Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan-RB) Tjahjo Kumolo menjadi sorotan warganet setelah membagikan sejumlah tautan film Indonesia yang diunggah secara ilegal ke YouTube, di media sosialnya.
Film-film tersebut dibagikan Tjahjo berkenaan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di antara tautan film yang ia bagikan adalah film Sang Pencerah, Sang Kiai, Pedjuang, Enam Djam di Jogja, Janur Kuning, Serangan Fajar, Pasukan Berani Mati, Cut Njak Dien, Ketika Bung di Ende, Kartini Baru, dan Senja Merah di Magelang.yang menceritakan kisah-kisah kepahlawanan.
Mantan Menteri Dalam Negeri itu segera menghapus tweet tersebut dan meminta maaf setelah menerima protes dari warganet dan para sineas, termasuk di antaranya sutradara Joko Anwar dan Ernest Prakasa.
“Yth Bp JokoAnwar Sutradara Film Perjuangan – sy mendpt kiriman WA koleksi film Perj. tsb – mengingat Hari Kemerdekaan RI – saya berbagi saja kpd Group via Twitts – mohon maaf kalau sy salah dan khilaf – kalau sy hrs membayar krn sy berbagi sy siap semampu saya,” tulis Tjahjo dalam akun Twitter pribadinya.
Joko Anwar menilai perbuatan Tjahjo sebagai cerminan sikap pemerintah yang tidak terlalu memberikan perhatian pada hak cipta. Hal itu disampaikannya seraya memposting tangkapan layar tweet Tjahjo yang telah dihapus.
“Apakah benar ada seorang menteri @jokowi membagi-bagikan link film-film Indonesia di Youtube yang di-upload secara ilegal? Kalau benar, ijinkan saya patah hati dan hilang harapan pemerintah Indonesia serius mendukung atau paham industri kreatif,” tulis Joko Anwar di akun Twitter pribadinya.
“Banyak tautan yg dibagikan di sini diunggah secara ilegal tanpa ijin pemilik hak cipta filmnya. Gak ada gunanya kita merayakan 75 tahun merdeka kalau mengambil hak orang lain, apapun alasannya. Gak mungkin juga mengedukasi rakyat ttg HAKI kalau pemerintahnya aja gak paham,” Joko menambahkan.
Ernest Prakasa mengatakan bahwa hak cipta memang bukan suatu yang lazim dalam masyarakat Indonesia. Sehingga, pelanggaran terhadap HAKI yang kerap ia temui merupakan hal yang tidak disadari oleh pelanggarnya.
“Kejadian Pak Tjahjo Kumolo, seorang menteri RI, membagikan link film bajakan, ini mencerminkan bahwa literasi HAKI atau Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia masih sangat rendah. Jangankan masyarakat umum, menteri aja masih enggak engeh,” ujar Ernest dalam video singkat di akun Instagram-nya.
Bagi Ernest, kurang ideal bila ia langsung memarahi pelaku pelanggaran HAKI. Alih-alih memarahi para pelanggar, menurutnya para kreator di berbagai bidang harus lebih bersabar dan giat dalam menyebarkan literasi tentang HAKI.
“Buat teman-teman yang bekerja di industri kreatif, yang selama ini gregetan, kesel, gue paham banget rasanya berhadapan dengan netizen, orang-orang di media sosial yang main sebar-sebarin seenaknya,” kata Ernest sambil menunjukkan ekspresi wajah yang ironis. “Jadi, mari kita bersabar.”