Pembangunan Tol Dalam Kota Bandung Dilanjutkan, Usai 17 Tahun Mangkrak
Pembangunan Tol Dalam Kota Bandung (Bandung Intra Urban Toal Road/BIUTR) yang mangkrak hampir 17 tahun akan dilanjutkan.
“Untuk mengatasi kemacetan di Kota Bandung, kami sepakat untuk melanjutkan Bandung Intra Urban Tol Road,” ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono usai pertemuan dengan Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin di Kantor PUPR Jakarta, Rabu (28/2/2024).
PUPR, kata dia, akan membantu percepatan pembangunan tol itu dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). PUPR akan segera melelangkan proyek tersebut agar bisa mengatasi kemacetan di Bandung.
Selain Tol Dalam Kota Bandung, PUPR juga akan membantu percepatan pembangunan sejumlah infrastruktur di Jawa Barat (Jabar). Sedikitnya ada empat kesepakatan lainnya antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Pertama, peningkatan jalan tambang di Parung Panjang, Bogor.
Namun, kata dia, Pemprov Jabar juga perlu berupaya melanjutkan jalan khusus tambang. PUPR menunggu skema yang sedang disusun oleh Pemprov Jabar terkait pembangunan jalan khusus tersebut. Kedua, jalan Tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya (Cigatas). PUPR menargetkan pemenang lelang akan diketahui pada Juli 2024 agar proses pembangunan jalan tol tersebut bisa segera dilaksanakan.
Ia mengaku mendapat laporan saat ini akan dilakukan adendum kualifikasi dan penambahan desain jalan tol terpanjang itu
“Sehabis itu, setelah lebaran, April pertengahan akan dilelang. Kalau lelang itu dua bulan berarti Mei-Juni, Juli bisa ada pemenangnya. Dengan ada pemenangnya segera kita laksanakan konstruksinya,” ucapnya.
Ketiga, terkait adanya Inpres Jalan Daerah yang akan berdampak pada peningkatan anggaran bagi perbaikan jalan provinsi dan kabupaten/kota di Jabar. Ia memperkirakan, anggaran perbaikan jalan tersebut akan jauh lebih besar dibanding tahun 2023. Kata dia, usulannya ada Rp1,2 triliun untuk perbaikan jalan di Jabar.
Keempat, terkait adanya Inpres Air Minum dan pengelolaan air limbah yang dapat dimanfaatkan Provinsi Jabar. Ada lima kabupaten/kota di Jabar yang belum memasukkan program itu. Yaitu, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Cirebon, dan Sukabumi.
“Lima hal itu yang jadi fokus, untuk bisa kita kolaborasikan antara Pemerintah Pusat dan Jawa Barat. Ini kesempatan yang baik dengan adanya Pak Gubernur, Pak Bey ini,” tutur Basuki.
