Jokowi Larang Para Menteri Bicara Penundaan Pemilu
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya untuk berhenti berbicara penundaan pemilihan umum (pemilu) dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus kepada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan perpanjangan. Ndaak,” ucapnya dalam sidang Kabinet Paripurna yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).
Pahami kesulitan rakyat: Jokowi menuntut para menterinya memahami kesulitan-kesulitan yang dialami masyarakat saat ini. Ia mengimbau para menterinya untuk menjelaskan kepada masyarakat situasi global saat ini.
“Sekali lagi. Jelaskan situasi global yang sedang sangat sulit. Sampaikan dengan bahasa rakyat dan langkah-langkah yang sudah diambil pemerintah itu apa dalam menghadapi krisis,” tuturnya.
Persiapan mudik: Ia meminta para menterinya memiliki sense of crisis dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat. Misalnya, minyak goreng, beras, kedelai, hingga gandum. Disisi lain, para menterinya juga diminta mempersiapkan penanganan arus mudik lebaran.
“Jangan sampai keliru mempersiapkan jalur mudik yang baik, bisa meminimalisir kemacetan, dan penumpukan arus mudik maupun arus balik nanti. Harus mulai dihitung betul ini bisa kalau yang saya tangkap, semuanya ini mau mudik,” ucapnya.
Salurkan bansos: Selain itu, para menterinya didesak untuk segera menyalurkan bantuan sosial (bansos) sebelum lebaran tiba. Misalnya, PKH dan BLT minyak goreng.
“Syukur dalam minggu-minggu ini sebagian sudah tersalurkan. Bukan apa apa mungkin kita itu enggak merasakan, tetapi 300 ribu rupiah bagi rakyat itu pas mau lebaran itu dapet itu rasanya betul. Saya bisa merasakan betul itu senengnya kalau bisa memegang uang itu yang bisa dipakai membeli minyak goreng dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya,” ujar Jokowi.
Menteri pelontar wacana: Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah melontarkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Taat konstitusi: Sebelumnya, Jokowi pernah merespon usulan para menterinya terkait perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut Jokowi, semua pihak harus taat pada konstitusi yang telah jelas mengatur masa jabatan presiden.
“Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya,” ucapnya, Rabu (30/3/2022).
Baca Juga:
Jokowi Sebut ‘Bodoh’ karena Anggaran Dipakai Beli Barang Impor
Polemik Presiden 3 Periode, Amien Rais Sebut Jokowi-Luhut Paranoid
