Telisik Kembali Pengaruh Pemilih Milenial dan Perempuan
Pemilu 2019 akan menjadi ajang perebutan suara pemilih milenial dan perempuan. Jumlah mereka mayoritas sehingga menjadi salah satu penentu kemenangan kandidat pemilihan presiden dan partai politik peserta pemilu legislatif.
Di kalangan milenial, berdasarkan data Badan Pusat Statistik hasil sensus 2010, diproyeksikan jumlah pemilih milenial tahun 2019 berkisar 55-58 persen. Mereka adalah pemilih yang berusia 17-38 tahun. Dengan proyeksi data BPS tersebut, pemilih generasi ini akan berjumlah lebih dari 100 juta orang karena diperkirakan jumlah pemilih nanti pada kisaran 190 juta orang.
Di sisi lain, data Komisi Pemilihan Umum (KPU) per tanggal 5 September 2018 menyebutkan, pada pemilu 2019, jumlah pemilih perempuan pada pemilu tahun 2019 berkisar 50,03 persen. Dari data KPU tersebut, terdapat pemilih pemula perempuan sebanyak 48,45 persen.
Tak pelak, di pemilu kali ini, anak muda atau kaum milenial dan suara dari pemilih perempuan akan memiliki peran penting dalam menentukan siapa pimpinan bangsa periode 2019-2024.
Rebutan Suara Milenial
Gurihnya jumlah pemilih muda ini menyebabkan berbagai aktor politik, baik partai maupun capres-cawapres berlomba-lomba untuk mendekati pemilih muda ini dengan harapan mereka akan meraup banyak suara mereka pada pemilu 2019 nanti.
Data riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dalam kurun waktu setahun terakhir menunjukkan kecendurungan pemilih Joko Widodo (Jokowi) lebih kuat di kalangan milenial perdesaan. Sebaliknya, Prabowo Subianto cenderung memiliki dukungan yang lebih kuat di kalangan milenial perkotaan. Alhasil, dukungan kepada Jokowi dan Prabowo cenderung berimbang di kalangan milenial perkotaan. Tak ayal, perebutan suara pemilih milenial akan cukup sengit.
Direktur Eksekutif SMRC sekaligus dosen ilmu politik Universitas Paramadina Djayadi Hanan menyatakan, penggunaan internet di perdesaan, menurut data SMRC (2018), berada pada proporsi sekitar 27 persen. Dengan demikian, milenial di perdesaan diperkirakan masih banyak yang belum akrab dengan internet.
“Riset menunjukkan adanya kecendurungan bahwa dukungan politik terhadap Prabowo di kalangan pengguna internet dan milenial cenderung lebih kuat,” kata Djyadi kepada Asumsi.co yang dihubungi via telepon, Selasa (18/9/2018).
“Ini menjadi salah satu alasan mengapa, di perdesaan, elektabilitas Jokowi unggul cukup jauh dibandingkan dengan Prabowo.”
Di perkotaan, lanjut Djayadi, penggunaan internet sudah lebih dari 50 persen atau setidaknya pada kisaran 50 persen. Ini jadi salah satu alasan mengapa di perkotaan dukungan terhadap Jokowi dan Prabowo di kalangan pengguna internet dan milenial cenderung berimbang dibandingkan dengan perdesaan.
Menurutnya, dukungan terhadap Prabowo lebih kuat di kalangan pengguna internet dan milenial lantaran dua faktor. Pertama, pembicaraan tentang politik kemungkinan lebih banyak dibicarakan secara negatif di dunia internet, terutama media sosial.
“Karena Jokowi adalah petahana, logis kalau pembicaraan tentang Jokowi dan segala hal terkait kinerja ataupun personalnya akan lebih banyak muncul,” ucapnya.
Kedua, seperti diungkapkan Djayadi, kemungkinan persoalan ekonomi menjadi alasan mengapa di kalangan milenial dukungan terhadap Jokowi cenderung lebih lemah. Sulitnya lapangan kerja dan pengangguran adalah hal secara umum masih dikeluhkan masyarakat selama tiga tahun terakhir.
Ia menambahkan, kedua kubu, dengan demikian, punya lebih dari cukup alasan untuk menjadikan milenial sebagai salah satu fokus utama delapan bulan ke depan. Karakteristik milenial mengharuskan kedua kubu menggunakan strategi mengabungkan sejumlah pendekatan dan stategi atau triangluasi guna memikat milenial.
Gerakan atau Alat Pemenangan?
Selain generasi milenial, belakangan ini, politik emak-emak ramai memenuhi pemberitaan di media sosial, daring, ataupun media cetak. Terdapat ragam peristiwa gerakan politik emak-emak ini, di antaranya ibu-ibu yang berdemo soal kenaikan harga kebutuhan pokok di Istana dan aksi menuntut Presiden Jokowi mundur, serta mengusung tagar #2019Ganti Presiden.
Barisan gerakan ini menamai dirinya Barisan Emak-emak Militan di Indonesia (BEMI). Di kubu lainnya, ada juga barisan emak-emak bernama Emak-emak Militan Jokowi Indonesia (EMJI). Mereka menolak 2019 ganti presiden. Kemudian, muncullah julukan warganet menamakan gerakan ini sebagai “The Power of Emak-emak”.
Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartikasari mengungkapkan, barisan politik emak-emak ini kini menjadi “aset” untuk pemenangan pemilu sekaligus peluru penyerang lawan politik. Sebab, emak-emak digambarkan sebagai sosok perempuan yang militan, ngeyel, setia tanpa syarat, dan berani.
“Tim pemenangan pasangan calon dari kedua kubu ini menjadikan perempuan dapat diorganisasi atau bahkan dimobilisasi dan dimanfaatkan untuk memenangkan kekuasaan bagi calon penguasa laki-laki maupun perempuan,” imbuhnya kepada Asumsi.co yang dihubungi via telepon pada Rabu (19/9/2018).
Sejatinya, tutur Dian, gerakan politik perempuan memiliki visi yang jelas, yaitu meningkatkan representasi politik perempuan untuk perubahan kebijakan, program, dan alokasi anggaran untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan jender.
“Dalam konteks pilpres, gerakan emak-emak ini tidak hanya lebih dari alat politik pemenangan, tanpa pengetahuan dan kesadaran tentang program dan kebijakan pihak yang didukung, dapatkan ini disebut gerakan politik kaum emak atau perempuan?” tuturnya geram.
Menurutnya, pada tataran inilah masyarakat perlu kritis melihat fenomana “The Power of Emak-emak” sebagai gerakan politik atau sebagai alat pemenangan politik semata.
