Bawaslu: Ada Dugaan Pidana Pemilu pada Kasus Ribuan Nama Ganda di DPTLN Johor Bahru
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lolly Suhenty mengatakan pihaknya menemukan dugaan pidana pemilu dalam kasus ribuan nama ganda pada daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN) di Johor Bahru, Malaysia. Dia menyatakan, pihaknya kini tengah menangani masalah tersebut.
“Kami sedang melakukan penanganan terhadap peristiwa ini, karena dugaannya pidana pemilu dan saat ini sedang berproses,” kata Lolly di Jakarta, Kamis (1/2/2024), dilansir Antara.
Lolly mengatakan kasus itu sedang ditangani Bawaslu RI, sehingga masyarakat diminta menunggu hasilnya. Sebab jika sudah diproses, Bawaslu menjamin bahwa proses itu akan berjalan sampai akhir.
“Sehingga masyarakat diharapkan dapat menunggu, karena kalau sedang berproses, kami juga harus menjaga seluruh prosesnya. Nanti hasilnya pasti akan kami sampaikan,” katanya.
Temuan ribuan nama ganda pada daftar pemilih tetap luar negeri (DPTLN) di Johor Bahru, Malaysia pertama kali dilaporkan Organisasi Migrant Care. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo menyatakan, timnya menemukan sekitar 3.238 nama dengan alamat dan umur yang sama.
“Artinya, pada DPTLN Johor Bahru PPLN mempublikasikan nama, umur, dan alamat masing-masing warga negara,” kata Wahyu.
Selain 3.238 nama ganda ditemukan dalam DPT Johor Bahru, Migrant Care juga menemukan banyak data ganjil, yakni sekitar 24 orang dari DPTLN Johor Bahru bertuliskan alamat Indonesia dan 19 nama dalam data tertulis beralamat ‘bercuti/rehat/pulang’.
Migrant Care fokus memantau pemilihan di luar negeri, khususnya Malaysia. Johor Bahru menjadi salah satu wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak pemilu Indonesia di luar negeri. Total pemilih di Johor Bahru mencapai 119.491 orang.
Susilo mendesak KPU dan Bawaslu memperhatikan kejanggalan data tersebut. Jika KPU dan Bawaslu tidak benar-benar memantau kejanggalan itu, maka akan berpotensi menjadi tempat penggelembungan suara.
Susilo menduga masih banyak nama ganda di DPTLN lain. Ia berharap Bawaslu dan KPU dapat meninjau kembali secara cermat dan rinci DPTLN, terutama di negara-negara dengan jumlah pemilih yang besar.
