Selain COVID-19, Negara-Negara Berkembang Juga Sengsara Karena Utang

Selain pandemi COVID-19, negara-negara berkembang juga harus menghadapi utang. Sepanjang 2010-2018, jumlah utang eksternal yang mesti dibayar oleh negara-negara berkembang meningkat sebesar 85%: dari 6,6% pendapatan negara pada 2010 menjadi 12,2% pendapatan negara pada 2018.

Dalam rentang 2020-2021 saja, jumlah utang yang mesti dibayar oleh negara-negara berkembang mencapai US$3,4 triliun: yaitu sekitar US$2-2,3 triliun di negara berkembang dengan pemasukan tinggi dan US$666 miliar-US$1,06 triliun di negara-negara dengan pemasukan menengah dan bawah. Sementara itu, biaya yang mesti digelontorkan untuk menangani COVID-19 membuat beban pengeluaran tersebut tak tertanggungkan.

Langkah-langkah untuk meringankan beban finansial negara berkembang bukannya tidak dilakukan oleh lembaga-lembaga dunia. Pada 13 April lalu, IMF mengumumkan telah membatalkan tenggat pembayaran utang 25 negara berkembang termiskin di dunia selama 6 bulan ke depan yang jumlahnya diperkirakan sebesar US$215 juta. Pada 15 April lalu, negara-negara G20 mengumumkan akan menangguhkan pembayaran utang 73 negara termiskin di dunia selama Mei sampai akhir tahun ini. Namun, penangguhan ini dianggap bukanlah sebuah langkah mitigasi: dengan utang yang menumpuk dan bunga berlipat (compound interest), negara-negara berkembang akan kembali tercekik utang tahun depan.

Sejak krisis finansial 2008, jumlah utang yang mesti ditanggung negara-negara berkembang meningkat drastis. Jika sebelum krisis finansial jumlah utang global adalah sebesar US$152 triliun, jumlah ini meningkat menjadi US$255 triliun—dengan US$55 triliunnya ditanggung oleh negara-negara berkembang atau 170% dari Produk Domesti Bruto (PDB) global pada 2018.

Tahun lalu, negara berkembang dengan pemasukan rendah dan menengah mengalami peningkatan jumlah utang eksternal sebesar 5,3% atau sebesar US$7,8 triliun. Dari 67 negara yang dimonitor oleh IMF, separuhnya sedang mengalami atau punya risiko besar mengalami “debt distress”—antara lain adalah Republik Kongo, Gambia, Afganistan, dan Ethiopia.  

Jumlah berlipat sejak krisis finansial ini salah satunya disebabkan oleh maraknya pinjaman berbunga rendah dari negara maju dan swasta sejak krisis finansial. Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang mengakar di negara-negara berkembang membuat mereka terpaksa berutang. Piutang beserta bunga terus mengalir ke negara maju, sementara utang negara berkembang semakin menumpuk. Selain itu, pinjaman bilateral atau multilateral yang mesti dilakukan dengan mata uang dollar membuat negara-negara berkembang dengan nilai kurs yang lemah akan semakin terpojok ketika terjadi lonjakan nilai tukar.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh eurodad, ada hubungan erat antara sistem layanan kesehatan yang rentan dengan besaran utang yang ditanggung oleh negara berkembang. Meningkatnya jumlah utang telah membatasi kapasitas negara untuk dapat menjamin hak-hak mendasar warga negara. Sebanyak 46 negara mengeluarkan dana lebih banyak untuk membayar utang daripada untuk sistem layanan kesehatan mereka: 7,8% PDB negara dihabiskan untuk utang, sementara hanya 1,8% untuk layanan kesehatan. Sebanyak 25% negara dengann rasio utang:pendapatan tertinggi mengalami peningkatan pengeluaran untuk utang sebesar 68,9%--sementara pengeluaran untuk layanan kesehatan berkurang sebesar 1,8% GDP.

“Sebagai konsekuensi dari ketimpangan kuasa ini, negara-negara berkembang atau "Global South" tak punya cukup uang untuk berinvestasi di ekonomi mereka,” kata Sara Murawski dalam tni.org.

Alih-alih sekadar menangguhkan, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTD) meminta kolaborasi internasional untuk menghapus utang negara-negara berkembang sebesar US$1 triliun untuk membantu penanganan krisis COVID-19. Pada 30 Maret, UNCTD juga mendorong diberikannya bala bantuan “paket krisis virus Corona” sebesar US$2,5 triliun kepada negara-negara berkembang. “Komunitas internasional mesti mengambil langkah lebih besar untuk meringankan beban utang negara-negara berkembang di tengah guncangan ekonomi akibat COVID-19 ini,” ujar Sekretaris Jenderal UNCTAD Mukhisa Kituyi.  

Related Article