Bobby Nasution Resmikan Batu Pertama Rumah Nawacita di Sukabumi dan Janji Jokowi Melawan KKN
Saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu, Joko Widodo (Jokowi) merancang sembilan agenda prioritas jika terpilih sebagai orang nomor satu di Indonesia. Sembilan program itu disebut Nawacita. Istilah itu diambil dari bahasa Sanskerta, di mana nawa artinya sembilan dan cita artinya harapan, agenda, dan keinginan.
Program Nawacita pun menjadi visi misi dengan sembilan agenda pokok. Salah satu programnya yaitu, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi. Jokowi pun punya target untuk membangun sebanyak satu juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Per 10 Desember 2018 lalu, target itu sudah terealisasi bahkan terus bertambah. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid mengatakan bahwa program sejuta rumah itu merupakan program bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat
“Dalam gerakan baik pemerintah pusat, daerah, swasta dan masyarakat bersama-sama mendorong. Karena komponennya itu,” ujar Khalawi Abdul Hamid pada media, Desember 2018 lalu.
Khalawi menuturkan, dalam Program Sejuta Rumah kontribusi pemerintah 50%. Sebanyak 20% langsung dari anggaran negara berupa rumah susun, rumah khusus, swadaya, dan lain-lain. Kemudian, sebanyak 30% berupa subsidi pembiayaan.
Program Jokowi dan Proyek Menantunya
Meski sudah melebihi target, perumahan program Nawacita terus berlanjut. Bahkan, Perumahan Program Nawacita Sukabumi Sejahtera Satu di Kampung Cioray, Desa Bojongraharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, baru saja diresmikan oleh menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution.
Meski agendanya tidak di lokasi yang sudah ditentukan, peresmian yang sempat terkendala cuaca itu tetap berjalan pada Selasa, 22 Januari 2019. Awalnya, pihak penyelenggara akan mengadakan acara penyambutan Bobby di Desa Bojongraharha, Sukabumi.
“Peresmian dan peletakan batu pertama, sebelumnya akan dilaksanakan di sana (di lokasi). Tetapi karena hujan dan juga banyak tamu jadi tidak memungkinkan. Sehingga kami pindah ke aula Desa Bojongraharja,” ujar suami dari putri semata wayang Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu itu.
Bobby menjelaskan, bahwa tahapan awal pembangunan proyek tersebut rencananya akan membangun 500 unit rumah dari total keseluruhan sebanyak 1500 unit. Pada tahap pertama ini, lahan yang dihabiskan seluas 15 hektar. Sementara selanjutnya keseluruhan ada 35 hektar.
Dalam proyek tersebut, Bobby berdiri sebagai Komisari Utama PT Wirasena Citra Reswara, perusahaan dengan mengembangkan jaringan bisnis ke berbagai sektor sepert properti, industri agro, dan energi. Namun, ia mengaku bahwa keseluruhan dana yang dibutuhkan dalam telah diatur pemerintah. Sebab program rumah tersebut adalah satu perwujudan dari Nawacita.
“Ini merupakan Program Nawacita yang bekerja sama dengan pemerintah dan Bank Tabungan Negara (BTN). Semua anggaran pun sesuai aturan pemerintah. Begitu juga perbankan sesuai yang ditunjuk pemerintah,” tandasnya.
Kebanggaan Jokowi Bebas KKN
Seperti diketahui bersama, Jokowi kini kembali mendaftarkan diri menjadi peserta dalam Pilpres 2019. Dalam calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Kamis, 17 Desember 2019 kemarin, Jokowi kembali mengungkit tentang anaknya yang tidak lolos dalam rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Bukti itu, kata Jokowi menjadi salah satu bukti bahwa dirinya ingin melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satu caranya yaitu melakukan rekrutmen ASN dengan sistem yang transparan agar tercipta Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersih.
“Sekarang sudah kita lakukan, contoh rekrutmen ASN, PNS kita dilakukan secara terbuka, semuanya bisa dicek, hasilnya juga bisa cek. Anak saya tidak bisa diterima di situ, karena memang tidak lulus,” kata Jokowi menanggapi pertanyan debat capres di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019 malam.
Pernyataan itu untuk menjawab hasil pertanyaan yang berada di dalam amplop A. Amplop yang dipilih Jokowi itu berisi tentang, “Untuk menduduki jabatan publik seringkali dibutuhkan biaya yang sangat tinggi, sehingga setelah menduduki jabatan, perilaku korupsi tidak terhindarkan. Apa strategi anda untuk mengatasi politik berbiaya tinggi ini?”
Jokowi berkeyakinan bahwa prinsip rekrutmen dan lelang jabatan birokrat di lingkungan kantor pemerintahan harus berbasis pada kompetensi sumber daya manusianya, bukan didasarkan pada kemampuan finansial maupun pendekatan nepotisme calon atau PNS itu sendiri.
Tentunya jawaban itu bisa menjadi kontradiktif, ketika ada satu saja kerabat Jokowi yang ikut dalam program pemerintah, seperti yang terjadi pada Bobby.
