Sederet Kontroversi Allan Nairn dan Kemunculannya di Momen Penting Indonesia

Jurnalis investigasi Amerika Serikat (AS) Allan Nairn kembali membuat heboh publik Indonesia. Pada Senin, 15 April 2019 siang, ia merilis laporan terbarunya soal sejumlah rencana besar calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto jika menang di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Beberapa rencana tersebut antara lain memberantas radikalisme dan menggembosi kekuatan lawan politiknya.

Allan menyampaikan informasi mengenai laporannya tersebut lewat akun Twitternya @AllanNairn14, Senin, 15 April 2019. Allan mengatakan bahwa Prabowo sedang merencanakan untuk melakukan penangkapan massal terhadap lawan politik dan sekutunya.

"Prabowo Subianto, seorang pensiunan jenderal yang sekarang menjadi kandidat presiden Indonesia, telah membuat rencana untuk melakukan penangkapan massal terhadap lawan politik dan koalisinya saat ini," tulis Allan.

Allan Nairn Membenarkan Rencana Prabowo Jika Menang di Pemilu 2019

Allan mengunggah tulisannya itu ke akun blog pribadinya allannairn.org sekaligus menyertakan empat lembar dokumen yang isinya adalah notulensi rapat. Menurut tulisannya, rapat tersebut digelar Prabowo di kediamannya di Jalan Kartanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, pada 21 Desember 2018 lalu. Rapat itu berlangsung setelah Prabowo bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediamannya, Jalan Mega Kuningan Timur, Jakarta Selatan. 

Rapat tersebut dihadiri total 11 orang dengan rincian delapan jenderal purnawirawan dan tiga sipil. Orang-orang yang hadir dalam pertemuan tersebut  disebut sebagai “lingkaran satu” Prabowo karena hanya terdiri dari orang-orang tertentu saja.

Sejumlah purnawirawan TNI yang hadir itu adalah Letjen TNI (Purn) Yohannes Suryo Prabowo, Letnan Jenderal TNI (Purn) Yunus Yosflah (Wakil Ketua Dewan Penasihat), Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdijanto (Wakil Ketua Dewan Penasihat), Mayjen (Purn) Glenny Kairupan (Direktur Penggalangan) dan yang lainnya. Sementara dari kalangan sipil, turut hadir Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dan Arief Puyouno. 

Sejumlah kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut di antaranya adalah rencana Prabowo melakukan penangkapan massal terhadap lawan politik dan koalisinya. Ia juga berkomitmen untuk menghancurkan radikalisme di Indonesia. Yang cukup mengejutkan dari dokumen tersebut, disebutkan bahwa Prabowo bakal menggembosi kekuatan kelompok Islam yang selama ini justru mendukung kampanyenya di Pilpres 2019.

Prabowo hanya menjadikan kelompok seperti HTI, FPI, dan kelompok lainnya sebagai alat untuk mendongrak suara hingga memenangkan Pilpres 2019. Tak hanya itu saja, Prabowo juga berencana membuat Gerindra tampil sebagai partai politik yang kuat, di samping juga bakal melemahkan Partai Demokrat dan PKS.

Menurut Allan, rencana Prabowo melemahkan Demokrat disebabkan dendam politik masa lalu karena SBY terlibat dalam pemecatan Prabowo dari Angkatan Darat setelah Soeharto jatuh. Partai Demokrat dan PKS akan dihantam lewat kasus korupsi, agar hal itu bisa membuat Prabowo tampil sebagai presiden yang tegas dalam menegakkan hukum

Isi lengkap laporan notulensi Prabowo dan timnya tersebut bisa diklik di link ini. Sebenarnya, tak hanya sekali ini saja Allan membuat laporan yang sifatnya kontroversi. Jauh sebelumnya, ia sudah sering menerbitkan tulisan soal kondisi sosial politik di Indonesia yang memicu kehebohan. Apa saja itu?

Kontroversi Allan Nairn yang Hanya Muncul di Berbagai Momen Penting Indonesia

Allan memang dikenal sebagai seorang jurnalis investigasi asal AS yang banyak melakukan investigasi di Indonesia. Sebelum menerbitkan laporan yang membenarkan isi dokuman soal rencana Prabowo jika menang di Pilpres 2019 tersebut, Allan pernah merilis laporan lainnya yang juga cukup kontroversial.

Jika dilihat lagi, Allan selalu muncul dengan laporannya yang kontroversi di momen-momen penting dan tertentu saja seperti saat ini jelang pencoblosan di Pemilu 2019. Sebelum itu, ia juga muncul dengan kontroversinya di momen Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 lalu, lewat laporannya pada April 2017, yang saat itu dimuat pertama kali di situs berjudul The Intercept dengan judul “Trump’s Indonesian Allies in Bed with ISIS-Backed Militia Seeking to Oust Elected President”.

Allan mengungkap hasil investigasinya itu dengan mengatakan bahwa ada peran perwira dan purnawirawan aktif yang memanfaatkan demonstrasi anti-Ahok, sekaligus bertujuan melengserkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, tulisan tersebut tidak disertai sumber yang jelas hingga membuat pihak Mabes TNI membantahnya dan saat itu menegaskan akan mengambil langkah hukum terhadap Allan. Laporan Allan itu juga dianggap bermuatan politis, apalagi ia selalu hanya muncul di momen-momen tertentu saja seperti saat pesta demokrasi di mana ia selalu menyudutkan mereka yang berkontestasi. 

Tak hanya di Pilpres 2019 dan Pilkada DKI 2017 saja, sebelumnya pada Pilpres 2014 atau pada 27 Juni 2014 lalu, Allan juga muncul dengan kontroversinya yakni saat dirinya menyudutkan Prabowo Subianto. Kontroversi itu membuat Allan diancam akan ditangkap aparat keamanan Indonesia karena menuduh Prabowo, yang saat itu capres di Pilpres 2014, terlibat dalam pelanggaran HAM.

Kontroversi Lain Allan di Indonesia

Allan pernah bermasalah saat melakukan peliputan di Indonesia terutama ketika krisis Timor Timur, bekas salah satu provinsi di tanah air yang kini sudah menjadi negara Timor Leste. Berdasarkan laporan tentang sosok Allan yang dipublikasikan laman democracynow, ia disebutkan membantu menemukan Jaringan Aksi Timor Lorosa'e (ETAN), sebuah jaringan yang berperan penting dalam membawa gerakan kemerdekaan Timor Leste.

Pada 12 November 1991 di Timor Leste, Nairn dinyatakan sebagai 'ancaman keamanan nasional' dan dilarang masuk ke Timor Lorosae atau Timor Timur. Namun, Allan justru menyusup beberapa kali secara ilegal. Bahkan, kabarnya ia juga membantu meyakinkan Kongres AS untuk memotong bantuan militer kepada Indonesia pada 1993 tepatnya di era Presiden Soeharto.

Tak heran jika Allan memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Misalnya saja, Allan mengklaim bahwa ia pernah menyaksikan pengamanan cipta kondisi di Timor Timur yang dilakukan TNI. Ia mengaku melihat cara represif TNI dalam menjalankan cipta kondisi aman di wilayah tersebut.

Lalu, pada tahun 1999, Allan akhirnya sempat ditahan oleh TNI di Timor Lorosae dalam waktu singkat, di mana ia memilih untuk tinggal setelah sebagian besar jurnalis dievakuasi setelah referendum kemerdekaan Timor Lorosae. Pada 24 Maret 2010, Allan bahkan pernah terancam ditahan dan dituntut secara pidana di Indonesia atas publikasi yang menuduh militer Indonesia membunuh aktivis sipil.

Pada akhirnya, kemunculan Allan dengan sejumlah laporan kontroversinya di momen-momen besar Indonesia, banyak dikritik berbagai pihak. Allan dinilai terlalu frontal dalam merilis laporan yang justru belum diketahui kebenarannya. Apalagi, berbagai tulisannya kerap tak diperkuat dengan narasumber, sehingga hanya memunculkan opini yang juga masih belum diketahui kebenarannya.

Lewat berbagai laporannya, ada yang menganggap Allan berusaha menciptakan inkondusifitas terhadap masyarakat Indonesia, upaya memecah belah bangsa, dan menggoyang perpolitikan tanah air lewat berbagai laporan dan tulisan kontroversinya. Bagaimana tidak, tengok saja hari ini, jelang menghadapi masa tenang Pemilu 2019, ia justru muncul dengan kontroversinya.

Namun, meski berbagai laporannya itu selalu ditentang keras, ia berkali-kali juga selalu menegaskan bahwa dirinya menjamin data yang ia rilis dan berani mempertanggungjawabkannya. Bahkan, ia juga tak pernah diseret ke pengadilan.

Related Article