Eks-Wamen BUMN Budi Gunadi jadi Menkes, Guru Besar FKM UI: Pak Budi Harus Paham Healthcare Bukan Komoditas
Foto: BNPB
Presiden Joko Widodo resmi mengganti Menteri Kesehatan RI. Posisi yang sebelumnya dijabat oleh Terawan Agus Putranto itu kini diduduki oleh Budi Gunadi Sadikin. Kabar ini disampaikan oleh Jokowi di Istana Merdeka pada Selasa (22/12).
Menariknya, Budi Gunadi Sadikin yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN dan merupakan Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (Satgas PEN) ini tidak memiliki riwayat di dunia kedokteran ataupun kesehatan. Sebelum berkecimpung di pemerintahan, Budi yang adalah lulusan Fisika Nuklir di Institut Teknologi Bandung ini juga lebih banyak berlalu-lalang di dunia perbankan.
Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menyambut baik keputusan dipilihnya Budi sebagai Menteri Kesehatan. Menurutnya, posisi Menteri Kesehatan tak harus diduduki oleh seorang dokter. Hal ini juga tecermin di banyak negara: Menteri Kesehatan Australia Greg Hunt, misalnya, merupakan lulusan hukum dan hubungan internasional. Ada pula Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock yang merupakan lulusan Fakultas Filsafat, Politik, dan Ekonomi.
“Tugas Kementerian Kesehatan adalah meningkatkan kesehatan publik. Untuk mencapai itu, butuh orang yang punya visi, kemampuan manajemen, dan yang mau bekerja keras. Lalu, yang paling penting, orang yang mendengarkan pendapat banyak ahli,” kata Pandu kepada Asumsi.co (22/12).
Sebelumnya, Koran Tempo melaporkan bahwa penunjukan Budi Gunadi telah disiapkan sejak Oktober lalu. Ia diminta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk berdiskusi oleh orang-orang dari berbagai kalangan di bidang kesehatan. Salah satu pakar kesehatan yang banyak berdiskusi dengannya adalah Pandu Riono.
Pandu mengapresiasi kinerja Budi selaku ketua Satgas PEN yang menurutnya berorientasi pada menyelesaikan pandemi. “Pada 2021, Indonesia akan memasuki babak baru, yaitu vaksinasi yang harus masif, mencapai jutaan penduduk, dan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Untuk mencapai itu, saya lihat Pak Budi telah punya visi, visi, dan punya banyak gagasan.”
“Selama menjadi ketua PEN pula, dia merasa tidak bisa bekerja optimal jika pandeminya belum selesai. Jadi, dia punya prioritas untuk menyelesaikan pandemi, baru kemudian ekonomi bisa pulih,” tambahnya.
Selain Pandu, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, Hasbullah Thabrany, juga menyambut baik pemilihan Budi. Hasbullah yang punya fokus keahlian di kebijakan kesehatan, utamanya di bidang asuransi kesehatan dan jaminan sosial, mengatakan bahwa posisi Menteri Kesehatan tak perlu ditempati oleh dokter, melainkan orang yang dapat berpihak kepada rakyat.
“Tugas pokok menteri adalah membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, mengawal manajemen, dan administrasi. [Penunjukkan Budi] menunjukkan bahwa Pak Jokowi melihat ada masalah manajemen yang perlu dibenahi di Kementerian Kesehatan. Jadi pantas kalau masalah manajemen ini mesti mengirim orang yang mengerti manajemen,” kata Hasbullah ketiika dihubungi Asumsi.co (22/12).
Hasbullah juga berharap Kementerian Kesehatan di bawah Budi Gunadi dapat memberikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat lewat perbaikan kualitas kesehatan dan peningkatan belanja kesehatan. Hasbullah ikut mengimbau agar Budi tidak menjadikan layanan kesehatan sebagai komoditas.
“Pak Budi harus memahami bahwa healthcare itu bukan komoditas barang biasa. Pak Budi biasa di BUMN, orientasinya bisnis. Tapi ada hal-hal yang tidak cocok dibisniskan, ya. Health care termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan itu menjadi pertimbangan Pak Budi.”
Ia turut mengingatkan bahwa, “Indonesia sampai saat ini merupakan negara di kelas ekonomi menengah dengan belanja kesehatan paling rendah. Mudah-mudahan mantan bankir dan mantan pengusaha ini bisa melihat realitas tersebut dan berani melakukan perubahan.”
Sementara itu, pendiri Kawal COVID-19 Elina Ciptadi berharap bahwa penunjukan menteri ini, “Dapat membuat kebijakan berbasis data dan sains, serta mendengarkan sara para pakar kesehatan masyarakat hingga epidemiologi.”
