Rekam Jejak Adhyaksa Dault, yang Mengaku Tak Ngebet Jadi Wagub DKI

Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta belum terisi sejak ditinggalkan Sandiaga Uno untuk maju ke Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Posisi lowong itu pun mengundang banyak peminat, konon termasuk mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan bahwa Adhyaksa menyatakan niat mendampingi Anies Baswedan saat berkunjung ke rumah dinasnya di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (01/07/19) pagi.

Sejak Sandiaga mengundurkan diri pada 10 Agustus 2018 atau sekitar 10 bulan lalu, tak hanya Adhyaksa politikus yang datang kepada Prasetyo dan mengaku hendak mencalonkan diri sebagai orang nomor dua di DKI. Dan di luar itu, ada pula dua kandididat yang secara resmi diusulkan oleh PKS dan Gerindra, yaitu Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

Meski begitu, Prasetyo menjelaskan pembahasan lebih lanjut akan dilakukan di rapat paripurna. "Nanti kita lihat saja, apakah dalam paripurna tanggal 21-22 ini akan tercapai kuorum atau tidak," katanya.

Mendengar berita soal dirinya yang "ngebet" jadi wagub DKI, Adhyaksa pun cepat-cepat mengklarifikasi. "Perlu dicatat, ya, saya amit-amit ngebet jadi wagub. Saya sudah jadi menteri selama lima tahun, dapat penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana, masa ngebet jabatan wagub,” kata Adhyaksa lewat akun Instagram pribadinya @adhyaksadault, Selasa (02/07).  

Adhyaksa mengungkapkan bahwa obrolannya dengan Prasetyo hanya sebatas perbincangan ringan di antara teman lama dan sebagai orang Jakarta. Ia pun  mengatakan tak berambisi untuk mencalonkan diri. "Kemarin, Edi Marsudi bilang ke saya, 'Lo aja yang jadi wagub DKI, Bro'. Ini obrolan lepas sebagai sesama anak Jakarta. Saya tidak tanggapi serius," katanya..

Adhyaksa juga menegaskan bahwa ia sebetulnya hanya berharap proses pencarian wagub DKI segera berlangsung. “Tujuannya agar pelayanan terhadap masyarakat semakin baik, ini subtansi yang harus kita dorong. Jangan berlarut-larut proses pemilihan cawagub DKI ini, karena menyangkut hak masyarakat untuk dilayani. Saya kira ini harapan semua warga DKI Jakarta. Tentang siapa orangnya, kita serahkan pada keputusan partai pengusung dan DPRD DKI. Sebagai masyarakat kita harus mengontrolnya.”

Rekam Jejak Adhyaksa Dault

Jauh sebelum menjabat sebagai Menpora pada rentang 2004-2009, Adhyaksa Dault pernah bekerja bekerja sebagai penasihat hukum. Setelah itu ia belajar di Program Magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) pada rentang 1997-1999, kemudian program doktoral Teknik Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2007.

Adhyaksa punya banyak pengalaman berorganisasi. Pada 1987-1988, ia pernah dipercaya menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan pada tahun yang sama ia dipercaya menjadi Ketua Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) Korwil DKI Jakarta. Pada 1999 hingga 2002, ia menjabat sebagai Ketua Lembaga Pengkajian Keadilan dan Demokrasi Indonesia (LPKDI). Rekam jejaknya di organisasi pun bertambah banyak dengan mengetuai Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) Jakarta dari tahun 1999 sampai 2004.

Tak berhenti sampai di situ, Adhyaksa juga pernah mengemban jabatan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) tahun 1999 sampai 2002. Diikuti posisi lain seperti Ketua Umum Majelis Pemuda Indonesia (MPI) tahun 2003 sampai 2006 dan Ketua Badan Pengawas YPI Al Azhar periode 2007-2012.

Pada 27 Agustus 2009, Adhyaksa yang berstatus sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah mendatangi kantor KPU untuk mengajukan pengunduran diri. Ia memilih untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai menteri ketimbang dilantik menjadi anggota DPR.

Selesai menjalankan tugas sebagai Menpora dalam kabinet Indonesia bersatu Jilid 1 periode 2004-2009, Adhyaksa kembali mengabdikan diri ke dunia pendidikan. Ia mengajar di Program Doktoral Manajemen Sumberdaya Pantai di Universitas Diponegoro dan menjadi Kandidat Guru Besar Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Diponegoro . 

Di sela-sela kesibukannya, Adhyaksa juga beraktivitas sebagai Ketua Umum Vanaprastha, organisasi pencinta alam dan aktivis lingkungan. Pada 5 Desember 2013, ia memenangi pemilihan Ketua Kwartir Nasional Pramuka periode 2013-2018 di Musyawarah Nasional (MUNAS) di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Adhyaksa pernah menjadi saksi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang pada rentang 2013-2014 lalu. Setidaknya, Adhyaksa sudah empat kali diperiksa KPK untuk empat tersangka kasus Hambalang: Andi Mallarangeng, mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar, mantan petinggi PT Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noor, dan orang dekat keluarga mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Machfud Suroso. 

Saat itu, selaku mantan Menpora, Adhyaksa dianggap tahu seputar perencanaan proyek Hambalang. Ia mengaku kaget anggaran Hambalang membengkak jadi Rp2,5 triliun. Padahal, ia menyebut anggaran yang diajukan untuk proyek itu dalam perencanaan awal hanya sekitar Rp 125 miliar, bahkan ia juga pernah menyarankan agar fasilitas olahraga itu tak dibangun di Hambalang.

Related Article