Pro Kontra Pergantian Ketua Fraksi Partai Golkar DPR

Guys, udah pada tahu belum, kalau Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI yang diketuai oleh Robert Kardinal sekarang udah digantikan oleh Melchias Markus Mekeng yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komisi XI DPR?

Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, pada Selasa, 13 Maret. Kata Ace, surat keputusan pergantian ketua fraksi udah diserahkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Fredrich Paulus pada Kamis, 8 Maret, lalu.

“Ya, betul. SK pergantian Pimpinan FPG DPR RI telah diserahkan Sekjen DPP PG kepada Ketua DPR RI, Pak Bambang Soesatyo,” ujar Ace, seperti dilansir dari Kompas.com, 13 Maret.

Sebelumnya, Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) membuat pernyataan bahwa ada penyalahgunaan di dalam proses pergantian Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR tersebut. Menurut Inisiator GMPG Sirajudin Abdul Wahab, pergantian itu telah menyalahi mekanisme yang ada.

“Pergantian itu adalah murni keinginan [Ketua Umum] Airlangga Hartarto tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan organisasi,” kata Sirajudin seperti dikutip Tribunnews.com pada 11 Maret.

Menurutnya, pergantian tersebut dapat merusak citra Partai Golkar dan menimbulkan spekulasi adanya upaya Airlangga dalam melindungi Mekeng dari kasus dugaan korupsi e-KTP. Di mana, Mekeng merupakan sosok yang sering disebut di fakta persidangan dan diduga ikut terlibat kasus korupsi e-KTP.

“Pengangkatan Melchias Marcus Mekeng sebagai Ketua FPG DPR RI dapat juga menimbulkan spekulasi adanya upaya Airlangga Hartarto dalam melindungi Mekeng dari kasus megaskandal korupsi e-KTP, serta akan merusak citra Partai Golkar kembali,” ujar Sirajudin.

Namun, kata Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono pengangkatan Melchias Marcus Mekeng sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar DPR itu tentu udah melalui pertimbangan dan kajian. Oleh sebab itu, Agung bilang lebih baik enggak perlu ada penolakan.

“Sehubungan dengan pergantian Ketua FPG Pak Mekeng, saya minta semua pihak tenang dan bekerja sebagaimana biasanya. Adanya kritikan dan pernyataan yang bernada penolakan itu sebenarnya tidaklah perlu terjadi. Saya percaya DPP Partai Golkar sudah melakukan pertimbangan dan kajian atas keputusan tersebut,” kata Agung melalui keterangan tertulisnya, pada 13 Maret.

Ia meminta agar seluruh kader Partai Golkar tidak membuang-buang energi hanya untuk urusan internal partai. Sebaiknya, kata Agung, energi itu digunakan untuk melakukan penggalangan dan penguatan Partai Golkar dalam menghadapi Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu sekaligus Pilpres 2019.

“Jangan buang energi untuk ribut di dalam. Tenaga dan konsentrasi semestinya dimanfaatkan dalam upaya pemenangan Pilkada Serentak 2018, Pemilu 2019 termasuk Pilpres 2019 untuk memenangkan Jokowi yang telah diusung oleh Golkar,” ujarnya.

Perlu diketahui, setelah pimpinan DPR dapat SK dari Partai Golkar itu, selanjutnya akan dibacakan di Rapat Paripurna DPR. Cecara otomatis SK itu otomatis berlaku, sebab perubahan ketua fraksi itu adalah kewenangan dari partai yang bersangkutan.