Potensi Ancaman Keamanan Negara saat Listrik Padam

Masyarakat resah manakala listrik di Pulau Jawa tiba-tiba padam. Sejak Minggu (04/08) hingga hari ini, Selasa (06/08), situasi tak kunjung pulih. Pemadaman itu mengakibatkan banyak kerugian, mulai dari kekacauan lalu lintas, kerusakan barang-barang dagangan, hingga kerepotan para orangtua bayi sebab cadangan ASI di kulkas jadi basi.

Banyak pekerja yang terpaksa mengungsi ke mal untuk mencari aliran listrik, jaringan telekomunikasi lumpuh, mesin-mesin ATM tak beroperasi. Belum lagi moda transportasi seperti KRL dan MRT di Jakarta terhambat sehingga para penumpang terjebak di stasiun atau terpaksa turun di tengah jalan. Kereta jarak jauh terlambat berangkat hingga berjam-jam. Aplikasi-aplikasi ojek online sulit diakses. Transjakarta hanya menerima pembayaran cash only. Daftar ini bisa terus memanjang.

Baca Juga: Listrik Padam, PLN Boleh Digugat

Yang paling gawat, pemadaman listrik di ibu kota bisa jadi mengancam keamanan negara.

Sebab Pemadaman Listrik

Awalnya, Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjelaskan bahwa penyebab listrik padam adalah gangguan pada gas turbin 1 sampai 6 di Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Turbin di Cilegon, Banten. Namun, pernyataan itu kemudian diralat. Ada gangguan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV di Ungaran dan Pemalang. Hal itu disampaikan oleh Direktur Pengadaan Strategis II Djoko Raharjo Abumanan.

Djoko menyebut gangguan transmisi terjadi karena ada kelebihan beban listrik khususnya di wilayah Jakarta, Bekasi, dan Banten. Ia mengatakan bahwa selama ini pasokan listrik di Jawa bagian Barat berasal dari tiga pembangkit yakni pembangkit di Suralaya, Cilegon, dan Muara Karang, plus dari pembangkit di timur Jawa. 

SUTET Ungaran-Pemalang yang berhenti beroperasi membuat aliran listrik di dua sirkuit tersebut turun drastis, yang sering disebut dengan istilah N minus 2. Lalu, penurunan drastis listrik juga memengaruhi sirkuit Depok-Tasikmalaya, sehingga kejadian ini disebut N minus 3. Itu artinya, terjadi gangguan listrik pada 3 SUTET secara bersamaan.

"Dua sirkuit yang di atas ini gangguan, nah ketika gangguan mengarah ke N minus 3 tadi tegangan turun akhirnya sirkuitnya terlepas, dan terpisah sistem listrik antara Barat dan Timur. Inilah yang menyebabkan listrik di bagian Barat mati sementara Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali menyala," kata Djoko di Kantor PLN Pusat Pengatur Beban (P2B) Gandul, Depok, Jawa Barat, Minggu (04/08).

Lebih lanjut, SUTET Ungaran-Pemalang mengaliri listrik dari pembangkit dari timur Jawa. Lalu, gangguan pada SUTET di dua tempat itu menyebabkan transfer listrik dari timur ke barat Pulau Jawa mengalami kegagalan, yang pada akhirnya menyebabkan gangguan di seluruh pembangkit listrik di sisi tengah dan barat Pulau Jawa. 

"Sistem yang ada di sebelahnya ini langsung kolaps. Di beban ini kawatnya langsung turun tegangannya. Kalau dia turun, pembangkit-pembangkit di sisi barat langsung kolaps semua karena tidak seimbang," ujarnya.

Sementara itu, Plt Dirut PLN Sripeni Inten mengatakan gangguan transmisi mulai terjadi Minggu siang, pukul 11.45. Efek gangguan langsung terasa pada pukul 11.45 detik ke-27 di Brebes. Tiga menit kemudian, tepatnya pada 11.48 detik ke-11, penurunan tegangan terjadi yang lantas menyebabkan jaringan listrik di Depok-Tasikmalaya terganggu. "Inilah awal dari terjadinya pemadaman di sistem Jawa Barat, Banten, dan Jakarta.”

Pemadaman serupa pernah terjadi 22 tahun lalu, yaitu pada 1997, di Jawa dan Bali. Tahun lalu, September 2018, ada pemadaman karena kerusakan sistem di Jawa Timur dengan tegangan yang sama seperti hari Minggu kemarin, SUTET 500 KV. 

Namun, kejadian itu merupakan pemadaman parsial. Artinya, wilayah yang terdampak hanya di wilayah Jawa Timur saja. Sementara saat ini, pemadaman terjadi menyeluruh.

Dampak Listrik Padam bagi Keamanan Negara

Padamnya listrik seharian kemarin membuat terhambatnya aktivitas masyarakat di kota besar seperti Jakarta yang sangat mengandalkan listrik dalam kehidupan sehari-hari dan saat bekerja. Bayangkan bagaimana jika padamnya listrik tersebut di hari kerja seperti Senin-Jumat dan bukan terjadi di hari Minggu?

PT PLN sendiri menghitung potensi kerugian akibat padam listrik kemarin yakni mencapai Rp 90 miliar. Djoko Raharjo Abumanan menjelaskan estimasi kebutuhan listrik pada hari libur bagi pelanggan di Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat yakni mencapai 22.000 Megawatt (MW).

Untuk diketahui, kebutuhan itu bisa disuplai sebesar 13.000 MW dari seluruh pembangkit di Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten. Dari jumlah itu, terdapat selisih 9.000 MW yang merupakan potential lost per jam. "Berarti hilang 9.000 MW. Hilang katakanlah 10 jam. Dikalikan Rp 1.000 (KwH). Kan rata-rata (tarif listrik) Rp 1.000 per kWh. Tapi itu kan hilangnya Megawatt," kata Djoko.

Lalu, daya sebesar 9.000 MW ini dikalikan 10 jam, yakni menjadi 90.000 MW. Jika diasumsikan seperti itu maka daya tersebut kemudian bisa dikalikan tarif per MW yang rata-rata Rp 1 juta. "Ya Rp 90 miliar minimal lost, rugi. Belum didendain tadi kalau ada kompensasi," ujarnya.

Sementara itu, Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengatakan bahwa padamnya listrik kemarin bisa menjadi ancaman terhadap keamanan negara. Menurutnya, Kalau peristiwa itu terjadi di luar negeri, maka bisa menimbulkan kekacauan luar biasa. Sehingga bisa saja dinyatakan dalam situasi keadaan bahaya.

Tak hanya itu, Khairul menyebutkan bahwa pada kondisi pemadaman listrik serentak itu menimbulkan suatu ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat hingga ancaman terorisme. "Kondisi kemarin itu sebenarnya membuka peluang sangat besar bagi jaringan-jaringan pengganggu keamanan termasuk jaringan teroris, kelompok kriminal, kelompok terorganisir yang selama ini berupaya mengganggu keamanan,” kata Khairul, Senin (05/08).

Menurut Khairul, peristiwa padamnya listrik kemarin itu berpeluang besar menganggu keamanan negara. "Tapi nyatanya kemarin soal terorisme itu peluangnya sangat besar untuk melakukan serangan terhadap objek vital, serangan terhadap area publik itu kan sangat besar peluangnya karena situasi seperti itu.

Lebih dari itu, semestinya pemerintah sadar akan risiko ancaman bahaya yang bisa ditimbulkan dari padamnya listrik selama berjam-jam tersebut. Belum lagi jika melihat Jakarta sebagai kota metropolitan dan ibu kota, sebagai pusat bisnis di mana setiap fasilitas publiknya menggantungkan hidup pada pasokan listrik.

Apalagi jika bicara Pulau Jawa sebagai pusat kendali pemerintahan, presiden ada di sana, termasuk di dalamnya terdapat semua instruksi militer, penting terkait keamanan negara. Bukan tak mungkin ancaman bahaya muncul ketika masyarakat panik dan kelabakan ketika kondisi gelap lantaran listrik padam. Siapa yang bisa menjamin?

Related Article