Akademisi Kritik Megawati Dewan Pengarah BRIN, PDIP Pasang Badan

Pengangkatan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) oleh Presiden Jokowi menjadi sorotan.

Tak lain karena Megawati adalah ketua umum partai politik, yakni PDIP. Sejumlah pihak menilai seharusnya pengarah diisi oleh tokoh yang selama ini bergelut dengan riset.

Ketua Dewan Pengarah 

Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Azyumardi Azra mengatakan seharusnya Ketua Dewan Pengarah BRIN diisi ahli riset terkemuka. Bukan ketua umum partai politik.

Menurut Azyumardi, dewan pengarah perlu diisi ahli riset agar inovasi Indonesia benar-benar bisa berkembang dan menghasilkan produk yang unggul.

“Tidak pada tempatnya Ketua Dewan Pengarah BRIN ketum parpol yang tidak punya kepakaran soal riset dan inovasi–boleh jadi BRIN menjadi alat politik,” kata Azyumardi lewat akun Twitter @Prof_Azyumardi.

Hilang Kepercayaan Publik

Azyumardi menganggap seharusnya Jokowi tidak mengangkat ketua umum parpol sebagai ketua Dewan Pengarah BRIN.

Menurutnya, Jokowi perlu berkaca dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang kini kehilangan kepercayaan dari publik. Diketahui, Ketua Dewan Pengarah BPIP juga dijabat oleh Megawati.

“Akibatnya BPIP menjadi partisan dan kehilangan trust publik. BRIN juga bakal bernasib sama seperti BPIP,” kata Azyumardi.

PDIP Pasang Badan

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menekankan bahwa tidak ada yang salah dari Jokowi mengangkat Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.

Basarah mengatakan itu sudah sesuai peraturan yang dibuat pemerintah. Pula, agar penelitian dan riset Indonesia berpedoman pada Pancasila.

“Jika kemudian dituding bahwa Dewan Pengarah ini adalah bagian dari partisan dan kepentingan praktis partai politik, bagi kami ini sangat tidak berdasar dan tak perlu dibahas lebih lanjut,” kata Basarah.

Pancasila

Basarah mengutip Perpres No. 78 tahun 2021. Di pasal 6 disebutkan bahwa tugas dewan pengarah adalah memberikan arahan dalam perumusan kebijakan dan penelitian yang berpedoman pada Pancasila.

Dia juga menyinggun Pasal 7 Ayat (2) bahwa dewan pengarah BRIN berasal dari unsur dewan pengarah suatu badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila.

“Sehingga bisa dipahami, sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang menyelenggarakan tugas pembinaan ideologi Pancasila, Ibu Megawati yang ditunjuk untuk menjabat ex officio Dewan Pengarah BRIN,” kata Basarah.

Baca juga:

​Jokowi Sebut Coding Bakal Lebih Penting Daripada Bahasa Inggris ​

​Daftar Dewan Pengarah BRIN yang Dilantik Jokowi, Megawati Hingga Emil Salim​

​Megawati Digugat Ganti Rugi Rp40 miliar oleh Mantan Kader PDIP​

​