DPD Golkar se-Indonesia Tolak Munaslub, Beri Mandat Baru untuk Airlangga
Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi se-Indonesia menolak isu seruan digelarnya musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Apa alasan penolakan mereka?
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua sekaligus Juru Bicara mewakili Ketua DPD Partai Golkar se-Indonesia, Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, mereka ingin fokus bekerja memenangkan agenda politik Pemilu 2024 bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
“Kami ingin menegaskan kalau ada yang mengatakan isu munaslub diusulkan dua pertiga, kami nyatakan 100 persen kami di sini menolak Munaslub,” kata Ahmad Doli pada acara Silaturahmi Ketua Umum DPP Partai Golkar dengan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (30/7/2023).
Ahmad Doli menambahkan, sebanyak 38 Ketua DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia lengkap hadir ke Bali untuk meminta bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Ia menyebutkan, pertemuan ini merupakan inisiatif dari mereka.
“Kami ingin fokus bekerja untuk memenangkan seluruh agenda politik 2024 bersama Bapak Airlangga Hartarto. Kami meminta untuk bertemu dengan Ketua Umum dan Ketua Umum menyiapkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Beliau (Airlangga-red), dicari tempat yang mudah dijangkau teman-teman DPD se-Indonesia. Maka kami sepakat bertemu di Bali ini,” jelasnya.
Ia mengungkapkan dari hasil pertemuan dengan Airlangga Hartarto yang tertutup untuk awak media itu telah memperbincangkan banyak hal. Diantaranya, disampaikan selama 3 hingga 4 tahun terakhir, seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sudah bekerja sangat maksimal melakukan konsolidasi dan gerakan-gerakan menuju pemenangan Pemilu 2024.
“Kami sudah bertekad untuk menang pilpres, pileg dan pilkada. Semua kami sudah bekerja seluruh Indonesia dipimpin oleh Ketua DPD provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat kecamatan, kelurahan dan desa. Oleh karena itu, kami tidak mau pekerjaan yang kami sudah lakukan, yang tinggal enam bulan ini terganggu dengan hal-hal yang merusak hasil konsolidasi ini,” terang Ahmad Doli.
Oleh sebab itu, mereka bakal taat serta berkomitmen untuk menaati apa pun yang sudah putuskan. Terkait urusan Pilpres 2024 sebagaimana yang diputuskan dalam Munas, Rapimnas, dan Rakernas, menurut Doli DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia sudah menyerahkan sepenuhnya mandat kepada Ketua Umum Partai Golkar. Hal ini untuk menentukan sosok calon presiden dan wakilnya.
“Kami sudah putuskan ini di Munas, kami sudah putuskan di Rapimnas dan di Rakernas, kami komit satu komando di bawah kepemimpinan Bapak Airlangga Hartarto untuk menyelesaikan semua agenda dalam lima tahun sampai akhir periode nanti tahun 2024. Terkait urusan Pilpres 2024 sebagaimana yang diputuskan dalam Munas, Rapimnas, dan Rakernas, menurut Doli DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia sudah menyerahkan sepenuhnya mandat kepada Ketua Umum Partai Golkar guna menentukan sosok calon presiden dan wakilnya,” jelas dia.
Oleh sebab itu, Doli menyatakan pihaknya selalu mendorong penuh agar Airlangga Hartarto tetap dari awal sampai akhir bersama-sama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk dalam persiapan menghadapi agenda Pilpres.
“Kami sudah melihat selama ini Ketua Umum kami cukup aktif untuk berkomunikasi dengan semua pimpinan partai politik. Berikutnya kami menegaskan bahwa Partai Golkar ini bagian dari koalisi pemerintahan Pak Jokowi,” ucapnya.
Mereka mengharapkan supaya Airlangga Hartarto bisa terus bersama-sama membangun komunikasi yang intensif untuk menghadapi agenda ke depan, agenda pemerintah dan pemilu bersama Presiden Joko Widodo. Diketahui sebelumnya, sejumlah tokoh senior Partai Golkar mendorong DPP Golkar supaya menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk mencongkel Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum partai berlambang beringin itu.
Seruan itu dinyatakan dalam forum ‘Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar’ di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (12/7/2023). Pada acara itu turut hadir belasan tokoh senior Golkar, termasuk anggota Dewan Pakar DPP Partai Golkar Ridwan Hisjam.
“Berdasarkan mekanisme organisasi Partai Golkar sesuai dengan AD/ART, maka Munaslub Partai Golkar harus dilakukan guna mengganti ketua umum DPP Partai Golkar dalam rangka memulihkan marwah, martabat, harga diri dan jati diri Partai Golkar sebagai partai utama di tanah air,” jelas tokoh senior Golkar, Lawrence TP Siburian.
Sementara itu, Ridwan Hisjam menilai Munaslub dapat digelar bila Airlangga tak mengindahkan hasil Munas Partai Golkar 2019 lalu. Munas Golkar kala itu memberikan amanat kepada Airlangga sebagai capres di Pilpres 2024. Menurutnya bila kondisi ini terjadi sama saja Airlangga mengabaikan AD/ART partai.
“Jadi Munaslub bukan barang haram dan halal dilaksanakan. Karena ubah keputusan Munas 2019 Airlangga jadi capres itu instansinya harus Munaslub. Ini DPP mengerti enggak organisasi? Baca Anggaran Dasar baru bicara,” pungkasnya.
