#AsumsiBersuara: Protes Hong Kong Makin Buktikan Kekuatan Media Sosial?

Hong Kong masih bergejolak. Ratusan ribu, kalau bukan jutaan, orang masih turun ke jalan menentang RUU Ekstradisi yang sempat diajukan Carrie Lam, sang Chief Executive, untuk disahkan. RUU ini pertama kali diajukan pada 23 April 2019 untuk dibahas oleh pemerintah Hong Kong dan mengundang penolakan yang dimulai pada Maret 2019.

Demonstrasi besar pertama berlangsung pada 9 Juni 2019 dan dikabarkan ada sekitar satu juta orang turun ke jalan. Sementara itu, sebanyak 240.000 personel kepolisian turun tangan mengamankan aksi tersebut.

Sejak itu, demonsrasi terus terjadi dan tercatat adanya kekerasan yang dilakukan pihak kepolisian. Setidaknya lemparan gas air mata dan gas beracun dikabarkan turut mewarnai demo ini. Peluru karet pun ditembakkan kepada pedemo.

Pertanyaannya, siapa yang mengatur jalannya demonstrasi ini? Apakah ada organisasi tertentu yang menggerakkan massanya? Bagaimana mereka saling berkomunikasi untuk mengatur demonstrasi yang sudah berlangsung selama sekitar dua bulan ini?

Yenni Kwok, seorang jurnalis Indonesia yang sudah lama menetap di Hong Kong, menceritakan hal ini pada Rayestu. Dalam episode “Asumsi Bersuara” berjudul “Ada Apa dengan Hong Kong?” Rayestu sempat menanyakan siapa pengatur aksi massa ini? Apalagi didapati juga para pedemo yang merupakan pekerja “white collar”, seperti para bankir dan profesional lain di bidang keuangan.

“Sekarang itu demo yang terus-terusan ini sebenernya itu enggak ada pemimpin yang jelas. Jadi, yang dibilang mereka itu ‘leaderless movement’. Dan mereka itu memakai… prinsip yang dikatakan oleh Bruce Lee, be like water. Jadi, kayaknya itu jadi mengalir dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi,” jelas Yenni Kwok.

Yenni Kwok kemudian melanjutkan bahwa internet menjadi tumpuan para pedemo untuk mengorganisir pergerakan mereka. “Dan mereka itu banyak organisirnya itu online, entah itu lewat chat forum yang namanya LIHKG, semacam Reddit-nya Hong Kong, atau juga lewat grup Telegram.”

“Jadi belakangan ini, beberapa minggu ini, saya banyak juga melihat orang, teman-teman saya tuh join Telegram. Nah, ini yang membuatnya di satu pihak mereka itu sangat bisa memakai internet untuk mengorganisir,” tutur jurnalis yang aktif mengabarkan aksi ini di akun media sosialnya.

Benarkah Media Sosial Bisa Membawa Pengaruh di Dunia Politik?

Pada abad ketiga dan keempat masehi, terdapat sebuah suku bernama Goth yang berperang melawan Kekaisaran Romawi. Mereka merupakan orang Jerman nomadik yang menginginkan runtuhnya pemerintahan Romawi yang menguasi hampir seluruh wilayah Eropa. Suku ini terbagi menjadi dua cabang, yaitu Visigoths dan Ostrogoths.

Para tetua Visigoths terkenal berhasil menginvasi Kekaisaran Romawi pada awal abad tiga. Mereka berhasil mengalahkan kerajaan tersebut dalam Perang Adrianpole pada tahun 378. Setelah berhasil mengusir Kekaisaran Romawi, Goth berhasil menguasai wilayan Jerman yang sekarang hingga Eropa Timur. Dengan berita dari mulut ke mulut, orang-orang keturunan suku ini menyebarkan berita untuk melakukan perlawanan terhadap penguasa.

Kini, perselisihan antara penguasa dan yang ingin melakukan masih terjadi. Bedanya dengan peperangan merebut kekuasaan pada masa Goth, sekarang ada internet, khususnya pengaruh media sosial. Contoh nyata dan salah satu yang paling sering disebut dalam kelas-kelas kuliah adalah “Arab Spring” (2010-2012).

Facebook dan Twitter menjadi andalan para pedemo. Sembilan dari sepuluh aktivis mengaku bahwa mereka memanfaatkan Facebook untuk mengorganisir dan menyebarkan kesadaran pada orang-orang di Mesir dan Tunisia mengenai aksi massa besar-besaran tersebut.

Aksi massa yang mayoritas diisi anak muda ini membuat penggunaan media sosial meningkat dua kali lipat pada masa ini. Alhasil, pemerintahan yang sudah lama menguasai negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara tersebut bergejolak. Hasilnya? Berbagai perubahan terjadi di negara-negara tersebut. Misalnya, turunnya penguasa Mesir dan Tunisia yang kemudian digantikan pemimpin baru lewat proses pemilihan umum yang bebas dan adil.

Mesir dan Tunisia yang punya internet lebih kuat dibanding negara lainnya membuktikan bahwa mereka bisa mengumpulkan massa dengan jumlah lebih banyak. Di Mesir, berbagai Facebook Page dibuat untuk mengabarkan kekerasan yang dilakkan pihak kepolisian terhadap para pedemo.

Satu hal yang (bisa dibilang) dilegasikan para pedemo Arab Spring bagi dunia penelitian adalah munculnya konsep “digital democracy”. Konsep inilah yang menyediakan pengguna teknologi untuk terhubung dengan masyarakat luas dan berpolitik.

Sejalan dengan hal tersebut, Henry Jenkins (2006) juga mengatakan kalau teknologi, seperti internet, membuat budaya produksi yang baru. Kebebasan berekspresi dan pengumpulan massa bisa lebih mudah dilakukan. Menurut Jenkins, sebuah gerakan radikal untuk memberikan alternatif sajian media bisa dilakukan. Tujuannya supaya golongan minoritas bisa menceritakan kisahnya sendiri atau bahkan mempertanyakan representasi hegemoni dari apa yang sedang terjadi di negaranya.

Andaikan internet sudah ada sejak zaman Goth ada, mungkin mereka bisa lebih mudah mengumpulkan massa untuk meruntuhkan Kekaisaran Romawi. Mungkin word of mouth tak akan digunakan sebagai alat utama penyebaran berita tersebut.

Internet ini juga bisa dimanfaatkan untuk memperoleh visibilitas atau perhatian yang lebih besar dari banyak orang. Inilah yang bisa dibilang dipraktikkan ketika Arab Spring terjadi delapan tahun lalu. Oang-orang yang tidak pernah bertemu secara langsung bisa berkenalan, berjejaring, dan mengumpulkan kekutan untuk berbagai tujuan. Termasuk untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah.

Kembali pada protes yang masih terjadi di Hong Kong hingga tulisan ini dibuat, seperti yang Yenni Kwok katakan, LIHKG dan Telegram jadi alat utama penggalangan massa. South China Morning Post pada 29 Juni lalu sempat menceritakan bagaimana HILKG menjadi alat komunikasi para pedemo.

Dalam artikel tersebut, seorang mahasiswa hukum bernama Liang Bin (35) diceritakan kalau ia mengecek LIHKG tiap 15 menit sekali. Ini dilakukan demi mengetahui berbagai informasi terbaru terkait aksi yang sedang ia lakukan bersama ribuan orang lainnya. Meski merasa lelah, ia tetap mengecek LIHKG tersebut.

Para demonstran menggunakan LIHKG karena forum chat ini bisa digunakan secara anonimus. Lewat situs ini pula, aksi protes pada Juni 2019 terrealisasi. Uniknya, alih-alih melakukan demonstrasi di depan Gedung Legislative Council, mereka malah mengadakan “piknik” di dekat Tamar Park. Sekitar 10 ribu orang turut “berpiknik” yang kemudian berubah jadi aksi demonstrasi besar ini.

Obrolan Yenni Kwok dengan Rayestu membuktikan bahwa LIHKG masih digunakan untuk organisir massa dan penyebaran informasi terkait demonstrasi ini. Belum lagi penggunaan Telegram, aplikasi chatting ponsel yang terenkripsi. Lewat Telegram, informasi disebarkan, grup diskusi yang terbuka dan privat dibuat.

Lewat diskusi di LIHKG atau Telegram pula, para pemrotes saling mengingatkan supaya mereka tidak terperangkap jebakan dan opini publik yang bisa datang dari mana saja.

Efektifkah Penggunaan Media Sosial untuk Kasus Hong Kong?

Paling tidak sudah terjadi perubahan terhadap status RUU tersebut, meski masih menimbulkan kontra dari masyarakat. Seperti pada 15 Juni lalu, Carrie Lam umumkan penundaan pembahasan RUU di antara anggota Legislative Council. Namun, itu hanyalah penundaan yang kemudian mendatangkan protes lagi pada keesokan harinya.

Dua juta orang turun ke jalan dan terjadi kericuhan antara pihak kepolisian-pedemo. Carrie Lam sempat meminta maaf atas kericuhan yang terjadi tapi masyarakat Hong Kong masih “berpiknik”.

Akhirnya, 9 Juli 2019, Carrie Lam mengatakan kalau RUU ini telah “mati”, kendati rancangan peraturan tersebut belum ditarik dari pembahasan secara sah. Makanya “piknik” tersebut masih berlangsung.

Pada akhirnya, bisa dibilang internet, khususnya media sosial, lagi-lagi memerankan fungsi penting. Tanpa internet, mungkin pergerakan massa di Hong Kong tak akan terjadi sebesar ini. Tanpa internet, mungkin pergerakan massa di Hong Kong tak akan terbentuk secepat ini.

Pertanyaannya, akankah butiran-butiran permintaan para pedemo akhirnya terpenuhi? Kalau Arab Spring saja bisa terjadi, mungkinkah perubahan signifikan terhadap Hong Kong juga tercapai?