Halal Bihalal Kemendagri di Metaverse Mirip Bocah Main Minecraft
Pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar halal bihalal Idulfitri 1443 Hijriah di metaverse pada Jumat (6/5/2022).
Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Akmal Malik mengklaim, halalbihalal dihadiri banyak pejabat dan PNS. Dalam foto yang dibagikan Pusat Penerangan Kemendagri, PNS terlihat menggunakan kacamata virtual reality (VR) agar dapat menghadiri acara itu.
Mereka hadir dalam bentuk avatar. Mereka hadir dalam ruangan maya yang luas yang sudah dihiasi baliho ucapan selamat Idulfitri lengkap dengan foto Dirjen Otda kemendagri Akmal Malik dan Ustaz Das’ad Latif.
“Momen Lebaran kali ini, Ditjen Otda tetap mengedepankan efisiensi dan pengendalian kontak langsung antar pegawai serta menjalankan protokol kesehatan ketat dalam berinteraksi,” ujar Akmal dalam keterangan tertulis, Jumat (6/5/2022).
Menurut Akmal, penggunaan teknologi ini merespon Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor B/123/M.KT.02/2022 yang melarang pejabat menggelar open house Lebaran.
Menanggapi hal itu, pengamat keamanan siber dari Vaksincom Alfons Tanujaya menilai, aksi silaturahmi di Metaverse itu mirip dengan bermain permain.
“Tetapi, itu tidak beda dengan anak kecil main Roblox dan Minecraft,” ucapnya saat dihubungi Asumsi, Selasa (10/5/2022).
Menurut Alfons, sebenarnya esensi dari transformasi digital perlu dipahami terlebih dahulu oleh institusi pemerintahan sebelum memutuskan menggunakan suatu platform. Kalau mau transformasi layanan ke IT atau digital, kata dia, perlu didukung semangat ingin beradaptasi.
Namun, ada satu hal mendasar yang perlu dipahami terlebih dahulu oleh institusi pemerintahan sebelum menggunakan platform apapun, termasuk metaverse. Yaitu, IT berguna untuk efisiensi, memangkas birokrasi, dan mencegah korupsi.
Sesungguhnya kalau mau memanfaatkan IT, kata dia, tidak perlu metaverse. Sebab, banyak sarana lain yang lebih mudah dan penetrasinya sudah sangat baik. Misalnya, WhatsApp group atau Zoom yang sudah lebih dari cukup kalau hanya meeting dan silaturahmi.
Kalau metaverse membutuhkan alat khusus yang tidak banyak orang memiliki. Disisi lain, jaringan infrastruktur juga masih kurang mendukung, karena membutuhkan bandwidth besar.
“Jadi saran saya, fokuskan dulu pada efisiensi, pemangkasan birokrasi dan pencegahan KKN pada semua layanan terkait,” tutur Alfons.
adi, perangkatnya tidak harus mahal. SMS atau WA saja, kata dia, sudah lebih dari cukup, asalkan memang benar niat dan mau berubah memberikan layanan yg lebih baik kepada masyarakat.
Senada, pengamat teknologi dan informatika (TI) Heru Sutadi menilai, yang dilakukan Kemendagri itu bagian dari metaverse. Metaverse, kata dia, memang bertujuan memberikan layanan, termasuk layanan pemerintahan secara virtual. Saat ini, metaverse masih mencari bagaimana bentuk layanan yang diberikan.
Dalam metaverse, ada pemanfaatan animasi atau avatar, termasuk penggunaan oculus atau perangkat tambahan lainnya.
“Hanya setelah ini perlu diukur apakah layanan yang diberikan menjadi solusi kendala layanan, bermanfaat bagi masyarakat dana tentu perlu dimintakan masukan dari masyarakat agar perbaikan untuk menyempurnakan layanan dapat dilakukan,” ucapnya.
Apalagi, infrastruktur digital di Indonesia masih banyak terkendala. Bahkan, kata dia, sekitar 12.000 desa masih belum memiliki internet broadband.
Baca Juga:
Kemendagri Pakai Metaverse untuk Cegah Korupsi
