Gelar Pemilu Lebih Awal, PM Malaysia Bubarkan Parlemen

Perdana Menteri (PM) Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengumumkan parlemen telah dibubarkan pada Senin (10/10/2022), membuka jalan bagi pemilihan nasional (Pemilu) yang akan diadakan sebelum akhir tahun.

Parlemen dibubarkan: Ismail Sabri meminta persetujuan dari raja pada Minggu (9/10/2022) siang, untuk membubarkan parlemen. Lalu, permintaannya diterima.

“Saya mendorong semua pemerintah negara bagian, kecuali pemerintah Sabah, Sarawak, Johor dan Melaka untuk membubarkan majelis negara bagian masing-masing pada tanggal yang sama dengan Pemilihan Umum di tingkat federal, meskipun beberapa negara bagian telah memutuskan untuk tidak membubarkan diri,” ucapnya, dilansir dari CNA.

Pemungutan suara: Sebaiknya, pemungutan suara negara dan nasional diadakan pada saat yang sama, sehingga rakyat tidak terbebani, serta memastikan proses demokrasi berjalan lancar dan biaya berkurang. Ismail mengatakan, hari pencalonan hingga hari pemungutan suara akan ditentukan oleh Komisi Pemilihan.

“Dengan pengumuman ini, amanah dikembalikan kepada rakyat. Mandat rakyat adalah penangkal ampuh bagi negara untuk mencapai stabilitas politik dan menciptakan pemerintahan yang kuat, stabil dan dihormati setelah GE15,” tutur Ismail.

Ada spekulasi kuat tentang pembubaran parlemen untuk membuka jalan bagi pemilihan umum ke-15 (GE15). Sebelumnya, Ismail mengumumkan anggaran 372,3 miliar Ringgit Malaysia (Rp 1.225,8 triliun) untuk tahun 2023 di tengah perekonomian global yang tidak pasti dan diperkirakan pertumbuhannya melambat. Ini adalah salah satu anggaran terbesar dalam sejarah Malaysia.

Pemilihan tidak akan dilakukan sampai September 2023, tetapi Ismail telah berada di bawah tekanan beberapa faksi dari koalisi yang berkuasa untuk mengadakan pemungutan suara lebih awal.

Kritik: Pada Jumat (30/9/2022), Dewan tertinggi Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) memutuskan bahwa parlemen harus segera dibubarkan agar GE15 dapat diadakan tahun ini.

Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, yang menghadapi 47 dakwaan pidana pelanggaran kepercayaan, korupsi dan pencucian uang, sangat vokal dalam mendorong jajak pendapat, seolah-olah untuk mencari mandat baru dari rakyat.

Seruan UMNO untuk GE15 awal telah dikritik oleh oposisi dan anggota Kabinet Ismail Sabri sendiri. Apalagi, Departemen Meteorologi Malaysia telah memperingatkan banjir selama musim monsun timur laut, yang biasanya dimulai pada bulan November dan berakhir pada bulan Maret.

Dewan kepresidenan dari blok oposisi utama Pakatan Harapan mengatakan, tiga negara bagian yang dikendalikan oleh koalisi – Selangor, Negeri Sembilan dan Penang – hanya akan membubarkan majelis negara bagian mereka tahun depan karena kekhawatiran akan banjir.

Wakil presiden partai Tuan Ibrahim Tuan Man mengatakan, majelis negara yang dipimpin oleh Parti Islam Se-Malaysia (PAS) – Kelantan, Terengganu dan Kedah – juga tidak akan dibubarkan jika pemilihan umum segera diadakan.

Para menteri Kabinet Perikatan Nasional (PN) mengirim surat kepada raja untuk menyuarakan keberatan mereka atas penyelenggaraan GE15 tahun ini. PN, yang terdiri dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia dan PAS, adalah komponen koalisi yang berkuasa bersama dengan Barisan Nasional yang dipimpin UMNO.

Menanggapi kekhawatiran tentang mengadakan GE15 selama banjir, Ahmad Zahid dari UMNO telah mengkritik oposisi karena menggunakan narasi banjir dan inflasi untuk menolak pemilihan umum awal. Bahkan, menyebut narasi banjir sebagai ‘mitos’.

Baca Juga:

UU Baru Malaysia Bisa Pidanakan Individu yang Doyang Ganggu Orang Lain

Tukang Stalking-Maksa Kenalan Bisa Dibui di Malaysia

Polisi Gerebek Penampungan 16 Calon PMI yang Bakal Dikirim ke Malaysia