Saat Bupati Kepulauan Meranti Sebut Kemenkeu Diisi Setan-Iblis

Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Adil meluapkan emosinya dengan menuding Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diisi setan dan iblis. Hal itu dipicu masalah dana bagi hasil (DBH) dari produksi minyak yang dihasilkan Meranti.

Dikatakan dalam forum: Hal itu dilontarkan dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru, Riau pada Kamis 8 Desember 2022 lalu.

Acara tersebut turut dihadiri Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi Pembangunan, Laode Ahmad; Gubernur Riau, Syamsuar; Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman; serta Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni.

Awal mula: Mulanya Adil bercerita bahwa dirinya telah lama berupaya untuk melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani guna membahas hal tersebut. Namun, pihak Kemenkeu hanya bisa melakukan audiensi secara daring, tidak bisa langsung.

Walhasil ia berusaha untuk mengejar agenda Sri Mulyani agar dapat bersua secara langsung dengan bendahara negara itu. Adil mengaku pernah sengaja menghadiri agenda Sri Mulyani di Bandung, Jawa Barat demi dapat membicarakan masalah itu secara jernih.

Diisi setan dan iblis: Namun dalam acara itu, kata Adil, Sri Mulyani tidak hadir. Kehadirannya hanya diwakilkan oleh bawahannya.

“Sampai ke Bandung saya kejar Kemenkeu, juga tidak dihadiri oleh yang kompeten. Itu yang hadir waktu itu entah staf atau apalah. Sampai pada waktu itu saya ngomong ‘Ini orang keuangan isinya ini iblis atau setan’” kata Adil, dikutip pada Senin (12/12/2022).

Alasan: Muhammad Adil mempertanyakan terkait dana bagi hasil (DBH) minyak di Kepulauan Meranti kepada Kemendagri dan Kemenkeu.

“Saya tadi sedikit protes pidato pak gubernur bahwa ada penurunan DBH di Provinsi Riau. Mungkin secara umum ada ya, tapi di tempat saya itu DBH bukan malah menurun. Minyak kami itu malah bertambah banyak,” kata Adil.

Adil mengaku, daerahnya mendapatkan 8.000 barel minyak per harinya. Namun menurutnya, pihaknya tidak mendapatkan penjelasan dari Kemenkeu berapa total yang seharusnya mereka dapat dari bagi hasil tersebut.

Adil menjelaskan, di tahun 2022 ini DBH minyak Meranti mendapatkan Rp114 miliar. Namun, waktu itu hitungannya 60 dolar AS per barel. Sementara itu, di tahun 2023, kata Adil, pembahasan APBD naik setelah mengikuti nota pidato Presiden Jokowi. Adil menjelaskan, pada saat itu hitungannya 100 dolar AS per barel.

“Kemarin waktu Zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dolar per barel,” katanya.

Baca Juga:

Kemenkeu Respons Bupati Meranti soal Pegawai Setan dan Iblis

Geger Bupati Meranti, Ancam Keluar RI hingga Angkat Senjata

Bupati Meranti Didesak Minta Maaf Usai Sebut Kemenkeu Berisi Setan Iblis