Kemenkeu Respons Bupati Meranti soal Pegawai Setan dan Iblis
Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, M. Adil menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diisi pegawai setan dan iblis. Hal itu lantaran daerahnya tidak memperoleh dana bagi hasil (DBH) dari produksi minyak yang dihasilkan Meranti.
Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo memaparkan data lifting minyak yang diproduksi kabupaten itu justru mengalami penurunan di 2022. Hal ini mengacu pada data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Klaim sesuai aturan: Yustinus memastikan bahwa Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Meranti 2023 sudah memenuhi ketentuan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
“Total alokasi DBH Kab. Kepulauan Meranti adalah Rp207,67 M (naik 4,84 persen dari 2022) dengan DBH SDA Migas Rp115,08 M (turun 3,53 persen). Ini dikarenakan data lifting minyak 2022 dari Kemen ESDM menunjukkan penurunan dari 2.489,71 ribu menjadi 1.970,17 ribu barel setara minyak. Jadi basisnya resmi,” kata Yustinus dikutip melalui akun Twitter pribadinya, Senin (12/12/2022).
Penurunan lifting ini, papar Yustinus akan berpengaruh pada DBH Migas yang diberikan kepada Kabupaten Meranti 2023 mendatang. Dia mendorong agar pemerintahan Bupati Adil memikirkan terobosan untuk meningkatkan lifting di Meranti.
“Meskipun alokasi DBH Migas turun, alokasi DAU Kabupaten Kepulauan Meranti justru naik 3,67 persen menjadi Rp422,56 miliar,” ujar Yustinus.
Singgung DTU: Dalam kesempatan itu, dia juga menyinggung bahwa indikator kinerja pemerintah dalam pengelolaan anggaran dana transfer umum (DTU) Meranti, baik itu dana alokasi khusus (DAU) maupun DBH, masih lebih rendah dibanding daerah lain.
“Dalam rangka membantu masyarakat miskin dari dampak inflasi, Pemda wajib mengalokasikan 2 persen dari DTU (DBH dan DAU) untuk perlindungan sosial. Akan tetapi, per 9 Des 2022 Kabupaten Kepulauan Meranti baru merealisasikan belanja wajib 9,76 persen, jauh dari rata-rata secara nasional yang mencapai 33,73 persen. Prihatin!” katanya.
Dianggap manipulatif: Alih-alih menyampaikan pandangan tak berdasar dan dinilai tak sesuai dengan mekanisme kelembagaan, Yustinus menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Meranti memperbaiki pengelolaan anggaran yang masih rendah.
“Kasihan publik dikecoh dengan sikap seolah heroik untuk rakyat. Faktanya ini manipulatif. Justru Pusat terus bekerja dalam bingkai konstitusi dan NKRI. Mestinya kita tingkatkan koordinasi dan sinergi, bukan obral caci maki. Kami meradang lantaran etika publik menghilang!” ujarnya.
Konteks: Seperti diketahui, M. Adil mempertanyakan kepada Direktur Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Alfirman apakah kementeriannya berisi iblis dan setan. Hal itu dilontarkan saat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru, Kamis (9/12/2022).
Mulanya ia kesal lantaran merasa tidak mendapat kejelasan terkait DBH yang mestinya diterima. Menurutnya, daerahnya layak mendapat 100 dolar Amerika Serikat (AS) per barel.
Pada faktanya di 2022 ini, pihaknya hanya menerima DBH Rp114 miliar dengan hitungan 60 dolar AS per barel. Dia mendesak Kemenkeu agar DBH yang diterima menggunakan hitungan 100 dolar AS per barelnya.
Baca Juga:
Geger Bupati Meranti, Ancam Keluar RI hingga Angkat Senjata
Bupati Meranti Didesak Minta Maaf Usai Sebut Kemenkeu Berisi Setan Iblis
