Siap Buka Jalur Dialog dengan OPM, Ini yang Perlu Dilakukan Pemerintah

Pemerintah Republik Indonesia bersedia menempuh jalan dialog dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam upaya pengentasan konflik di sana. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD melalui pernyataannya di YouTube resmi Polhukam RI. 

Menurut Mahfud, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, menyelesaikan permasalahan di Papua tak bisa hanya mengandalkan pendekatan militer. Perlu dibangun dialog untuk kesejahteraan Papua. 

“Prinsipnya sesuai arahan presiden, menyelesaikan persoalan di Papua jangan dengan senjata dan letusan, tapi dengan dialog demi kesejahteraan,” kata Mahfud. 

Meski demikian, sebelumnya pemerintah Indonesia juga memberi cap untuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai kelompok teroris. Cap ini membuat pendekatan militer tidak terelakkan. Sejauh ini, aparat gabungan dengan persenjataan lengkap masih ditempatkan di sejumlah titik yang diklaim rawan. 

Mengenai hal ini, Mahfud tak memungkiri eskalasi di Papua memang kerap meningkat hingga menyebabkan konflik bersenjata. Penegakan hukum kepada kelompok-kelompok bersenjata adalah sebagai bagian untuk memperlancar dialog dengan rakyat Papua yang bukan bagian dari KKB. 

“Kalau soal KKB tentu saja karena namanya Kelompok Kriminal Bersenjata. Kita tindak secara hukum. Meski dialog, tidak pakai senjata, kalau kita tidak bertindak pada pelanggaran hukum juga tidak boleh,” kata Mahfud. 

Namun, Mahfud menegaskan, dialog tetap menjadi pendekatan yang diutamakan. Ini dibuktikan salah satunya saat Mahfud bertemu dengan sejumlah perwakilan dari Majelis Rakyat Papua di Gedung Kemenko Polhukam pada Jumat (11/6/2021) lalu. 

Baca juga: KKB di Papua Dilabeli Teroris, Apakah Konflik Menahun Bisa Terselesaikan?| Asumsi

Libatkan Pihak Ketiga

Mengenai hal ini, Organisasi Papua Merdeka menyambut baik jalan dialog yang dibuka pemerintah. Namun, Juru Bicara OPM, Sebby Sambom meminta agar perundingan dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penegah. 

“Jadi niat baik presiden itu mungkin kami setuju, tapi dengan syarat perundingan segi tiga yang boleh dimediasi oleh Badan Organisasi PBB,”kata Sebby dikutip dari CNN Indonesia. 

OPM sebetulnya sudah ingin melakukan dialog sejak 2019. Namun,  hal itu tak kunjung terlaksana. Apalagi setelah TNI-Polri makin diturunkan di sana. Kendati demikian, jika memang saat ini pemerintah membuka jalan dialog, pihaknya senantiasa menyambut baik.”Jadi kami tunggu keseriusan dari Presiden Indonesia Joko Widodo,” ucapnya. 

Sementara itu, aktivis Hak Asasi Manusia yang kerap mengadvokasi isu  Papua, Veronica Koman menyebut jalur dialog yang dibuka pemerintah hanya omong kosong. Menurutnya, hal itu digunakan untuk menipu mereka yang berada di luar Papua. Sementara yang di Papua tahu betul bahwa kenyataannya tidak seperti itu. 

“Saat ini di Papua ada operasi militer terbesar sejak era Suharto hingga menyebabkan puluhan ribu orang mengungsi, jumlah tahanan politik pun meningkat pesat. Belum lagi label teroris yang bisa diartikan sebagai deklarasi perang Jakarta terhadap Papua,” kata Veronica kepada Asumsi.co, Rabu (16/6/2021). 

Veronica tak memungkiri kalau belakangan Menkopolhukam Mahfud MD rajin mengundang orang-orang Papua untuk dialog. Tapi sayang yang diundang itu rata-rata “orang ring-10 Papua”. Veronica pun menilai kalau dialog dan pernyataan publik ini hanya jadi kosmetik saja. Menurutnya, kalau pemerintah serius, maka datangkanlah Dewan Gereja Papua, Gerakan Pembebasan Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua), atau Komite Nasional Papua Barat (National Committee for West Papua) ke Jakarta untuk berdialog. 

“Saya jamin tidak akan mau karena justru praktiknya di lapangan, ketika ring 10 diundang ke Kemenko, orang-orang ring-1 ini malah sedang ditangkap dan diintimidasi terus,” ucap dia. 

Kalaupun hendak dibuka dialog, kata dia, hendaknya negara mengutamakan  keinginan orang Papua. Misalnya lewat fasilitasi pihak ketiga. Untuk itu, perlu niat serius dari Jakarta untuk merealisasikannya. “Kalau Jakarta serius bisa dimulai dengan membebaskan para tahanan politik,” kata Veronica. 

Kepada CNN Indonesia, Peneliti Imparsial Hussein Ahmad menilai perlunya menarik seluruh pasukan TNI non-organik dari Papua jika pemerintah ingin menyelesaikan sengketa di sana lewat jalur dialog. Menurutnya, ini penting untuk menciptakan ‘jeda kemanusiaan’ di Papua. 

“Keamanan Papua harus diserahkan aparat keamanan organik. Hal itu untuk memberikan kesempatan warga sipil terdampak konflik kembali ke kehidupan normal sehari-hari,” kata Hussein. 

Niat baik pemerintah ini pun harus dibuktikan secara konkrit. Bukan hanya dengan pernyataan publik, tetapi juga kebijakan. “Itu sebagai upaya mencari solusi permanen atas masalah Papua secara damai dan bermartabat,” kata dia.

Baca juga: Memahami Secara Utuh Konflik Bersenjata di Nduga, Papua| Asumsi