Muhammadiyah Bangun Hotel Rp50 Miliar Di Yogyakarta, Tanpa Utang
Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam Muhammadiyah membangun hotel mewah yang berlokasi di Yogyakarta. Hotel yang dinamai SM Tower and Convention tersebutm menelan biaya hingga Rp50 miliar untuk pembangunannya.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir memastikan, biaya pembangunan hotel tersebut tanpa berutang sepeser pun.
“Kita harus terus membangun, tapi membangun yang sistemnya baik. Jangan mengandalkan utang besar-besaran, jangan mengutamakan investasi besar-besaran, tapi kekuatan di dalam tidak kuat.” kata Haedar saat meresmikan hotel tersebut, dikutip melalui situs resmi Muhammadiyah, Senin (3/7/2023).
Haedar menjelaskan, keengganan Muhammadiyah bergantung pada utang bukan ditafsirkan sebagai bentuk anti kolaborasi atau kerja sama semata. Melainkan juga sebagai pesan untuk bangsa menjalankan pembangunan dalam prinsip investasi.
“Bahwa investasi kekuatan dari luar itu ok, tapi harus di atas kepentingan bangsa dan negara dan harus terus meningkatkan, mengoptimalkan kemampuan kemandirian bangsa. Dari jadi konsep Berdikarinya Bung Karno, itu harus kita wujudkan dalam praktiknya,” tuturnya.
Lebih lanjut, Haedar mengharapkan supaya Muhammadiyah mampu menjadi korporasi besar yang memberikan hajat dan maslahat bagi banyak orang.
Ia menegaskan, kehadiran Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) segala bidang, termasuk yang teranyar SM Tower and Convention merupakan wadah bagi anak bangsa untuk mengembangkan diri, serta ikhtiar untuk memberi maslahat bagi orang banyak.
“Di periode ini memang kita fokus pada pengembangan pada bisnis dan ekonomi, doakan Muhammadiyah menjadi korporasi besar yang bisa memberi maslahat pada hajat hidup publik,” ucapnya.
Guru Besar Bidang Sosiologi in menambahkan, Muhammadiyah juga memiliki keinginan untuk berkolaborasi bersama kekuatan lain untuk membangun ekosistem positif, termasuk sistem ekonomi bagi kemajuan Indonesia.
“Jujur sebenarnya kalau kita mau koreksi diri nanti di Agustus 78 tahun Indonesia kita masih banyak kekurangan. Kekurangan di SDM, kekurangan dalam hal ekonomi yang menyangkut rakyat, kemudian juga sumber daya alam yang belum bisa kita kelola lebih berkedaulatan dan lain sebagainya,” pungkas Haedar.
