Yang Membikin Jengah dari Woodstock Indonesia

“Kita tahu bahwa Indonesia sekarang banyak gesekan, banyak perpecahan dan kita ingin melalui musik kita menyatukan lagi Indonesia,” tutur Sandy PAS Band. “Keresahan ini juga sekarang sudah ke mana-mana, sudah bawa etnis, ras,” imbuh Raden Soedjono. “Kalau bukan musisi, siapa lagi yang memberi contoh?”

Seberapa kokoh derap langkah rock and roll kita misalkan pahlawan-pahlawannya tidak menghadap ke Istana Negara? Pada 30 September 2019, sekumpulan musisi menyampaikan undangan agar presiden Joko Widodo menghadiri acara bertajuk Musik Untuk Republik. Di atas kertas, perhelatan tersebut sarat ambisi. Diadakan pada 18-20 Oktober 2019 di Bumi Perkemahan Cibubur, acara ini kabarnya tak didukung sponsor dan sepenuhnya gratis.

Panitia pun berencana menyediakan tenda dan akomodasi bagi penonton yang hadir. Lebih dari 75 penampil ternama disiapkan; Godbless, Slank, Jamrud, Kikan Namara, Glenn Fredly, Iwa K, Kotak, Mulan Jameela, dan Siksakubur. Acara ini digadang-gadang sebagai Woodstock Indonesia.

Namun, penyelenggaraan acara ini menyisakan banyak pertanyaan. Bagaimana caranya festival tersebut bebas biaya masuk, tapi tetap menyediakan tenda sekaligus lahan bagi semua penonton? Apakah ide cemerlang ini dicetuskan oleh alumnus panpel Fyre Festival? Siapa yang bertanggungjawab atas seleksi musikus yang tampil di acara tersebut? Mengapa daftar penampil acara ini tampak seperti nukilan playlist andalan abang-abang warnet?

Tekad mulia ini kemudian berubah jadi bencana kehumasan. Kunjungan para musisi ke Istana Negara dilansir oleh medsos Sekretariat Kabinet pada 30 September petang, tak lama setelah demonstrasi 30 September di depan gedung DPR ricuh (post tersebut telah dihapus). Pengumuman konser utopis untuk “menyatukan lagi Indonesia” di tengah atmosfer tegang rangkaian demo #ReformasiDikorupsi dinilai tidak pas. Apalagi, penyampaian undangan tersebut terjadi tak lama setelah musisi Ananda Badudu diciduk polisi akibat dituduh mendanai demonstrasi mahasiswa.

Jargon Woodstock Indonesia pun disorot tajam. Kepada detikHOT, Sandy PAS Band menyangkal bahwa panitia secara resmi mengadopsi julukan tersebut. “Jadi karena di bumi perkemahan, ada tendanya, jadi kami ibaratkan ini seperti Woodstock. Tapi nggak pernah kami deklarasikan kalau ini Woodstock Indonesia.” Namun, pada mulanya julukan tersebut sempat tampil di medsos resmi Musik Untuk Republik. Tak lama setelah cibiran warganet membanjir, nama tersebut dihapus.

Warisan Kelam Woodstock

Terlepas dari sanggahan canggung Sandy, upaya Musik Untuk Republik membandingkan dirinya dengan Woodstock patut disorot lebih jauh. Meski namanya berkilauan, sejatinya festival Woodstock meninggalkan warisan pahit bagi lanskap budaya populer Amerika Serikat.

Sejarah tersebut tercipta pada 15-18 Agustus 1969. Lebih dari 400 ribu orang berkerumun di peternakan Max Yasgur untuk menyaksikan penampilan musisi kawakan era itu seperti Jefferson Airplane, Santana, dan Jimi Hendrix. Festival Woodstock, atau 3 Days of Peace & Music, digadang-gadang sebagai titik puncak kultur hippies dan semangat perdamaian yang meliputi dekade 1960-an. Produk budaya populer seperti film dokumenter Woodstock (1970) karya Michael Wadleigh dan tembang “Woodstock” karya biduan Joni Mitchell mengabadikan festival tersebut dalam imajinasi masyarakat.

Lambat laun, kenangan romantis ini kian meleset dari fakta. Menulis untuk The Washington Post, Travis Andrews menggambarkan Woodstock edisi 1969 sebagai “cerita dongeng” dan mitos. Bagi Andrews, imajinasi mengharubiru kebanyakan orang tentang Woodstock sedikit banyak disebabkan oleh film Wadleigh. “Semua yang kita anggap sebagai momen Woodstock datang dari film itu,” tutur Andy Zax, seorang produser yang diwawancarai Andrews. “Padahal film tersebut hanya menyajikan serpihan dari Woodstock yang sesungguhnya.”

Seakan rindu, Woodstock sempat diadakan kembali secara “tak resmi” pada 1979, 1989, dan 1994. Namun, pamungkasnya adalah Woodstock edisi 1999. Malapetaka tak henti-hentinya menghajar peringatan 30 tahun Woodstock tersebut. Kapasitas lokasi konser yang kelewat kecil, fasilitas umum dan akses jalan yang tak memadai, hingga pengorganisiran konser yang luar biasa buruk berujung pada bencana. Woodstock 1999 dicoreng oleh insiden kerusuhan, kematian penonton, hingga laporan pelecehan seksual.

Semangat cinta dan kebebasan yang dielu-elukan pada 1969 buyar seketika. Ketika panitia Woodstock berkumpul lagi untuk menyelenggarakan Woodstock 2019, festival tersebut dibatalkan mendadak akibat krisis finansial. Bisa jadi, Woodstock 1999 mengajarkan mereka bahwa manajemen buruk tak akan menyelamatkan festival tersebut, selegendaris apapun namanya.

Menulis untuk Noisey, Zachary Lipez berpendapat bahwa bencana 1999 menyentakkan pencinta musik global dari fantasi mereka terhadap Woodstock. “Tidak ada yang berkhayal bahwa cinta dan kasih Woodstock 1969 sungguh-sungguh berhasil membawa dunia menuju perdamaian,” tulis Lipez. Wajar bila Woodstock 1969 dipandang sebagai puncak kedigdayaan kultur hippies. Namun, bagi Lipez, idealisme tersebut dihabisi oleh insiden di Altamont Free Concert, hanya berselang empat bulan setelah Woodstock.

Seolah menyambung pemikiran Woodstock, konser yang digelar di California, Amerika Serikat tersebut kembali menyerukan perdamaian, kebebasan, dan persaudaraan. Mick Jagger, vokalis Rolling Stones yang tampil di Altamont, berkelakar dalam konferensi pers bahwa konser tersebut “hendak menciptakan versi mungil masyarakat yang dapat memberi contoh bagaimana cara bersikap dalam keramaian kepada semua penduduk Amerika Serikat.”

Ambisi mulia tersebut pupus. Penonton membludak, kapasitas lokasi tak memadai, dan pengamanan sarat kekerasan dari geng motor Hell’s Angels menyulut amarah hadirin. Ketika Rolling Stones tampil, seorang pemuda bernama Meredith Hunter bertikai dengan anggota Hell’s Angels dan mengeluarkan pistol. Ia ditusuk dan meninggal di tempat.

Richard Brody merangkumnya dengan baik dalam esainya untuk The New Yorker. “Yang binasa di Altamont adalah spontanitas,” tulisnya. “Gagasan bahwa sesuatu dapat terjadi dengan sendirinya, dan semangat baik akan menang. Yang binasa adalah gagasan bahwa apabila anak muda diberikan kebebasan, mereka akan dengan begitu saja menciptakan dunia yang lebih tinggi dan penuh kasih.” Bencana Altamont, bagi Brody, menjadi kelahiran sesuatu yang lain. “Yang lahir dari Altamont adalah infrastruktur fisik berupa fasilitas, dan infrastruktur abstrak berupa otoritas.”

Gagasan apapun yang ditanamkan oleh Woodstock 1969 mati pada Altamont. Sejak Altamont, konser yang spontan, bebas, dan masif tak lagi terjadi. Semangat dan spontanitas anak muda mesti dikandangkan sampai punk tiba pada dekade 1970-an untuk membongkar kembali kerangkeng tersebut.

Maka, tak heran bila upaya apa pun untuk mereplikasi Woodstock selalu berujung pada kegagalan. Kepada Washington Post, musisi gaek John Fogerty berkisah bahwa Woodstock 1969 dipenuhi semangat perubahan. “Anak muda yang hadir di 1969 terbiasa melihat kekerasan yang ngeri, tapi kekerasan tersebut berjarak dari kami. Terjadi korban pembunuhan rasial di Selatan Amerika Serikat, atau peperangan di Vietnam,” tutur Fogerty. “Kami ingin mengubahnya.”

Pada 1999, semangat ini telah padam sepenuhnya. “Woodstock 1999 adalah festival budaya MTV, bukan budaya tanding,” sindir Zachary Lipez. Kekerasan, perkosaan, dan kehancuran yang terjadi pada 1999 seolah menjadi pembuktian bahwa ketakutan-ketakutan yang disemai pada Altamont tak hanya hidup, tapi juga merajalela.

Menjemput Impian

Woodstock memang mengajarkan kita bahwa konser akbar tak dapat digelar hanya bermodalkan cinta dan kenekatan. Namun, warisan rumit Woodstock juga menegaskan bahwa perubahan yang serius tak dapat dibangun di atas angan-angan. Generasi 1969 mati-matian berusaha membangkitkan kembali energi yang dipupuk di ladang rumput New York, tanpa sadar bahwa impian mengawang mereka telah lama dibuyarkan oleh realitas.

Barangkali di sinilah kesamaan paling mencolok antara Musik Untuk Republik dan Woodstock. Entah disengaja atau tidak, kedua festival tersebut sama-sama dimotori oleh semangat yang mulia, tetapi naif dan abstrak. Tak heran bila musisi Herry “Ucok” Sutresna, dalam wawancara dengan Tirto, menyamakan niat utopis Musik Untuk Republik dengan kontestan Miss Universe yang mendambakan perdamaian global.

“Tentu saja semua manusia mau damai, tapi tanpa keadilan enggak akan pernah bisa.” Kritik Ucok. “Ini seperti mengaburkan permasalahan yang justru makin ke sini makin mengerucut, bahwa rakyat mulai sadar musuhnya adalah oligarki.” Mengembalikan obrolan publik ke arah narasi yang abstrak tidak hanya ngawur, tetapi juga kontraproduktif.

Pernyataan pamungkas Ucok inilah yang menjadi persoalan mendasar Musik Untuk Republik. Semangat menggalang persatuan bangsa setelah dipecah-belah Pilpres bisa jadi relevan tiga bulan lalu. Namun, para musisi yang menggalang Musik Untuk Republik nampaknya gagal membaca dinamika gerakan masyarakat pasca Pilpres.

Rangkaian demonstrasi #ReformasiDikorupsi, yang dihadiri anak muda dari berbagai kelompok masyarakat, semestinya membuktikan bahwa perbincangan politik kita sudah bergeser dari sekadar perseteruan biner 01 vs 02. Apalagi ketika Rancangan Undang-Undang yang didemo ribuan masyarakat disetujui bersama oleh anggota DPR lintas fraksi, dan salah satu Capres terang-terangan membuka kans bergabung dalam pemerintahan petahana.

Dalam kondisi seperti ini, pembacaan politik Musik Untuk Republik tampak usang. Bahasa yang digunakan para musisi–misalkan pernyataan bahwa siapa lagi kalau bukan musisi yang dapat “memberi contoh”–pun mengumbarkan kesan bahwa mereka tengah berkarat di atas menara gading. Ketimbang memosisikan diri sebagai mesias dan memperpanjang fantasi bahwa lagu dapat secara ajaib menyembuhkan luka negara, semestinya musisi kita mulai berani berpikir di luar kotak.

Tidak perlu terlalu jauh untuk mencari contoh. Di Bandung, musisi independen lokal bekerjasama dengan aktivis dan warga korban penggusuran untuk mengadakan Festival Kampung Kota (FKK). Tak hanya konser, festival tersebut pun menyajikan pameran, kelas, dan diskusi yang mengeratkan solidaritas antara warga dengan pencinta musik maupun masyarakat umum di Bandung. Acara pun diselenggarakan di Dago Elos (FKK 2017) dan Tamansari (2019), dua titik api tempat terjadi penggusuran.

Musisi muda dan alternatif pun kian terang-terangan menyampaikan sikap mereka terhadap persoalan politik. Gerakan menentang RUU Permusikan di awal 2019 yang digalang oleh musisi seperti Arian Arifin dan Kartika Jahja patut diacungi jempol. Musisi seperti rapper Tuan Tigabelas turut hadir pada rangkaian demonstrasi #ReformasiDikorupsi. Pada festival beken Synchronize Fest baru-baru ini, band kawakan Efek Rumah Kaca maupun musisi muda Oscar Lolang dan .feast memasang bendera #ReformasiDikorupsi di panggungnya. .feast bahkan terlibat dalam Aksi Kamisan beberapa pekan lalu, menunjukkan dukungan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu.

Sikap yang tegas dan politis semacam ini lebih relevan dan mengena ketimbang ajakan utopis melupakan konflik melalui musik, yang justru diam-diam memperlebar jarak kita dari persoalan sesungguhnya. Jangan lupa: meski para hippies yang meramaikan Woodstock menyebar pesan perdamaian dan cinta, mereka pun tak segan untuk turun ke jalan.