Indonesia Dapat Pinjaman Rp10,6 T dari Bank Dunia Untuk 3 Instansi Pemerintahan
Indonesia mendapatkan pinjaman senilai $658 juta (Rp10,6 triliun) dari Bank Dunia. Pinjaman tersebut ditujukan kepada tiga kementerian/lembaga, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Badan Informasi Geospasial dan Kementerian Dalam Negeri.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan pinjaman tersebut akan dicairkan bertahap dalam kurun lima tahun ke depan. Politisi Partai Golkar itu menyatakan, dana pinjaman dari Bank Dunia yang bakal digelontorkan ke kementeriannya sebesar $353 juta atau sekitar Rp5,7 triliun.
Untuk Pemetaan Tanah
Menurutnya, pinjaman tersebut akan dialokasikan untuk penyusunan rencana detail dan tata ruang (RDTR) hingga pemetaan tanah, terutama untuk pemetaan tanah yang memang belum dipetakan.
“Kita US$ 353 juta. Itu (dana) pertama untuk penyusunan RDTR. Kemudian yang kedua untuk peta kadastral. Terutama untuk pemetaan tanah-tanah yang belum ada petanya,” ujar Nusron di Jakarta, Kamis (9/1/2025).
Pinjaman ini, lanjut dia, juga akan digunakan untuk membuat tapal batas dengan kawasan hutan dan lahan transmigrasi, serta untuk pemetaan dan pendaftaran tanah adat. Pembuatan batas ini bertujuan supaya tidak ada silang klaim dengan lahan transmigrasi.
“Tapal batas dengan transmigrasi supaya nggak tabrakan dengan lahan transmigrasi. Kemudian pemetaan dan pendaftaran tanah adat ulayat supaya nggak terjadi masalah. Kemudian sistem informasi pertanahan,” ujarnya.
Baca Juga:
Bank Dunia: Harga Beras di Indonesia Tinggi Namun Pendapatan Petani Rendah
Bank Dunia Sebut PDB Indonesia Alami Pelambatan Akibat Kurang Ada Riset
