Alasan Jokowi-KPU Sepakat Kampanye Pemilu 2024 Hanya 90 Hari

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 digelar dalam rentang waktu 90 hari atau tiga bulan. Permintaan itu disepakati bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Kesepakatan Jokowi-KPU: Durasi kampanye Pemilu 2024 menjadi 90 hari disepakati dalam pertemuan antara Jokowi dan KPU pada hari ini, Senin (30/5/2022). 

Jokowi dan KPU berpandangan bahwa sebisa mungkin kampanye dipersingkat agar lebih efisien dan tidak menimbulkan masalah di tengah masyarakat yang berlama-lama sehingga kampanye akan dilangsungkan dalam durasi 90 hari. 

Sebelumnya durasi kampanye diisukan menjadi 75 hari.  Bahkan KPU sempat menyebut durasi kampanye akan berjalan selama 120 hari.

“Titik temunya adalah kampanye pada durasi 90 hari. Ini juga nanti akan berimplikasi pada pengadaan dan distribusi logistik, terutama surat suara dan formulir,” kata Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dikutip Antara. 

Sesuai jadwal: Selain persoalan durasi kampanye, Hasyim mengatakan Jokowi juga memberikan beberapa arahan lain. Yakni, terkait penyelenggaraan pemilu tepat waktu. 

“Jadi, Presiden ingin memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 sesuai dengan jadwal dan tepat waktu reguler 5 tahunannya,” katanya. 

Arahan ketiga: Jokowi akan memerintahkan sejumlah menteri yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu untuk memberikan dukungan sepenuhnya pada KPU. Para menteri tersebut, antara lain, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung. 

“Semuanya akan ditugaskan oleh Presiden memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU, terutama untuk dukungan anggaran dan personel serta logistik pemilu,” katanya. 

Arahan keempat: Jokowi berpesan kepada seluruh jajaran KPU, baik KPU Pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun segenap penyelenggara pemilu, agar menjaga dan meningkatkan kualitas pemilu. 

Jokowi, kata Hasyim, menyebutkan beberapa indikator kualitas pemilu, antara lain, meningkatnya partisipasi pemilih yang terlibat dalam pemilu, meningkatnya kualitas pendidikan pemilih, dan meningkatnya kualitas tata kelola pemilu di lingkungan KPU. 

Arahan kelima: Jokowi juga mengingatkan KPU agar selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu karena penyelenggaraan pemilu itu politis. 

Eks wali kota Solo itu mengingatkan agar jangan sampai aspek teknis menjadi isu-isu politik yang tidak terkendali, misalnya topik tentang pendaftaran pemilih, tata kerja penyelenggaraan pemilu, pemungutan suara sampai rekapitulasi, dan penetapan hasil pemilu secara nasional. 

Arahan keenam: Jokowi akan mengerahkan seluruh aparat negara guna mendukung kelancaran proses produksi dan distribusi logistik sampai ke tempat pemungutan suara (TPS), terutama logistik utama berupa surat suara, formulir pemungutan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara. Presiden juga berharap agar logistik pada pemilu adalah produk dalam negeri. 

“Beliau berharap agar logistik kepemiluan ini sebisa mungkin diutamakan produk dalam negeri supaya pemilu ini yang sering kita sebut ‘dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’ juga terasa betul untuk menggairahkan situasi ekonomi di Indonesia,” katanya.

Baca Juga:

PAN: Kalau Bisa Ada 3 Atau 4 Paslon di Pilpres, Lebih Seru 

KPU Jelaskan Rincian Anggaran Pemilu 2024 

Analisis Charta Politika Soal Pidato Jokowi dan Dukungan ke Ganjar ​