SBY Klaim Rakyat Masih Ingat Apa yang Dilakukannya Saat Ia Jadi Presiden, Apa Saja?

Saat berpidato dalam rangka memperingati 17 Tahun Partai Demokrat di Djakarta Theater, Senin, 17 September kemarin malam, sang Ketua Dewan Pembina, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bercerita tentang pengalamannya berkeliling Indonesia. Katanya, masyarakat banyak yang mengucapkan terima kasih atas jasanya 10 tahun memimpin pemerintahan.

“Waktu itu, saya dan rombongan baru selesai istirahat, ngopi-ngopi di Kopi Pangestu, Batang, Jawa Tengah. Saat menuju bis, tiba-tiba seorang Ibu separuh baya mencegat saya. Dengan gugup, agak terbata-bata, ia mengucapkan terima kasih kepada saya. Rupanya ia dan suaminya termasuk dalam satu juta lebih pegawai honorer yang diangkat jadi PNS, saat saya masih menjadi Presiden,” ujar SBY yang disambut tepuk tangan kader Demokrat.

Kejadian itu katanya bukanlah yang pertama kali, Panglima Komando Militer itu juga pernah dihampiri seorang Ibu yang matanya berkaca-kaca saat berada di pasar Bubulak, Bogor, Jawa Barat. Ibu itu pun berterima kasih karena merasa tertolong dengan program bantuan sosial pemerintahan.

“‘Saya orang miskin Pak, tetapi berkat program Bidikmisi, sekarang anak saya jadi sarjana,” kata SBY menceritakan ulang kejadian yang ia alami.

Mendengar apresiasi dan ucapan terima kasih dari ibu-ibu itu, SBY pun merasa bersyukur. Ia berlega hati sebab masih ada rakyat yang mau mengingat kerja-kerja pemerintahannya.

“Alhamdulillah, ternyata rakyat masih mengingat apa yang saya alami, dan apa yang dilakukan oleh pemerintahan SBY bersama Partai Demokrat selama 10 tahun dulu,” ujar pria kelahiran Pacitan, 9 September 1949 itu.

Memang, apa saja sih peninggalan SBY selama dirinya menjabat jadi Presiden RI selama 10 tahun itu?

Proyek Hambalang

Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON) di Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat, masing menuai kontroversi hingga saat ini. Awalnya, dalam audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), proyek sekolah olahraga Direktorat Jenderal Olahraga Departemen Pendidikan Nasional bernilai Rp1,2 triliun.

Pada tahun 2004 barulah dibentuklah tim verifikasi yang bertugas mencari lahan yang representatif untuk menggolkan rencana tersebut. Tim akhirnya memberikan penilaian tertinggi pada lokasi desa Hambalang, Citeureup, Bogor. Bupati Bogor pun menyetujui dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Bogor nomor 591/244/Kpes/Huk/2004 tanggal 19 Juli 2004.

Sayangnya, status tanah di lokasi itu masih belum jelas keamanannya. Meski begitu area tanah tersebut diakui sebagai aset Ditjen Olahraga dan kemudian pada tanggal 18 Oktober 2005 diserahterimakan kepada organisasi baru yaitu Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Dalam pengakuan Adhyaksa Dault, Menpora saat itu, proyek Hambalang sebenarnya sebesar Rp125 miliar. Sebab, tempat itu untuk pembangunan sekolah olahraga, bukannya pembangunan pusat olahraga. Tapi, nilai proyeknya kemudian melejit hingga Rp2,5 triliun saat Kemenpora dipimpin oleh Menteri Andi Mallarangeng, yang terungkap dalam audit Hambalang, 8 Februari 2010 dalam Raker antara Kemenpora dengan Komisi X.

BPK pun menemukan indikasi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 243,6 miliar. Pada 9 Desember 2012 Indonesia pun dikejutkan dengan pengunduran diri Menpora Andi Alfian Mallarangeng, kader Partai Demokrat yang dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

Andi Malaranggeng adalah menteri aktif yang pertama kali dinyatakan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi sejak KPK berdiri pada 2003. Kasus itu pula menjadi catatan peninggalan buruk di masa kepemimpinan SBY.

Kasus Megakorupsi E-KTP

Kasus yang menjerat mantan Ketua DPR Setya Novanto terkait kasus korupsi E-KTP juga sempat menyeret nama SBY. Usut punya usut, dalam persidangan kasus tersebut, tepatnya pada Kamis, 25 Januari 2018, saksi Mirwan Amir mengatakan bahwa Presiden RI Ke-6 itulah yang menginstruksikan agar proyek  e-KTP tetap berjalan.

“Pernah saya sampaikan [kepada SBY], bahwa program e-KTP ini lebih baik tidak dilanjutkan,” kata Mirwan. Anjuran itu disampaikan setelah Mirwan bertemu Yusnan Sholihin, salah satu pengusaha yang direkomendasikan Mirwan untuk ikut proyek e-KTP.

Dasi Yusnan, Mirwan bisa menyimpulkan ada masalah yang melilit proyek e-KTP. Setidaknya ada enam kekurangan term of reference dalam lelang KTP-elektronik. Tapi kata Mirwan, laporannya yang ia berikan kepada SBY itu tidak diindahkan.

“Kita untuk menuju Pilkada, proyek ini harus diteruskan,” kata Mirwan menirukan jawaban SBY kala itu.

Mirwan sendiri adalah Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI 2009-2014. Pada periode itulah proyek KTP-elektronik mulai direncanakan. Tahun 2010, Kemendagri menyiapkan uang Rp6 triliun untuk proyek ini. Satu tahun setelahnya, polisi mulai menyelidiki dugaan tender KTP-elektronik.

Mendengar kabar itu, SBY pun merasa kecewa. Padahal selama kasus yang menjerat Setya Novanto itu, ia kerap kali memberi larangan kepada kadernya untuk tidak memberikan tanggapan negatif.

“Tampaknya air susu dibalas dengan air tuba,” kata SBY.

Merilis Lima Album Lagu

Tak hanya kasus saja, selama menjadi presiden dua periode sekaligus, SBY juga berhasil menorehkan rekor dalam bidang seni, tepatnya menciptakan lima buah album lagu. Menurut anggota badan Pengawas Karya Cipta Indonesia, Bens Leo, penghargaan yang diberikan dari Rekor Muri tersebut diberikan karena SBY dianggap sebagai pencipta lagu terbanyak di Indonesia.

Memang, selama mengemban tugas sebagai pemimpin negara, SBY telah merilis lima album, yaitu Rinduku Padamu (2007), Evolusi (2009), Ku Yakin Sampai Di Sana (2010) dan Harmoni Alam Cinta dan Kedamaian (2011). Di mana album kelimannya merupakan album perpisahan, sebelum dirinya melantik presiden baru.

Terlepas dari semua kritikan terhadap karya musiknya, karya SBY cukup pantas diacungi jempol. Apalagi, dirinya mengaku telah turun di dunia panggung musik sejak tahun 1966. Tak heran, KCI menyerahkan royalti hak cipta dan karya kepada SBY sebesar Rp 16,6 juta pada 2013 lalu.