Sulitnya Mencari Cawapres
Portal berita besar beberapa waktu terakhir ini sedang diramaikan oleh berbagai berita mengenai siapa yang paling tepat untuk mendampingi Jokowi dan Prabowo dan berbagai komentara para politikus dan macam-macam prasyarat di belakangnya.
Berbagai poros otomatis memberikan masukan untuk siapa orang yang paling tepat mendampingi mereka berdua, yang di mana sepertinya pertarungan menuju “Siapa Presiden 2019?” kembali akan terfokus pada mereka lagi. Poros independen pun bermunculan mengajukan calon seperti GNFF MUI, Gerakan Selendang Putih, atau gerakan lainnya memiliki calon mereka sendiri, begitu juga partai yang menjagokan jagoan mereka masing-masing.
Poros dari partai Gerindra nampaknya menjadi poros yang menarik untuk disimak dan diikuti akhir-akhir ini. Mulai dari usul yang diberikan oleh GNPF MUI dengan ijtimak ulamanya hingga dari tokoh independen non-partai yang kemudian muncul sebagai sosok calon wakil presiden yang dinilai tepat bagi khalayak, seperti Ustad Abdul Somad.
Sedangkan dilihat juga kubu Jokowi, nama calon wakil presiden dari kelompok ini pun masih terkesan rahasia, media masih menduga-duga siapa yang dipilih Jokowi kemudian hari untuk mendampinginya. Koalisi partai Golkar, PPP, PKB, Nasdem, dan Hanura setelah makan malam kemarin dan pertemuan dengan para sekjen partai pendukung pun dinilai belum mampu mengerucutkan siapa nama yang tepat di mata Jokowi untuk mendampinginya menjelang pemilu.
Penilaian akan siapa yang kemudian akan menjadi calon wakil presiden, dari kedua kubu, semoga pada akhirnya akan tetap menjadi penilaian akan kompetensi pribadi atau penilaian personal yang mencakup juga bebet bibit bobot, bukan memfokuskan diri pada siapa calon yang hanya memiliki nilai jual tanpa melihat kompetensi, misalnya kriteria sebagai seorang negarawan.
Nilai jual tidak harus selalu melihat dari track records, kapabilitas, kompetensi, dan lain sebagainya yang sekiranya bisa dijadikan hal untuk menilai seseorang, namun dari dugaan atau image yang ditampilkan sosok tersebut hingga kemudian pada akhirnya yang dijual adalah nilai tampilan, bukan kompetensi pribadi.
Nilai demokrasi saat kampanye di Indonesia memang rumit harus diakui, negara yang terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam bahasa dan keberagaman agama, di mana kemudian calon pasangan pimpinannya harus mampu untuk menjadi representasi kesemuanya, duet pimpinan yang mampu mengakomodir keberagaman tersebut dan melepaskan diri dari politik identitas yang selama ini melanda.
Tersebut, hanya mampu mengakomodir prasyarat secara teoritis. Belum lagi prasyarat yang diajukan dalam koridor yang berbeda, misalnya mengenai visi akan penegakan hukum dan memegang teguh demokrasi yang kuat dan konsisten dan mampu untuk bersinergi secara positif dengan presiden terpilih kemudian. Berat? Iya.
Cawapres dari kedua kubu pada akhirnya diharapkan dalam bahasan umum adalah sosok negarawan yang diinginkan rakyat, paham akan gejolak politik, mengerti dan kemudian mampu untuk mendongkrak elektabilitas si presiden pada saat pemilihan umum 2019 nanti.
Elektabilitas kedua poros yang maju kemudian, baik Jokowi dan Prabowo, memiliki probabilitas yang sama besar diantara keduanya, keduanya didukung oleh parta-partai besar dengan dukungan yang tidak bisa dianggap sedikit, yang sama-sama memunculkan isu yang juga sangat penting. Cawapres yang mampu dan memiliki kesemua kriteria diatas harus mampu memiliki ini semua.
Tentunya dengan tumpukan persyaratan tersebut yang hadir dari rakyat Indonesia, kedua calon tidak ingin mengecewakan para pendukungnya hanya dengan tetap mengusung calon yang hanya merepresentasi identitas tertentu. Calon yang mampu merepresentasi semua rakyat Indonesia, calon yang paham akan Bhinneka Tunggal Ika.
Kiki Esa Perdana adalah dosen ilmu komunikasi. Ia sangat antusias dengan isu komunikasi politik dan budaya.
