Mencari Juara dalam Merah Surabaya

Foto: surabaya.go.id

Surabaya nyaris tak bisa dilepaskan dari Tri Rismaharini, wali kotanya selama satu dekade. Selama kepemimpinannya, Surabaya bersolek. Citra kota ‘tak terurus’ perlahan berubah jadi kota yang bersinar terang.

Berkat pencapaian itu pula, publik kemudian menyematkan gelar “birokrat bertaji” kepada dirinya: digadang-gadang, cepat atau lambat, mampu duduk di kursi kekuasaan orang nomor satu di republik ini.

Satu dekade berlalu. Tahun ini adalah masa terakhir Risma bertugas. Peraturan tak membolehkannya—sebagaimana kepala daerah yang lain—menjabat lebih dari dua periode. Situasi tersebut, tak pelak, menimbulkan tanda tanya: bagaimana Surabaya usai Risma tak lagi berkuasa?

Pilkada Surabaya 2020 diikuti dua pasangan. Yang pertama, Eri Cahyadi dan Armuji. Sama seperti Risma, Eri merupakan birokrat, tepatnya Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Surabaya. Sedangkan Armuji adalah anggota DPRD Jawa Timur sekaligus kader PDIP. Keduanya diusung oleh PDIP dan PSI.

Di sudut seberang, berdiri pasangan Machfud Arifin dan Mujiaman. Machfud merupakan purnawirawan Polri yang pernah menjadi Kapolda Maluku Utara, Kalimantan Selatan, dan Jawa Timur. Sementara Mujiaman sendiri bekerja sebagai Direktur Utama PDAM Surabaya. Mereka didukung delapan partai: PKB, Gerindra, PKS, Golkar, NasDem, PPP, PAN, serta Demokrat.

Pertarungan kedua kandidat ini diprediksi berjalan sengit lantaran masing-masing kubu punya basis dukungan yang cukup kuat. Di kubu Machfud-Mujiaman, misalnya, ada delapan partai yang menguasai sekitar 31 kursi di DPRD. Kemudian di barisan Eri-Armuji, walaupun jumlah kursi partai pendukung mereka di parlemen daerah kalah jauh, namun faktor PDIP sebagai partai tradisional di Surabaya tak bisa ditepikan begitu saja.

Akan tetapi, dukungan PDIP kepada Eri diterpa gelombang. Sebagian kader PDIP di Surabaya tak memberikan restu. Mereka lebih memilih Whisnu Sakti Buana, sebelumnya menjabat sebagai wakil Risma di pemerintahan, untuk maju ke  Pilkada.

Keinginan itu tak terwujud. Rekomendasi DPP PDIP jatuh ke tangan Eri. Keputusan tersebut disambut kritik dan protes, menganggap terpilihnya Eri tak lepas dari peran Risma yang diduga tengah membangun dinasti politiknya sendiri di Surabaya.

Alhasil, dari situ, dukungan kepada Eri-Armuji terbelah. Mereka yang tak puas dengan pilihan partai lantas mengarahkan dukungan kepada Machfud-Mujiaman. Berjumlah ratusan orang, mereka menamakan diri kelompok Banteng Ketaton.

Pecahnya soliditas kader dan simpatisan PDIP dalam mendukung Eri dianggap sebagai potensi keoknya sang calon di Pilkada. Meski begitu, para petinggi PDIP di Jakarta menyatakan bahwa PDIP Surabaya tetap kompak, terbukti dengan ketersediaan Whisnu menjadi juru kampanye Eri-Armuji.

Bila merujuk pada survei oleh beberapa lembaga, sebetulnya, pasangan Eri-Armuji cukup unggul ketimbang Machfud-Mujiaman. Ada kurang lebih enam lembaga yang memperkirakan Eri-Armuji bakal menang di Pilkada. Populi Center, ambil contoh, mencatat bahwa elektabilitas Eri-Armuji berada di angka 41 persen, lebih besar sekitar empat persen ketimbang Machfud-Mujiaman.

Lalu dalam versi Pusat Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (PusdeHAM) Surabaya, Eri-Armuji memperoleh elektabilitas 48,6 persen, menang kurang lebih enam persen daripada Mahfud-Mujiaman yang dapat 42,1 persen.

Hasil serupa muncul di Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Cyrus Network, Surabaya Survey Center (SSC), hingga Indo Survey & Strategy dengan masing-masing menempatkan elektabilitas Eri-Armuji—berurutan—pada angka 48,5 persen, 55,3 persen, 49,9 persen, dan 47,9 persen. Survei diambil dalam rentang waktu, mayoritas, dari Oktober sampai November.

Jika Eri-Armuji disokong hasil positif dari enam lembaga, maka Machfud-Mujiaman unggul di tiga lembaga: Poltracking Indonesia, Accurate Research and Consulting (ARC) Indonesia, dan Fisip Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA). Di Poltracking Indonesia, pasangan Machfud-Mujiaman memperoleh 51,7 persen. Sedangkan di ARC Indonesia dan Fisip UINSA, keduanya mendapatkan 49,8 persen dan 46 persen.

Hitung-hitungan lembaga survei tak menjamin pasangan calon menang di ajang Pilkada. Bisa jadi muncul kejutan waktu pemilihan. Terlepas dari hal itu, siapa pun yang keluar sebagai pemenang, tugas berat telah menanti: menuntaskan COVID-19 di Surabaya agar kota ini tak menuju zona merah dan lepas dari bayang-bayang sosok Risma yang mungkin sudah melekat erat di masyarakat.