Setelah Saling Pecat, Kini Partai Hanura Berebut SK Parpol di Kemenkumham
Perseteruan dalam tubuh Partai Hanura masih terus belanjut guys. Bahkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura versi kubu Daryatmo, Dadang Rusdiana, udah minta kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk nyabut Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang dikeluarkan untuk kubu Oesman Sapta Odang (Oso). Menurut Dadang, kubu Oso udah seenaknya memanipulasi data yang mereka terbitkan di SK.
“Untuk mencabut SK Menkumham karena SK itu dasarkan pada fakta-fakta yang salah. Jadi ada manipulasi yang dilakukan oleh dewan kehormatan,” kata Dadang dikutip Merdeka.com pada Senin (22/1).
Kalian tentu masih ingat, bahwa perpecahan Hanura dimulai ketika Oso sebagai Ketua Umum Partai dan Syarifuddin Sudding selaku Sekjen Partai saling pecat. Tak main-main, kubu Sudding bahkan sudah menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dan menetapkan Daryatmo sebagai Ketum Partai Hanura yang baru.
Kubu Oso memang sudah mengeluarkan SK untuk keperluan verifikasi partai politik jelang Pemilu. Namun menurut Dadang, informasi dalam SK yang diterima Menkumham itu tidak sesuai dengan kenyataan.
“Seperti di sana disebutkan Hanura tak ada konflik, justru muncul konflik di Hanura itu. Itu kebohongan substantif yang di surat yang dibuat wanhor (Dewan Kehormatan) mereka. Yang tanda tangan aneh, harusnya ketua dan Sekretaris tapi Ketua dan Wakil Ketua,” paparnya.
Karena hal itu, Dadang meminta kepada pihak Menkumham supaya mengakui kepengurusan dari hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Bambu Apus, (18/1) lalu. Permintaan ini, kata Dadang, akan disampaikan ke Kemenkumham pada Senin (22/1) hari ini. Dirinya yakin, Menkumham akan nyabut SK versi kubu Oso dan mengakui kepengurusan versi Munaslub kubu Sudding dan Daryatmo.
Duh, familiar gak sih guys, sama kasus konflik parpol yang sampe ngerusuhin Menkumham gini? Itu loh, kasusnya ampir sama ama partai sebelah yang warnanya mudaan dikit dari yang kita lagi bahas sekarang. Inget kan partai apa?
