Wakil Ketua DPR Soal Tes Corona: Silakan Per Fraksi Saja Inisiatifnya

Senin (23/3), ada kabar bahwa anggota DPR beserta keluarganya akan ramai-ramai menjalani pemeriksaan COVID-19. Seperti dilansir CNN Indonesia, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan bahwa 575 anggota DPR RI akan turut serta. Diperkirakan, ada sedikitnya dua ribu orang yang akan menjalani tes, termasuk para asisten rumah tangga dan sopir. Tes akan dilakukan sekitar hari Kamis atau Jumat sebab alat-alat baru akan tiba di tanah air pada Selasa (24/3).

Hal ini memancing amarah warganet. Kabar ini muncul di tengah keresahan dan kebingungan masyarakat yang tidak memiliki akses langsung untuk melakukan pemeriksaan COVID-19. Empat hari lalu (19/3), Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Letjen Doni Monardo menyatakan Indonesia belum memiliki alat rapid test untuk penanganan COVID-19. Padahal, Presiden Joko Widodo sudah meminta agar tes tersebut dilaksanakan secara luas secepat-cepatnya.

Saat dihubungi oleh Asumsi.co, Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Golkar, mengaku tes massal untuk anggota DPR ini dilakukan atas prakarsa fraksi. “Ibaratnya, Mas bekerja di kantor tertentu, lalu kantornya mengadakan tes COVID-19, boleh nggak? Ya bolehlah,” katanya. “Kami di DPR tidak mengatur secara rigid. Silakan per fraksi saja inisiatifnya.”

Namun, katanya, bukan berarti setiap orang berhak untuk tes atas inisiatif sendiri. Transaksi jual beli alat rapid test yang bermunculan di situs belanja daring pun dianggapnya tak patut terlepas dari keaslian alat-alat tersebut.

“Pembelian alat rapid test harus ada izin dari Kementerian Kesehatan,” ucapnya. “Jadi masyarakat nggak boleh sembarangan beli, karena itu khusus untuk RS.”

Sementara itu, Andre Rosiade, anggota DPR Fraksi Gerindra, menyatakan bahwa tes massal untuk anggota DPR baru sekadar isu. “Resminya kami [anggota DPR] belum dapat, saya juga belum dapat info resmi. Baru yang berseliweran saja,” ucapnya kepada Asumsi.co. “Tunggu saja pengumuman dari pimpinan DPR.”

Andre menyangkal tudingan bahwa anggota DPR diprioritaskan mendapat tes sebelum masyarakat luas. “Saya juga lagi ngantre untuk tes COVID-19,” ujarnya. “Saya sudah mendaftar berempat dengan keluarga, dan masih menunggu panggilan tes di RSPAD.”

Di lain pihak, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut langkah ini diambil sebagai antisipasi, sebab banyak anggota DPR yang bepergian selama masa reses. Sekjen DPR RI Indra Iskandar pun menyatakan bahwa mulanya hanya anggota Dewan di atas usia 50 tahun yang diminta menjalani pemeriksaan. Namun, atas permintaan anggota Dewan yang lain, tes itu digelar untuk semua.

“Kan semua ingin tahu dengan sekarang episentrumnya bukan lagi di masyarakat, di mana-mana pusat-pusat pemerintahan juga terkena dan mereka juga ingin memastikan,” ucap Iskandar, seperti dikutip oleh Antara.

Rencananya, tes yang dilakukan hanya berupa pengambilan sampel darah atau rapid test, bukan swab test alias pengambilan sampel lendir hidung atau tenggorokan. Empat dokter dan empat paramedis akan ambil bagian.

Pelaksanaan pemeriksaan akan dilakukan kompleks rumah dinas DPR RI yang terletak di wilayah Kalibata dan Ulujami, Jakarta Selatan. Semisal positif, pihak DPR telah berkoordinasi dengan RS untuk melakukan tindakan medis. Semisal hasil negatif, individu yang bersangkutan akan langsung dirujuk untuk menerima vaksin anti flu dan anti pneumonia.

Pihak DPR RI menegaskan bahwa tes tersebut tidak memanfaatkan uang negara. Seperti dilansir Tempo.co, para anggota Dewan patungan dengan uang mereka sendiri untuk membeli empat puluh ribu unit rapid test langsung dari Wuhan, Cina.

Sebab jumlahnya melebihi kebutuhan tes anggota DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa mereka berencana “menyumbangkan” alat tes yang tersisa–sekitar 34 ribu unit–untuk RS yang memerlukan. “Kepada pemda-pemda duluan sambil menunggu barang dari pemerintah,” ucapnya.

Azis menyangkal bahwa pemerintah berpangku tangan dalam upaya pemerataan akses tes COVID-19. “Setahu saya, tes untuk masyarakat sudah dilakukan oleh pemerintah,” tutur Azis. “Pemda sudah melakukan tes secara door to door sejak hari Jumat (20/3) lalu. Di Jawa Barat, misalnya, dilakukan rapid testing di stadion.”

Sayangnya, pernyataan tersebut tidak akurat. Meski inisiatif tes massal COVID-19 sudah dicanangkan di tiga stadion di Jawa Barat, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyampaikan bahwa program tersebut baru akan dilaksanakan Selasa (31/3) atau Rabu (1/4) pekan depan.

Dalam jumpa pers teranyar sore ini (23/3), jubir pemerintah tentang krisis COVID-19 Dr. Achmad Yurianto menyampaikan bahwa kasus positif COVID-19 bertambah jadi 597 kasus. Sebanyak 49 kasus meninggal dunia, 30 kasus sembuh. Dunia ini tidak sedang beristirahat, apalagi menyembuhkan dirinya sendiri, melainkan bergejolak.