Vanuatu Deklarasikan Keadaan Darurat Iklim
Parlemen Vanuatu telah mendeklarasikan keadaan darurat iklim. Vanuatu akan menggelontorkan dana 1,2 miliar USD untuk meredam dampak pemanasan global di negara kecilnya di Pasifik.
Dampak pemanasan global: Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman mengatakan, kenaikan permukaan air laut dan cuaca buruk telah mempengaruhi Pasifik secara tidak proporsional. Ia menyoroti dua topan tropis yang menghancurkan dan kekeringan yang melanda dalam dekade terakhir.
“Bumi sudah terlalu panas dan tidak aman. Kami dalam bahaya sekarang, bukan hanya di masa depan,” ujar Loughman, dilansir dari France24.
Ikuti negara lain: Parlemen Vanuatu dengan suara bulat mendukung mosi pada hari Jumat (27/5/2022), dan mengikuti deklarasi puluhan negara lainnya, seperti Inggris, Kanada, hingga tetangga Pasifik Selatan Fiji.
“Tanggung jawab Vanuatu adalah mendorong negara-negara yang bertanggung jawab untuk menyesuaikan tindakan dengan ukuran dan urgensi krisis. Penggunaan istilah darurat adalah cara untuk menandakan perlunya melampaui reformasi seperti biasa,” tutur Loughman.
Diplomasi iklim: Deklarasi tersebut merupakan bagian dari ‘dorongan diplomasi iklim’ menjelang pemungutan suara PBB tentang aplikasi pemerintahnya. Ini agar Mahkamah Internasional bergerak untuk melindungi negara-negara yang rentan dari perubahan iklim.
Tahun lalu, negara berpenduduk sekitar 300.000 itu menyatakan, akan mencari pendapat hukum dari salah satu otoritas peradilan tertinggi di dunia untuk mempertimbangkan krisis iklim. Vanuatu berharap, pendapat hukum itu akan membentuk hukum internasional untuk generasi mendatang tentang kerusakan, kerugian, dan implikasi hak asasi manusia (HAM) dari perubahan iklim.
Kesepakatan Paris: Menurut Loughman, upaya meredam dampak pemanasan global itu merupakan komitmen Vanuatu terhadap kesepakatan Paris yang akan dicapai pada tahun 2030 nanti. Dalam rancangan rencananya, kesepakatan Paris berfokus pada adaptasi perubahan iklim, mengurangi dampaknya, dan menutupi kerusakannya.
“Sebagian besar dana akan diperoleh dari negara-negara donor,” ucapnya.
Janji dari Australia: Minggu ini, Menteri Luar Negeri baru Australia Penny Wong menggunakan perjalanan ke Fiji untuk menjanjikan negara-negara Pasifik pengaturan ulang kebijakan iklim. Ini baru dilakukan setelah Australia mengalami ‘dekade yang hilang’ di bawah pemerintahan konservatif.
“Kami akan mengakhiri perang iklim di negara kami; ini adalah pemerintah Australia yang berbeda dan Australia yang berbeda. Dan kami akan berdiri bahu-membahu dengan Anda, keluarga Pasifik kami, dalam menanggapi krisis ini,” kata Wong dalam acara Forum Pulau Pasifik.
Baca Juga:
Tokoh Agama Minta Dunia Tak Danai Aktivitas Pemicu Pemanasan Global
