Tugu Sepeda, Proyek `Wah` Pemprov Jakarta yang Telan Dana Fantastis

Saat konferensi pers di Balai Kota, Jakarta, 8 April 2021, Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria menyebutkan alasan pembangunan tugu sepeda tersebut. Menurutnya, itu sebagai bukti Pemprov DKI Jakarta memberikan apresiasi terhadap pesepeda.

“Sepeda ini kan alat transportasi yang bisa digunakan oleh siapapun. Itu kan memberi ruang untuk pelaku seni berkreasi. Seni untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas, serta mempercantik Jakarta,” ujarnya.

Menurutnya, sepeda merupakan alat transportasi untuk segala kalangan. Selain murah, juga digunakan oleh berbagai usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua.

Selain pembangunan tugu sepeda, proyek ini juga disertai dengan pembuatan jalur sepeda permanen. Rencananya melintasi kawasan Jalan Jend. Sudriman hingga M.H Thamrin.

Nilainya ternyata fantastis. Jika tugu sepedanya saja diperkirakan menelan Rp800 juta, seluruh proyeknya menghabiskan Rp28 miliar.

“Tugu sepeda ini dapat anggaran dari kewajiban pihak swasta, pihak ketiga. Kemudian nilainya kurang lebih Rp28 miliar, termasuk tugunya yang 800 juta,” tambahnya.

Rencananya, Pemprov DKI Jakarta ingin sepeda bisa menjadi pengganti motor atau mobil. Kemudian, berintergarsi dengan alat transportasi lainnya.

“Kami berharap ke depan sepeda ini tidak hanya sebagai alat olahraga, rekreasi, tapi transportasi. Jadi, bisa terintegrasi dengan moda transportasi lain,” tutupnya.

Pembangunan fantastis tersebut dianggap tak tepat. Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menyuarakan keberatannya terhadap proyek yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Dia merasa heran mengapa Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies Baswedan rela menggelontorkan dana ratusan juta hanya untuk membangun tugu. Menurutnya, sebuah tugu dibangun untuk menjadi peringatan atau menghormati seseorang.

“Tugu itu dibangun untuk menghormati seseorang atau sesuatu yang legendaris, dengan pengorbanan atau patriotiknya. Apa yg legendaris dari sepeda? sampai dibangunkan tugu di jalan protokol,” sebut Gilbert dikutip dari Antaranews.com.

Menurutnya, tugu sepeda sama sekali tidak bermanfaat untuk warga DKI Jakarta. Kebijakan membangun tugu juga dinilai menunjukkan Pemprov DKI Jakarta tak mampu menentukan skala prioritas.

Menurut Gilbert, Anies seharusnya membuat kebijakan yang jauh lebih berguna. Dia menyarankan sebaiknya Anies fokus pada penyelesaian masalah Ibu Kota seperti banjir dan COVID-19.

“Kalau mau buat ‘legacy’, adalah dengan kebijakan yang pro rakyat seperti yang dilakukan para gubernur sebelumnya,” ujarnya.

Tak hanya jalur sepeda, Pemprov DKI Jakarta juga sempat menggelontorkan dana miliaran untuk merevitalisasi Jalur Penyebrangan Orang (JPO). JPO Polda Metro Jaya, JPO Gelora Bung Karno (GBK), dan JPO Bundaran Senayan/Ratu Plaza masing-masing diperbarui.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo, mengatakan, untuk revitalisasi ketiga JPO telah disiapkan anggaran sebesar Rp56 miliar yang bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di sekitar Jalan Jenderal Sudirman. Rinciannya, anggaran JPO Bundaran Senayan Rp17,4 miliar, JPO Gelora Bung Karno Rp18,5 miliar, JPO Polda Metro Jaya Rp19,3 miliar, dan jasa konsultan sekitar Rp1 miliar.

Tiga JPO yang direvitalisasi di kawasan Jalan Jenderal Sudirman itu diklaim lebih modern dibanding JPO-JPO yang sudah ada sebelumnya di Ibu Kota. Selain dilengkapi kamera closed circuit television (CCTV) yang terkoneksi internet, ketiga JPO akan dilengkapi lift, sollar cell, serta sangat nyaman untuk kaum disabilitas. Desain JPO ini mencerminkan semangat Jakarta sebagai kota yang maju.

“Konsep pembangunan ketiganya tidak jauh berbeda. Selain dilengkapi lift, solar cell, dan CCTV, JPO nantinya akan memberikan kenyaman dan keamanan bagi masyarakat Jakarta, khususnya kaum disabilitas,” ujar Herunya.

Kini, JPO tersebut sudah digunakan oleh masyarakat. Menjadi salah satu lokasi berfoto yang dianggap Instagramable di Jakarta.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan dana sebesar Rp115,4 miliar untuk pengadaan tanaman di Ibukota. Rencana belanja tanaman itu diketahui akan dieksekusi pada tahun 2020 atau bertepatan dengan kondisi Indonesia yang kini tengah menghadapi pandemi COVID-19.

Melansir dari BPK.go.id, anggaran pengadaan tanaman yang mencapai ratusan miliar tersebut mendapatkan respon beragam dari anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Salah satunya adalah Viani Limardi, anggota DPRD DKI Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Viani beranggapan bahwa anggaran pengadaan tanaman yang mencapai Rp115,4 miliar tersebut tidak tepat karena pada saat ini Indonesia, khususnya Jakarta tengah disibukkan dengan upaya penanggulangan penyebaran COVID-19.

Di tengah kondisi perekonomian yang sulit imbas pembatasan aktivitas guna mencegah penyebaran COVID-19, Viani berpendapat akan lebih tepat jika Pemprov DKI Jakarta tidak menghamburkan uang rakyat untuk berbelanja kebutuhan yang tidak mendesak.

Ditekankan Viani, Pemprov DKI Jakarta tidak dapat mengelak bahwa telah melakukan pemborosan anggaran. Sebab, keseluruhan pengadaan diajukan akhir Agustus 2020, tepatnya saat terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Ibukota dan defisit anggaran akibat pandemi.

Paket pengadaan senilai Rp80,1 miliar tersebut di-input pada tanggal 12 Agustus 2020 ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Diketahui, setiap anggaran yang akan dibelanjakan harus lebih dahulu diinput ke dalam sistem tersebut. Setelah diinput, baru proses pengadaan seperti melalui pengadaan langsung, tender, maupun e-purchasing.

Meski banyak kritikan, Pemprov DKI Jakarta tampaknya tetap jalan dengan proyek-proyeknya. Hasilnya, dianggap bisa dinikmati masyarakat DKI Jakarta atau wisatawan.