Setelah Jusuf Kalla, Dua Sosok Ini Juga Menolak Jadi Cawapres Jokowi di 2019 

Setelah Presiden RI, Joko Widodo kembali ditetapkan sebagai capres di Pemilu 2019 oleh PDI-P pada Jumat 23 Februari lalu, sejumlah pihak ramai-ramai langsung bicara soal sosok cawapres ideal pendamping Jokowi. 

Dari sejumlah sosok yang dimunculkan untuk maju sebagai cawapres Jokowi, ternyata tak semuanya menerima. Ada juga sosok-sosok yang menolak dengan berbagai alasan saat coba dipasangkan dengan Jokowi.

Beberapa tokoh yang santai dan tenang saat coba diusung sebagai cawapres untuk mendampingi Jokowi adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, dan juga putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Lalu, bagaimana dengan tokoh-tokoh yang menolak saat diusulkan sebagai cawapres untuk mendampingi Jokowi di Pemilu 2019 mendatang? 

Jusuf Kalla Menolak Secara Halus

Ada Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, yang sudah menolak secara halus untuk maju sebagai cawapres Jokowi di Pemilu 2019 nanti. Sosok kelahiran Watampone Sulawesi Selatan pada 15 Mei 1942 itu, menolak lantaran terbentur aturan dalam Undang-undang.

"Bahwa ada yang mengusulkan saya ikut lagi (di pilpres sebagai calon wakil presiden), ya, saya ucapkan terima kasih, tetapi kita harus kaji baik-baik Undang-Undang kita di Undang-Undang Dasar," kata Jusuf Kalla saat membuka Rapimnas Lembang 9, di Jakarta, Senin 26 Februari.

Seperti diketahui, JK sudah tidak bisa lagi maju sebagai cawapres di Pemilu 2019 karena ada aturan yang melarang pejabat negara untuk mencalonkan diri jika sudah dua kali menjabat di posisi yang sama.

Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur periode jabatan presiden dan wakil presiden, yakni lima tahun. Setelah itu, presiden atau wakil presiden bisa dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Meski menolak secara halus dorongan agar maju lagi sebagai cawapres di Pemilu 2019 nanti, JK ternyata tetap ingin mengabdi kepada bangsa dan negara. JK juga  menjelaskan bahwa pengabdian kepada bangsa itu tak melulu harus di pemerintahan.

Wiranto Juga Menolak

Tak hanya JK aja nih guys yang menolak saat diusulkan jadi cawapres pendamping Jokowi di Pemilu 2019 nanti, tapi ada juga Wiranto, yang dengan tegas menolak untuk maju menjadi cawapres Jokowi.

Seperti diketahui, Partai Hanura beberapa waktu lalu mengusulkan Wiranto jadi cawapres Jokowi di Pemilu 2019. bahkan, Hanura berencana mengukuhkan pencalonan Wiranto itu lewat rapat pimpinan nasional (rapimnas) bulan depan.

"Nanti akan kita perkuat di rapimnas, nanti bulan depan," kata Ketum Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), seperti dilansir detikcom, Kamis 22 Februari.

Namun, Wiranto justru dengan tegas mengatakan bahwa dirinya akan fokus menyelesaikan tugasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Wiranto mengaku tak akan membentuk tim sukses.

"Saya akan konsentrasi dengan tugas saya di sini, saya enggak akan kampanye, enggak akan apa namanya membuat tim sukses," kata Wiranto di kantor Menko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa 27 Februari.

"Saya akan tetap akan menyelesaikan misi saya sampai selesai di sini," tegasnya.

Surya Paloh Ikut Menolak

Menyusul Wapres JK dan Wiranto, ada juga Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Nasional Demokrasi (Nasdem), Surya Paloh, yang menolak untuk maju sebagai cawapres Jokowi. Surya Paloh menyebut wacana itu sudah terlambat.

"Kalau saya (maju sebagai cawapres Jokowi) udah terlambat, harusnya 20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Kasih kesempatan yang lebih potensial," kata Surya Paloh di Makassar, dilansir CNN Indonesia, Kamis 01 Maret.

Surya Paloh menyebut pihaknya tak ingin buru-buru menyodorkan sosok cawapres yang akan mendampingi Jokowi karena semuanya harus dikonsultasikan terlebih dulu. Ia menegaskan bahwa harus ada harmoni antara calon presiden yang diusung dengan calon wakilnya karena kalau tidak, pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik. 

"Ya tentunya harus dikonsultasikan dulu ya secara jujur dengan Presiden yang didukung atau calon Presiden yang didukung oleh Nasdem, Jokowi sendiri," terangnya. 

"Enggak ada artinya Nasdem mencalonkan kalau memang itu kurang sreg, kurang pas, kurang sejalan, tidak ada harmonisasi untuk jalannya pemerintahan itu saya pikir itu langkah yang salah sekali. Untuk apa?," lanjut Surya Paloh. 

Selain itu, Surya Paloh juga membeberkan soal cawapres yang ideal untuk mendampingi Jokowi di Pemilu 2019 nanti."Nah kriterianya kan gampang sekali, basic sekali. Ya cerdas lah, punya kepribadian yang tetap dalam koridor etika kepantasan," pungkasnya.

Menariknya, Surya Paloh tidak menutup kemungkinan jika nanti Nasdem kembali mengusulkan sosok dari Sulawesi Selatan untuk mendampingi Jokowi, sebagaimana Pemilu 2014 lalu, lewat sosok JK.

"Ya bisa aja, nanti kita tanya lagi. Ini kan sekarang Wapres-nya kan orang Sulsel, Wapres-nya siapa yang dukung waktu pertama? Kan Nasdem. Kalau sekarang belum. Nanti kita tanya sama JK dulu, ada enggak potensi kita di Sulawesi Selatan," jelasnya. 

Dalam wacana itu, Surya Paloh juga menjawab soal peluang Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, untuk diusung sebagai suksesor JK.

"Syahrul kita lihat nanti bagaimana kepemimpinannya. Nah kan kita tanya dulu, kalau memang yang lain-lain juga di bawah kapasitas Syahrul, kan lebih bagus Syahrul. Kemungkinan itu bisa aja,” pungkasnya.

Related Article