Sandiaga Uno: Masyarakat Akan Patuh jika Haknya Dicukupi

Dampak ekonomi COVID-19 berbuntut panjang terhadap nasib jutaan pekerja di Indonesia. Menurut pengusaha dan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, pemerintah harus berupaya keras melindungi masyarakat kelas menengah ke bawah. Pasalnya, krisis yang muncul sepanjang pandemi ini berbeda pola dari yang sudah-sudah.

“Krisis ini berbeda dari tahun 1998 atau 2008,” tuturnya kepada Asumsi dalam diskusi daring bertajuk “Ketahanan Ekonomi Masyarakat Menghadapi COVID-19” (14/4). “Biasanya kita tahu bahwa UMKM yang paling bertahan. Biasanya masyarakat menengah dan menengah ke bawah menjadi ‘juru selamat.’ Kali ini, kita tahu mereka yang dipukul jatuh pada ronde pertama.”

Menurut Sandiaga, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, kemacetan aktivitas ekonomi saat ini berpengaruh besar terhadap mata pencaharian masyarakat kelas menengah dan menengah ke bawah. “Permintaan mereka jeblok, pembayaran tagihannya berhenti,” tuturnya. “Terutama di sektor pariwisata dan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari kita turun. Pengrajin hiasan kembang, misalnya, sudah tidak dapat order lagi.”

Hingga Jumat pekan lalu (10/4), Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mencatat bahwa setidaknya 1,5 juta orang telah kehilangan pekerjaan sejak pandemi COVID-19 dimulai. Seperti dilansir CNBC Indonesia, sebanyak 160.067 pekerja dari 24.225 perusahaan telah di-PHK dan sebanyak 1.080.765 pekerja dari 27.340 perusahaan dirumahkan. Adapun di sektor informal, sebanyak 265.881 pekerja dari 30.466 perusahaan kini menganggur.

Pemerintah memperkirakan bahwa setidaknya 3,78 juta orang akan jatuh miskin dan 5,2 juta orang akan kehilangan pekerjaan di Indonesia sepanjang pandemi COVID-19. Adapun International Monetary Fund (IMF) memprediksi bahwa tingkat pengangguran di Indonesia akan melonjak dari 5,3 persen menjadi 7,5 persen. Pertumbuhan ekonomi pun diproyeksikan jeblok jadi 0,5 persen–jauh di bawah angka 5,02 persen di tahun 2019.

Bagi Sandiaga, dalam kondisi ini pemerintah mesti bersiasat untuk menjamin kesejahteraan masyarakat yang pemasukannya terhenti atau berkurang drastis. “Pendekatan yang mungkin bisa membantu masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM adalah memberikan likuiditas kepada mereka,” jelasnya. “Selain itu, harus dipastikan ketersediaan bahan pokok. Karena sekarang ini akan masuk bulan Ramadan, kita tahu supply-nya akan tersendat. Harganya bergejolak. Ini harus kita pastikan.”

Menurutnya, berbagai kebijakan yang sudah ada, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Prakerja, dapat dioptimalkan. “Ujungnya adalah bagaimana uang yang ada di pemerintah dapat menjadi bantuan untuk masyarakat,” kata Sandiaga.

Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan bahwa cakupan Kartu Prakerja yang tadinya diperuntukkan untuk pencari kerja diperluas untuk setiap pekerja yang perekonomiannya terdampak pandemi. Bila sebelumnya pemerintah mencanangkan 2 juta orang penerima bantuan, kini diperluas jadi 5,6 juta orang. Anggaran Kartu Prakerja pun naik dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun.

Setiap penerima Kartu Prakerja akan mendapatkan insentif bantuan pelatihan sebesar Rp3,55 juta. Dana itu terdiri dari biaya pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, dan insentif survei sebesar Rp50 ribu tiga kali. Pelatihannya akan dilaksanakan secara online karena mengacu pada protokol social distancing.

Pekan lalu (7/4), pemerintah pun menyatakan akan memberikan bantuan Rp 600 ribu per bulan berupa BLT pada jutaan keluarga miskin yang terdampak pandemi COVID-19. “Jadi penerima BLT adalah di luar (penerima) PKH dan bansos BPNT atau Kartu Sembako,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani seperti dilansir CNN Indonesia.

Bantuan berupa paket sembako senilai Rp 600 ribu per bulan dan akan diberikan selama tiga bulan. Pemerintah mencanangkan bantuan diberikan kepada setidaknya 2,5 juta warga atau 1,2 juta keluarga di DKI Jakarta. Selain itu, paket sembako juga diberikan untuk 1,6 juta warga atau 576 ribu kepala keluarga di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Menurut Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono, pemerintah pun telah mengalokasikan anggaran khusus untuk program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Dari Rp 405,1 triliun yang dianggarkan untuk menanggulangi COVID-19, sebanyak Rp110 triliun akan dialokasikan untuk JPS. Rencananya, dana tersebut akan disalurkan kepada 29,3 juta orang atau 40 persen kelompok masyarakat termiskin di Indonesia.

Namun menurut Vivi Yulaswati, staf ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas, program-program tersebut belum tentu cukup. Dalam diskusi daring “KSIxChange#20: Rekomendasi Pelaksaan Kebijakan Jaring Pengaman Sosial Bagi Kelompok Marginal Terdampak COVID-19” di kanal Youtube Asumsi.co, ia menyampaikan bahwa program BLT dan PKH belum cukup untuk menopang ketahanan ekonomi kelompok rentan.

Pasalnya, selain cakupan program bantuan dinilai kurang, jumlah dana yang disalurkan pun tergolong kecil. “Rata-rata pengeluaran penduduk DKI Jakarta untuk kelompok 40% terbawah adalah Rp2,5 juta. Demikian juga rata-rata pengeluaran di Jabodetabek sebesar Rp1,5 juta. Bantuan tunai atau sembako senilai Rp600 ribu dari pemerintah itu jauh dari cukup. Apalagi kita belum bicara jumlah orang di luar 40% itu,” jelas Vivi.

Menurut Sandiaga, program bantuan dapat menjadi insentif agar masyarakat mau berdiam diri di rumah dan meminimalisir resiko terpapar atau memperparah penyebaran virus.

“Kalau mereka mendapatkan edukasi yang cukup, saya rasa mereka akan menuruti pemerintah,” ucap Sandiaga. “Saya telah keliling ke 1.600 titik selama dua tahun terakhir, masyarakat sebenarnya nurut kok sama pemerintah. Asal mereka dicukupi sesuai dengan haknya sebagai warga negara.”