Krisis Bikin Warga Korut Rela Antre Bertahun-tahun untuk Cerai

Jumlah orang Korea Utara (Korut) yang mengajukan gugatan cerai telah meningkat, karena tekanan ekonomi yang lumpuh.

“Baru-baru ini, perselisihan keluarga memburuk karena alasan ekonomi dan jumlah keluarga yang ingin bercerai meningkat, tetapi pihak berwenang memerintahkan pengadilan untuk tidak dengan mudah menyetujui perceraian,” ujar seorang penduduk daerah Kyongsong di provinsi timur laut Hamgyong Utara, dengan syarat anonimitas untuk alasan keamanan, dilansir dari RFA. 

Sumber mengaku melihat belasan pemuda dan pemudi berkumpul di depan gerbang utama gedung pengadilan. Ini kebanyakan pasangan yang ingin menemui hakim atau pengacara untuk mengajukan gugatan cerai. 

Tindakan anti-sosialis: Pengadilan biasanya tidak mengabulkan perceraian kecuali ada alasan yang tidak dapat dihindari. Pemerintah Korut menganggap perceraian sebagai ‘anti-sosialis’, sehingga banyak pasangan terpaksa menunggu bertahun-tahun agar bisa berpisah secara resmi. Pemerintah Korut bersikeras untuk menjalani ‘gaya hidup sosialis’ yang mencakup revolusi rumah tangga, tanpa merinci bagaimana pernikahan yang tidak bahagia dianggap revolusioner. 

“Minggu lalu, saya belajar sesuatu yang mengejutkan dari seorang kenalan saya. Suaminya adalah pejabat berpengaruh di salah satu pengadilan. Dia mengatakan jumlah kasus perceraian yang dapat ditangani oleh setiap pengadilan kota dan kabupaten setiap tahun dibatasi berdasarkan ukuran populasi,” tutur sumber itu. 

Pembatasan: Kabupaten Kyongsong, yang berpenduduk sekitar 106.000 jiwa, hanya bisa mengabulkan 40 perceraian tahun ini. Jika pengadilan melebihi kuota sidang perceraian, maka akan dipertanyakan pihak berwenang. Bahkan, pihak berwenang menetapkan jumlah persidangan perceraian. 

Krisis ekonomi:Pandemi Covid-19 telah menghancurkan ekonomi Korut, karena sebabkan penutupan perbatasan dan penangguhan perdagangan dengan China. Tekanan untuk berjuang mencari cara baru mencari nafkah sebabkan peningkatan perselisihan perkawinan. 

Seorang penduduk kabupaten Unhung di provinsi utara Ryanggang mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, pertengkaran keluarga meningkat karena kesulitan hidup. “Sehingga jumlah keluarga yang meminta cerai meningkat. Dulu ada kecenderungan malu untuk cerai, tapi sekarang tidak lagi,” ucapnya. 

Suap: Ironisnya, jumlah suap yang dibayarkan kepada hakim pengadilan atau pengacara menentukan apakah perceraian dapat dikabulkan dan berapa lama yang dibutuhkan. 

“Karena begitu banyak pemohon perceraian, tidak mungkin melewati tahap pertama pengajuan dokumen tanpa membayar suap ke pengadilan. Kenyataannya adalah jika Anda tidak membayar suap, Anda tidak akan bercerai bahkan setelah menunggu tiga hingga lima tahun,” tuturnya.

Baca Juga:

Kapal Induk Baru India Bikin China Cemas 

Taipan Gandum Ukraina Tewas Kena Serangan Rudal Rusia 

Ketegangan di Indo-Pasifik, RI Usul Pelucutan Kapal Selam Nuklir ke PBB