusulkan dirinya sendiri ke dalam
program itu dan kami akan cek di lapangan antara daerah dengan pendamping kami.
Kami punya pendamping 70.000 di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Kemensos juga memiliki pusat kontak (command center) di
nomor telepon 021-171 yang beroperasi selama 24 jam penuh untuk menerima
keluhan mengenai bantuan sosial.
Risma menuturkan bahwa Kemensos juga bekerja sama dengan PT
Pos Indonesia, pemerintah daerah, dan masyarakat adat untuk menyalurkan BLT
pengalihan BBM ini ke berbagai daerah yang sulit diakses, seperti di daerah
pegunungan.
“Bagi warga sakit, lanjut usia, dan tidak bisa datang
ke Kantor Pos, pihak Pos akan mengantar ke rumah, itu sudah perjanjiannya.
Jadi, nanti tinggal mengecek saja, tinggal telepon saja ke command center.
Maka, akan ditindak lanjuti,” ujarnya.
BLT BBM merupakan salah satu dari paket bantuan sosial
pemerintah setelah mengalihkan subsidi BBM. Pemerintah menganggarkan bantuan
sosial pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun.
Selain BLT, pemerintah juga akan menyalurkan dua bentuk
bansos lainnya dari pengalihan subsidi BBM, yakni bantuan subsidi upah sebesar
Rp600 ribu kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan.
Bantuan dari pemerintah daerah dengan menggunakan 2 persen
dari dana transfer umum, yaitu dana alokasi umum dan dana bagi hasil sebanyak
Rp2,17 triliun dalam rangka membantu sektor transportasi, seperti angkutan
umum, ojek, nelayan, dan bantuan tambahan perlindungan sosial.
Baca Juga