Efektifkah “Kutukan” Pimpinan Negara Untuk Israel?

Eskalasi tekanan Israel pada Palestina yang terjadi dalam sebulan terakhir mengundang kutukan dari banyak pihak. Terkini, Indonesia bersama Malaysia dan Brunei Darussalam menyampaikan pernyataan bersama sambil mengutuk kekejian yang dilakukan tentara zionis. Arab Saudi juga menyatakan kutukan yang sama, dua hari yang lalu. Yang cukup keras mungkin dari Turki.

​Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam pernyataannya mengutuk keras agresi yang dilakukan Israel atas Palestina. Seraya menelepon para pemimpin Palestina dan berjanji akan memobilisasi dunia untuk menghentikan teror yang dilakukan Israel.

This afternoon, together with the Prime Minister of Malaysia and Sultan of Brunei Darussalam, we released a Joint Statement on the Escalation of Violence by Israelis in the Occupied Palestinian Territory (16/05). pic.twitter.com/RmE00bVDv8

— Joko Widodo (@jokowi) May 16, 2021

Lalu seefektif apa kutukan-kutukan ini?

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Hikmawan Saefullah, menyebut, tindakan mengutuk atau condemning adalah sebuah praktik diplomasi yang dikenal dalam Hubungan Internasional. Menurutnya, condemning adalah pernyataan dari wakil negara, baik itu kepala negara atau duta besar, dalam menegaskan posisinya pada suatu masalah, konflik, atau krisis. Dengan begitu, condemning tetap penting sebagai pernyataan sikap.

Baca juga: Pro Palestina Bukan Berarti Anti Yahudi, Ini Alasannya | Asumsi

“Condemning penting secara diplomatik, menyatakan bahwa sebuah negara setuju atau tidak menyetujui satu permasalahan tertentu. Secara analisis kebijakan luar negeri, statement ini jadi sikap negara terhadap isu yang sedang dibahas,” kata Hikmawan kepada Asumsi, Rabu (19/5/2021).

Tetapi yang perlu dicermati, pernyataan suatu negara belum tentu senada dengan rakyatnya. Bisa jadi negaranya mengutuk tindakan Israel, tapi justru masyarakat bersikap sebaliknya. Atau tidak ada kecaman dari negara, tapi justru masyarakat yang menolak pendudukan Israel atas Palestina. Seperti yang terjadi di negara-negara Barat.

Untuk Indonesia sendiri, diakui Hikmawan, sudah cukup selaras antara sikap negara dengan rakyatnya. Dari kebijakan luar negeri, Indonesia cukup konsisten pada isu Palestina dari masa ke masa. Setiap tahun ada alokasi dana dan pelatihan Sumber Daya Manusia dari Indonesia untuk Palestina yang jumlahnya mencapai Rp 30 miliar lebih.

Bantuan ini membantu 50 persen masyarakat Palestina yang pengangguran karena perang berkepanjangan dan menjadi satu dari 80 persen bantuan internasional yang menopang ekonomi negara itu. “Signifikan atau tidaknya, ini cukup signifikan setidaknya untuk warga Palestina bisa bertahan hidup. Tapi untuk dikatakan cukup, tentu belum. Karena tujuan kita membantu mereka adalah untuk merdeka dari Israel. Dan itu tujuan yang belum direalisasikan,” ucap dia.

Tapi tidak bisa ditutup kenyataan bahwa mulai ada juga orang Indonesia yang menyatakan keberpihakannya pada Israel. Itu di antaranya terlihat dari pro-kontra yang ada di media sosial. Hikmawan menyebut, mereka adalah yang termakan propaganda zionis. Menurutnya, selalu ada upaya mengubah komitmen Indonesia dalam hal mendukung kemerdekaan bangsa Palestina.

“Mulai ada upaya perubahan, yang mulanya kita anti pada Israel, jadi mulai soft. Ini tugas kita semua. Ketika tidak bisa berbuat apa-apa, paling tidak kita terus mendukung dan mengontrol kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu Palestina,” ucap dia.

Soalnya, tidak dimungkiri kebijakan bisa saja berubah seiring perubahan posisi pengambil kebijakan itu sendiri. Apalagi, secara terang-terangan dalam pemberitaan yang dimuat di Times of Israel pada 2018, Benjamin Netanyahu menyebut ingin mempromosikan kemungkinan hubungan diplomatik dengan Indonesia. Menurutnya, Indonesia adalah negara penting untuk Israel.

Baca juga: Gaza Terlihat Buram di Peta Google, Ini Pentingnya Citra Satelit Resolusi Tinggi | Asumsi​

“Jangan sampai kita normalisasi,” ucap Hikmawan.

Perubahan Pemahaman

Ada pun yang dinilai perlu dari gairah masyarakat Indonesia saat membela isu Palestina adalah dengan mengubah pemahaman bahwa ini adalah isu kemanusiaan. Soalnya, dari dulu, kebanyakan masyarakat Indonesia melihat isu Palestina sebagai konflik agama. Padahal generalisasi pada isu Palestina sebagai konflik agama cukup fatal.

“Jadinya melawan Yahudi, bukan zionisme. Padahal banyak juga kaum Yahudi yang menentang zionisme ini. Bangsa Palestina memang mayoritas Islam, tapi ada juga yang Yahudi dan Kristen,” ucap dia.

Menurut Hikmawan, Theodor Herzl, si penggagas zionisme, justru terinspirasi dari kolonialisme bangsa Eropa saat menjajah bangsa Timur. Bukan berlandaskan agama. Namun, saat dipropagandakan, dia menggunakan Yahudi sebagai sandaran ideologis. Tak heran kalau kemudian banyak rabi Yahudi yang juga menentang.

Muka Dua

Sementara pernyataan mengutuk juga bisa bermuka dua. Apa yang dilakukan di depan layar belum tentu sama dengan yang dilakukan di belakang layar. Hikmawan mencontohkan pernyataan Erdogan yang seolah heroik, tapi publik justru dikejutkan dengan kapal pengangkut senjata ke Israel dari Italia yang menggunakan Asiatic Island. Kapal milik taipan Turki, Nevzat Kalkavan, yang juga pendukung Erdogan.

“Jadi meski di media seolah mengecam keras, ternyata hubungan bisnis mah jalan terus,” kata dia.

Hal yang sama dilakukan oleh banyak negara Arab yang telah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Mestinya, kata Hikmawan, buat mereka tidak cukup hanya mengutuk tetapi juga memutus hubungan diplomatik yang telah dijalin.

“Kalau Turki tegas mestinya dia berani memutus diplomasi. Seperti ketika Turki memutus hubungan diplomatik dengan Suriah,” ucap Hikmawan.