Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mengumumkan pensiun dari dunia politik dan membatalkan rencananya untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden dalam pemilihan tahun depan.
Duterte mengatakan, banyak orang Filipina yang tidak setuju jika ia mengajukan diri sebagai wakil presiden dalam pemilihan tahun depan. Banyak rakyat yang mengatakan jika hal tersebut mencederai konstitusi dan demokrasi.
“Sentimen yang luar biasa dari orang Filipina adalah bahwa saya tidak memenuhi syarat dan itu akan menjadi pelanggaran terhadap konstitusi. Dalam ketaatan pada kehendak rakyat, saya akan mengikuti apa yang rakyat inginkan dan hari ini saya mengumumkan pengunduran diri saya dari politik” ujarnya melansir dari APnews.
Dibatasi Konstitusi: Presiden Filipina dibatasi oleh konstitusi untuk masa jabatan enam tahun tunggal. Lawan politiknya pun mempertanyakan legalitas hukum pencalonan kembali Duterte sebagai wakil presiden.
Karena jika Duterte dapat memenangkan pemilu, itu bisa menjadikan Duterte kembali duduk di kursi kepresidenan jika pemimpin terpilih meninggal dunia atau tidak mampu menjabat karena alasan yang jelas.
Baca Juga: Pengadilan Internasional Usut Pelanggaran Dalam Perang Narkoba Duterte
Putri Duterte: Sara Duterte yang saat ini menjabat sebagai walikota Kota Davao Selatan, banyak didorong oleh beberapa pihak untuk mengajukan diri untuk menggantikan posisi ayahnya.
Tetapi setelah Duterte menyatakan akan mencalonkan diri sebagai wakil presiden, Sara juga mengumumkan bahwa dia tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden karena telah sepakat bahwa hanya ada satu Duterte yang akan mencalonkan diri untuk pemilihan tahun depan.
Sara juga memiliki tingkat popularitas yang bagus di Filipina, bahkan ia sempat menduduki puncak survei opini publik independen tentang siapa yang harus memimpin Filipina berikutnya. Kini dengan Duterte mundur dari politik, maka terbuka jalan bagi Sara untuk maju di pilpres Filipina 2022.
Anti Narkoba: Duterte sendiri dikenal karena tindakan kerasnya kepada narkoba, retorika yang membangkitkan semangat dan gaya politik yang tidak ortodoks.
Duterte yang menjabat pada tahun 2016 meluncurkan tindakan-tindakan keras terhadap obat-obat terlarang yang sudah menewaskan lebih dari 6.000 tersangka. Bahkan karena tindakannya ini membuat khawatir kelompok pegiat hak asasi manusia.