Isu Terkini

Kasus Wali Kota Ambon, KPK Sesalkan Masih Ada Kepala Daerah Terjerat Suap Izin Usaha

Manda Firmansyah– Asumsi.co

featured image
ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan masih ada kepala daerah yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan pribadi dari pemberian izin usaha. Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy (RL) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait penerimaan gratifikasi dan persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel tahun 2020 di Kota Ambon, Maluku.

"Tentu dengan kejadian hari ini yang begitu terus berulang, KPK merasa penuh keprihatinan karena masih ada kepala daerah yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara-cara tidak sah dengan cara pemberian izin usaha," ujar Ketua KPK Firli Bahuri saat konferensi pers, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/5/2022), dilansir dari Antara.

Izin Usaha: Pemberian izin usaha semestinya menjadi sarana untuk mendorong kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jika pemberian izin mudah, maka usaha akan menggeliat. Selain itu, kesempatan kerja akan terbuka dan pendapatan masyarakat akan meningkat.

“Itu pasti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan konsumsi masyarakat," ujar Firli.

Ia berharap, para pelaku usaha berbisnis dengan prinsip jujur agar tercipta iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan menghindari praktik-praktik korupsi Perizinan usaha juga menjadi fokus area KPK dalam memberantas korupsi melalui pendekatan strategi pendidikan, pencegahan maupun penindakan.

Tersangka: KPK menetapkan dua tersangka lainnya dalam kasus persetujuan izin prinsip pembangunan cabang ritel tahun 2020 di Kota Ambon, Maluku ini. Yaitu, staf tata usaha pimpinan pada Pemkot Ambon Andrew Erin Hehanusa (AEH) dan Amri (AR) dari pihak swasta/karyawan Alfamidi (AM) Kota Ambon.

Jerat Pidana: Tersangka Amri selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan tersangka Richard dan Andrew sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga

Share: Kasus Wali Kota Ambon, KPK Sesalkan Masih Ada Kepala Daerah Terjerat Suap Izin Usaha

Artikel Lainnya