100 Petugas Lapangan KLHK Awasi PLTU Sumber Polusi Jabodetabek

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengerahkan 100 personel teknis fungsional untuk mengawasi berbagai sumber pencemaran udara tidak bergerak yang berada di wilayah Jabodetebek.

Tim yang dipimpin Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan kehutanan atau Dirjen Gakkum itu akan mengawasi langsung di lapangan sumber pencemaran seperti PLTU/PLTD, industri, pembakaran sampah, limbah elektronik.

“Pengawasan ini dalam rangka penegakan hukum atau law enforcement penanganan polusi udara Jabodetabek,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat, KLHK Nunu Anugrah seperti dikutip melalui siaran pers yang dimuat di laman Menteri LHK, Senin (21/8/2023).

Nunu menjelaskan, kerja pengawasan emisi gas buang juga sudah mulai dilaksanakan, mulai dari instansi pemerintah dan operasi lapangan bersama Pemda dan Polda. Pelaksanaan coaching inspeksi lapangan oleh Dirjen Gakkum juga telah dilakukan pada Sabtu dan Minggu lalu.

Langkah-langkah penanganan dan pengendalian pencemaran udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri LHK melalui SK.929/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/8/2023 tentang Langkah Kerja Penanganan dan Pengendalian Pencemaran Udara di Wilayah Jabodetabek.

Surat keputusan Menteri LHK itu memuat tujuh langkah kerja penanganan dan pengendalian pencemaran udara wilayah Jabodetabek. Adapun isi ketujuhnya adalah:

1. Identifikasi sumber pencemar udara di wilayah Jabodetabek.
2. Melakukan pengawasan emisi gas buang kendaraan bermotor melalui pelaksanaan uji emisi secara bertahap diawali dari Kementerian/ Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Jabodetabek.
3. Menggalakkan aksi kegiatan penanaman pohon dalam rangka penyerapan pencemaran udara.
4. Pengawasan terhadap ketaatan perizinan dan perundangan-undangan bagi sumber tidak bergerak antara lain pembangkit listrik (PLT/PLTD, unit pembangkit independent), manufaktur, pembakaran sampah, pembakaran limbah elektronik, stock pile batu bara melalui evaluasi, klarifikasi dan inspeksi lapangan.
5. Penegakan hukum (law enfocement) berupa penindakan penjatuhan sanksi administrasi serta sanksi hukum perdata maupun pidana terhadap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran Baku Mutu Emisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penerapan teknologi modifikasi cuaca (TMC) pada kondisi tertentu berdasarkan evaluasi seperti kondisi geomorfologis dan “street canyon” menurut kebutuhan.
7. Pembinaan, pengawasan, koordinasi dan supervisi kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam wilayah Jabodetabek secara berjenjang maupun secara langsung menurut kebutuhan lapangan dan mendesak dalam sistem “secondline enforcement”.

Menteri LHK, Siti Nurbaya mengatakan, dalam rangka penegakan hukum dimaksud, tim operasi lapangan akan mencakup aspek-aspek yaitu Supervisi dan Pengawasan Ketaatan Emisi Kendaraan Bermotor; Supervisi dan Pengawasan Ketaatan Pembangkit Energi Listrik (PLTU/ PLTD, pembangkit Independen); Supervisi dan Pengawasan Ketaatan Manufaktur; Supervisi dan Pengawasan Ketaatan Stockpile Batubara; Supervisi dan Pengawasan Ketaatan Pembakaran Terbuka; Penindakan dan Penegakan Hukum serta penerapan Sistem Informasi, Standar, dan Komunikasi Media.

Sejalan dengan itu, langkah penanaman pohon bersama masyarakat dengan bibit dari pemerintah dan operasi teknik modifikasi cuaca juga dilakukan secara paralel. Untuk itu, maka Dirjen PDASRH dan Sekjen KLHK bertanggung jawab secara teknis untuk pelaksanaannya.

“Tim lapangan sudah harus bekerja. Pengawasan terhadap semua sumber pencemaran sangat penting, selain untuk perbaikan kualitas udara juga untuk melakukan penertiban terhadap pelaksanaan ketentuan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk dengan penertiban dalam ketaatan perizinan,” kata Siti Nurbaya.

Sejak tanggal 17 Agustus kemarin,telah dilakukan pemeriksaan emisi gas buang mulai dari kantor KLHK dan akan menyusul kepada K/L yang lain, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam wilayah Jabodetabek. Menteri Siti menyatakan tidak sulit melakukan ini, sebab sudah pernah dilaksanakan pada tahun 2022 lalu.

Selanjutnya, operasi lapangan akan berlangsung di jalan-jalan tertentu yang saat ini sedang intensif direncanakan bersama POLDA dan Pemda. Dalam upaya itu, KLHK menyediakan fasilitas uji emisi di kompleks gedung kantor KLHK di Manggala Wanabakti yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Saya sudah minta Sekjen menyiapkan fasilitasi tersebut agar mudah bagi masyarakat dan untuk motivasi kepentingan memelihara dan merawat kendaraan miliknya sendiri,” kata Siti Nurbaya.

Baca Juga:

KLHK Gugat Rp1 Triliun Dua Perusahaan Terlibat Kebakaran Hutandi Kalimantan

Pimpin Ratas Bahas Buruknya Polusi Udara, Jokowi Dorong WFH-Pengawasan Industri Pembangkit Listrik

Polusi Udara Jadi Biang Kerok Masalah Kesehatan Warga Jakarta Meningkat