Tahapan Pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan dari 2021-2045

Rencana pemindahan ibu kota baru Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan terus dimatangkan. Pemerintah memamerkan rincian tahapan waktu dari proses pembangunan ibu kota baru dalam jangka panjang yang rencananya akan dimulai pada 2021 hingga 2045 mendatang. Seperti apa tahapannya?

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro duduk bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membahas rencana pemindahan ibu kota baru itu. Pembahasan dilakukan dalam acara Dialog Nasional III: Pemindahan Ibu Kota Negara dengan tema “Menuju Ibu Kota Masa Depan: Smart, Green, Beautiful, and Sustainable.”

Dalam sambutannya, Bambang menegaskan bahwa yang jadi pokok pembahasan dalam dialog tersebut adalah soal rencana memindahkan ibu kota negara yang benar-benar dibangun dari nol. "Ibu kota yang disusun dari nol, dibangun di tanah kosong yang belum ada apa-apa. Bukan memindahkan ke suatu kota yang sudah ada," kata Bambang saat membuka Dialog Nasional III: Pemindahan Ibu Kota Negara di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (01/08/19).

Bambang menjelaskan bahwa tahap awal pembangunan akan dimulai pada 2021-2024. Dalam tahun-tahun pertama ini akan dilakukan pembangunan gedung pemerintahan, kantor-kantor pejabat negara, termasuk taman budaya dan botanical garden sebagai zona hijau.

"Pusat pemerintahan dengan luas kira-kira 2.000 hektare, itu yang pasti akan berisi seluruh keperluan eksekutif, yudikatif, legislatif, termasuk istana, DPR, MA, MK, yang lainnya," ujar Bambang.

Baca Juga: Rencana Pindah Ibu Kota: Dari Era Soekarno Hingga Jokowi

Tahapan selanjutnya akan berlangsung pada 2025-2029 dan pada 2029 mendatang, luas ibu kota baru diperkirakan bakal berkembang dan mencapai 40 ribu hektare. Pada tahap kedua ini, mulai dilakukan pembangunan rumah bagi ASN, TNI/Polri, fasilitas pendidikan dan kesehatan, universitas, science and technic park, high tech and clean industries, R&D center, hingga sport center.

"Kemudian tentunya fasilitas penunjang lainnya, dan dari diskusi ada permintaan dari TNI terutama untuk membangun military base, baik darat, laut, udara di daerah sekitar ibu kota baru," ucapnya.

Selanjutnya pada tahap terakhir yakni 2030-2045, kawasan ibu kota baru diperkirakan telah mencapai 200 ribu hektare bahkan bisa lebih dari itu. Pada tahap ini, yang bakal jadi fokus pembangunan adalah taman nasional, konservasi orangutan, dan klaster permukiman non-ASN.

Bambang sangat optimistis ibu kota baru nanti akan tumbuh menjadi sebuah kota besar dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi. "Jadi sangat mungkin, apalagi melihat penduduk Indonesia yang jelas besar, maka kota ini tidak dalam waktu dekat, tapi dalam jangka panjang akan menjadi kota yang cukup besar yang 1,5 juta orang kira-kira (penduduknya)," ujarnya.

Ambil Pelajaran dari Negara Lain

Lebih lanjut, Bambang mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengambil banyak pelajaran penting dari proses pemindahan ibu kota yang dilakukan oleh negara-negara lain. "Sejumlah negara lain telah melakukannya (pemindahan ibukota), 'lesson learned' kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah dilakukan negara lain," kata Bambang.

Sejumlah negara yang dimaksud Bambang sudah lebih dulu melakukan pemindahan ibu kota negara adalah Sejong (Korea Selatan), Brasilia (Brazil), Putrajaya (Malaysia), dan Canberra (Australia). Ia menyebutkan bahwa proses pemindahan ibu kota negara-negara tersebut memiliki plus-minus masing-masing.

Mislanya saja seperti zona yang terlalu jauh pada beberapa tempat di Brasilia yang kemudian membuat kota tersebut bergantung kepada kendaraan pribadi. Atau hal positif seperti dibangunnya Australia National University di Canberra. Bambang juga berharap pengerjaan pembangunan ibu kota baru tak memakan waktu yang lama seperti di Sejong (25 tahun) dan Canberra (26 tahun).

Bambang menegaskan bahwa istilah yang lebih tepat perihal ibu kota adalah membangun pusat pemerintahan yang baru. "Jadi yang tepat adalah kita mau membangun pusat pemerintahan yang baru. Nantinya pusat pemerintahan itu akan menjadi ibu kota," ucapnya.

Rancangan Zonasi dan Tahapan Pembangunan Ibu Kota baru di Pulau Kalimantan dalam Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara ke-3 di Kantor Bappenas, Kamis (01/08/19). Foto: Dok. Asumsi.co

Transportasi Publik Terencana

Dari sisi transportasi, Bambang ingin ibu kota baru benar-benar memiliki rancangan pembangungn transportasi publik yang terencana dan rapi. Sebab, transportasi publik merupakan salah satu elemen penting dari sebuah kota dan jadi hal penting dalam perencanaan pembangunan awal suatu kota.

Bambang menegaskan jangan sampai ibu kota baru nantinya bernasib sama seperti kota-kota terdahulu yang dinilai terlambat dalam membangun sarana transportasi publik. "Jangan kita ulangi kesalahan yang kita lakukan sekarang, di mana kita baru sibuk mencari solusi publik transportasi ketika kota sudah padat dan lahan tidak tersisa untuk membangun apapun," katanya.

Baca Juga: Berkenalan dengan Calon-Calon Ibu Kota Baru

Pasalnya, menurut Bambang, pembangunan transportasi publik yang telat pada suatu kota, akan membuat biaya anggarannya jadi semakin tinggi dan tentunya sangat mahal. Maka dari itu, ia berharap ibu kota baru bisa jadi contoh dalam perencanaan awal pembangunan transportasi publik. "Di sini semua akan menjadi mahal. Apakah itu MRT, LRT, ketika kita tidak membangunnya perencanaan di awal. Ini diharapkan intinya ibu kota akan menjadi suatu contoh.”

Lebih lanjut, Bambang menyebut sistem transportasi publik di ibu kota baru nantinya harus ramah lingkungan. "Hemat bahan bakar, mudah-mudahan mobil listrik sudah dipakai, tentu harus di-support infrastruktur yang memadai.”

Lokasi Ibu Kota Baru: Antara Bukit Soeharto dan Gunung Mas

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengingatkan bahwa proses pemindahan ibu kota negara tentu tak akan mudah. Ia mengatakan pemindahan ibu kota negara tidak hanya menjadi wewenang pemerintah, tapi juga harus mendapatkan izin dari DPR RI disertai dengan pembuatan peraturan perundangan-undangan. "Jadi tidak semudah memindahkan rumah kalau kena gusur," kata Basuki pada kesempatan yang sama. 

Basuki menjelaskan bahwa studi sudah dilakukan pihaknya di dua lokasi kandidat ibu kota negara di Kalimantan. Lokasinya antara Bukit Soeharto (Kalimantan Timur) atau Gunung Mas (Kalimantan Tengah), nantinya pengumuman akan disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi Agustus mendatang. 

"Beberapa hal yang sudah kami lakukan menyusun gagasan ibu kota seperti perintah Pak Bambang sampaikan konsep desain terkait masterplan. Beberapa forum diskusi juga sudah kami lakukan. Kami punya satgas yang dipimpin Imam Ernawi untuk bisa fokus merencanakan konsep soal desain ini," ucapnya.

Basuki menegaskan bahwa ibu kota negara baru nanti merupakan representasi kemajuan bangsa yang unggul. Pertama, mampu mencerminkan identitas bangsa. Kedua, menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi dan lingkungan. Ketiga, modern dan berstandar internasional.

Related Article