Kepala BIN Blak-blakan Soal IKN
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Pol (Purn) Budi
Gunawan menegaskan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ditujukan
sebagai pusat pertumbuhan baru ekonomi nasional.
“Pemindahan IKN ke kawasan yang relatif mentah tapi
sangat potensial ini berdasarkan visi ekonomi berkelanjutan, tidak hanya dari
aspek lingkungan hidup, tapi juga aspek pertumbuhan ekonomi,” kata Budi
dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (2/4/2022).
Potensi Kalimantan: Dia menjelaskan pertumbuhan yang selama
ini terpusat di Pulau Jawa harus diperluas ke kawasan lain. Kalimantan dipilih
karena posisi dan potensinya yang ideal untuk tumbuh berkelanjutan.
Budi mengatakan potensi itu yang sedang dikelola Pemerintah,
agar pada saatnya nanti dengan sendirinya akan menjadi mesin pertumbuhan secara
berkelanjutan.
Tahapan: Budi menjelaskan, pemerintahan akan memulai dengan
pembangunan infrastruktur dasar, dilanjutkan pembangunan istana dan
gedung-gedung pemerintahan, sehingga pemindahan aparatur negara sudah bisa
dilaksanakan bertahap hingga 2024.
Secara simultan pemerintah, melalui APBN, juga akan
membangun infrastruktur dasar di seluruh kawasan IKN yang akan menjadi pemicu
pembangunan berkelanjutan tersebut. Sementara pendanaan secara urunan dari
kantong masyarakat hanya ditujukan guna membiayai sebagian pembangunan IKN
saja.
“Pendanaan urunan masyarakat dalam pengertian
filantropi atau sumbangan hanya sebagian saja, sebagai simbol gotong royong
bangsa mewujudkan ibu kota negaranya. Selebihnya, energi pertumbuhan IKN tetap
berasal dari potensi ekonominya yang berkelanjutan,” ujar Budi, dikutip melalui
Antara.
Perlu Urunan: Dia mengatakan urun dana masyarakat dalam
perspektif ekonomi berkelanjutan adalah skema pembiayaan campuran (blended
finance) yang banyak diadopsi untuk menyukseskan proyek-proyek kolosal di
berbagai belahan dunia.
Skema itu tidak hanya mampu mengumpulkan modal yang besar,
tetapi juga bisa memberikan energi pertumbuhan yang sangat panjang karena
mengnyinergikan banyak sumber daya untuk satu tujuan besar.
“Skema blended finance ini diisyaratkan Undang-Undang Nomor
13/2022 tentang IKN. Bahwa selain didanai dari APBN, pembiayaan IKN Nusantara
juga menggabungkan dana yang diperoleh dari BUMN, potensi daerah, perbankan
nasional, perusahaan swasta, hingga individu entrepeneur masyarakat. Skema ini
dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan IKN untuk menjadi pusat pertumbuhan 10
sampai 20 tahun ke depan,” kata Budi pula.
Tantangannya adalah bagaimana membuat instrumen dengan fitur
keuangan berkelanjutan yang menarik. Terutama, dengan menghilangkan atau
menurunkan risiko-risiko dan menaikkan kelayakan investasi untuk jangka
menengah dan panjang.
“Ini strategi besar dan berjangka panjang untuk masa depan
IKN Nusantara. Belajar dari kegagalan pemindahan ibu kota negara lain, kita
harus mengoptimalkan potensi ekonomi berkelanjutan IKN Nusantara sejak
awal,” katanya.
Potensi untuk investasi yakni menumbuhkan kawasan dengan
enam klaster yaitu teknologi bersih, farmasi, pertanian, ekowisata, kimia,
energi rendah karbon ditambah dua klaster pendukung berupa pendidikan abad 21
dan smart city-pusat industri 4.0.
“IKN juga sangat potensial menjadikan superhub logistik
untuk kawasan tengah, timur, dan utara Indonesia. Kegagalan pemindahan ibu kota
negara lain karena absennya industri, ketiadaan energi pertumbuhan,” kata Budi
menegaskan
Baca Juga
