Pilkada Serentak 2018 di Jabar: Aman dan Kondusif, tapi Banyak Pelanggaran

Pilkada Serentak 2018 di wilayah Jawa Barat telah selesai dan berjalan aman serta relatif kondusif. Sejumlah capaian keberhasilan penyelenggaran Pilkada Serentak 2018 di Jawa Barat diapresiasi oleh banyak pihak. Seperti, proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang berjalan lancar tanpa gaduh dan nihilnya kasus pelanggaran berbau SARA.

“Politisasi SARA yang terjadi dalam Pilgub DKI Jakarta, faktanya tidak terjadi di Jawa Barat. Tidak ada Surat Al Maidah yang dimainkan di Jawa Barat. Delapan kandidat itu tidak ada pintu masuk buat permasalahkan SARA, sukunya sama, Suku Sunda, agamanya semua sama, rasnya sama, antar golongan juga sama,” kata Ketua Bawaslu Jawa Barat, Wasikin Marzuki saat menyampaikan paparannya di Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilgub Jabar 2018, di Aula KPU Jabar Jalan Garut Kota Bandung, Minggu 8 Juli 2018.

Hal serupa juga disampaikan Kapolda Jabar, Irjen Pol Agung Budi Maryoto yang hadir di kesempatan yang sama.

“Isu SARA gak ada, semuanya aman. Tim cyber kita monitor kalau ada potensi SARA kita lakukan patrol, kalau ada alat buktinya kita lakukan proses hukum,” kata Agung.

Sayangnya, di balik pelaksanaan Pilkada Serentak Jabar yang dinilai aman dan kondusif, masih banyak terjadi pelanggaran. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mencatat ada 4 kategori pelanggaran yang terjadi di kota kabupaten se-Jawa Barat selama pilkada berlangsung. Apa aja ya? Yuk cek di sini!

Akurasi Data Daftar Pemilih

Bawaslu Jabar mendata sejumlah kasus pelanggaran terkait akurasi data pemilih. Ada beberapa pelanggaran yang terjadi, yakni data ganda dalam DPT, pemilih yang berhak memilih tidak terdapat dalam DPT, warga yang tidak berhak memilih terdapat dalam DPT, dan pemilih tidak berdasar e-KTP atau surat keterangan.

Ditemukan pula kasus DPTb (daftar pemilih tambahan) yang tinggi hingga mencapai 544.215 pemilih, di mana jumlah tertinggi terdapat di Kota Bekasi dengan jumlah 86.989 pemilih atau 6% dari DPT dan Kota Depok dengan jumlah 30.491 pemilih atau sebesar 3% dari DPT.  Bawaslu Jabar menilai hal tersebut akibat kualitas DPT atau pemutakhiran daftar pemilih tidak maksimal.

Salah satunya yang terjadi di Kota Bandung, di mana 17 pemilih yang tidak terdaftar di DPT dibiarkan memilih.

“Kami merekomendasi satu TPS untuk pemungutan suara ulang (PSU) karena kami menemukan ada DPT yang tidak sesuai di Kota Bandung.  Sebanyak 17 pemilih tidak terdaftar di DPT dibiarkan memilih. Jelas ini melanggar ketentuan Undang-undang Pilkada pasal 112 ayat 2 huruf (e),” ujar Komisioner Bawaslu Jabar, Abdullah. 

Namun, temuan itu diklarifikasi Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat yang mewakili jajaran KPU Kota Bandung. Menurutnya, hasil pencermatan KPU Kota Bandung atas laporan Panwas setempat  ternyata tidak terbukti. Oleh karena itu, KPU Kota Bandung tidak memerintahkan pemungutan suara ulang.

“Ini sudah jadi keputusan KPU Kota Bandung, kalau misalkan Panwas masih merasa kurang puas, dengan itu bisa pakai langkah hukum ke PTUN dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu),” kata Yayat.

Bawaslu Jabar merasa belum menerima bukti verifikasi ulang ke 17 pemilih tersebut, maka, lanjut Abdullah, pihaknya akan melangkah ke proses berikutnya.

“Dengan kewenangan yang kami miliki, kami rekomendasi ke DKPP untuk memberikan sanksi etik bagi penyelanggara pemilu sebagai konsekuensi atas mereka yang tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu,” ujar Abdullah.

Keterlambatan Distribusi Logistik dan Kelengkapan Pemilihan

Kasus keterlambatan distribusi logistik dan kelengkapan pemilih masih mewarnai pesta demokrasi di Jawa Barat.  Di tahun ini, bahkan terjadi insiden surat suara hilang.

Bawaslu Jabar menerima laporan surat suara hilang di 6 TPS Desa Mulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, Selasa 26 Juni 2018. Surat suara yang hilang berjumlah 2.467 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 yang hilang saat pelaksanaan pendistribusian penyebaran logistik dari PPK Kecamatan Plumbon ke TPS.

Meski demikan, kasus itu tidak menghalangi proses pemilihan di TPS tersebut.

“Dengan kerja keras KPU, (surat suara yang hilang) diganti dengan cadangan sehingga hak (memilih) masyarakat tidak hilang,” kata Kapolda Jabar, Kombes Pol. Agung Budi Maryoto, yang diikuti anggukan kepala Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat.

Namun bagi Bawaslu, kejadian itu merupakan persoalan serius dan catatan kritis bagi proses penyelenggaraan pemilihan umum. Apalagi, keterlambatan logistik kelengkapan pemilih terjadi di 13 kabupaten kota di Jawa Barat dengan jumlah kasus tertinggi terjadi di Karawang sejumlah 112 kasus.

Abdullah mengatakan, problem distribusi logistik berimplikasi serius terhadap teknis penyelanggaraan di masing-masing TPS.

“Bisa dibayangkan kekurangan distribusi logistik, form-form yang harusnya sampai H-1 ke TPS, bahkan baru sampai di tingkat kecamatan atau kelurahan itu, dini hari. Bisa dibayangkan kondisi semacam ini menjadi kendala teknis dalam hal pelaksanan di tingkat TPS,” katanya.

“Jawa Barat bukan daerah yang secara geografis sulit dijangkau. Seharusnya, kendala teknis tidak terjadi. Tapi faktanya, banyak kelengkapan logistik terlambat didistribusikan,” imbuh Abdullah.

Masalah keterlambatan logistik diterima Yayat sebagai kesalahan KPU Jawa Barat. Yayat menjelaskan, ada dua hal yang menyebabkan terlambatnya pendistribusian logistik  kelengkapan pemilih.  Pertama, proses lelang pengadaan Formulir C dan Formulir D yang mengalami gagal lelang hingga dua kali. Kedua, pelaksanaan Pilkada Serentak yang berdekatan dengan masa libur Lebaran.

“Ini pure kesalahan KPU Jawa Barat. Kesalahannya, kenapa pemungutan suara dilaksanakan berdekatan dengan Lebaran. Pertama gagal lelang. Kedua, perusahaan vendor itu sangat kesulitan dengan karyawan karena libur. Jadi itu saya akui dan kami rekomendasikan saat buat undang-undang, tolong buka kalender kalau mau menjadwalkan (pemilu),” ujar Yayat.

Suasana rapat pleno rekapitulasi Pilkada Jawa Barat
Suasana rapat rekapitulasi Pilkada Jawa Barat 2018 di Gedung KPU Jawa Barat, Bandung. Sumber foto: Asumsi/Yuli Khrisna

Minimnya Pemahaman Penyelenggara Teknis KPPS dan PPS

Bawaslu Jabar juga menyoroti minimnya pemahaman para penyelanggara pemilu, KPPS dan PPS. Beberapa anggota KPPS dan PPS hanya mengandalkan pengalaman dan bukan aturan, sehingga menyebabkan terjadinya berbagai pelanggaran, seperti yang terjadi di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung dimana petugas membiarkan warga yang tidak terdaftar memilih di TPS.

“Tingkat pemahaman kerangka aturan masih sangat minim sehingga menyebabkan banyak hal yang terjadi, misal mana yang boleh memilih, mana yang tidak. Ini menjadi catatan penting kami dan menjadi rekomendasi dalam hal penentuan rekruimen terhadap panitia penyelenggara pemilihan umum di tingkat PPS atau KPPS,” kata Abdullah.

Kondisi itu diakui Yayat yang lantas berjanji akan memperketat bimbingan teknis dan mempertegas deskripsi kerja para petugas KPPS dan PPS.   

TPS yang tidak Accessible bagi Penyandang Disabilitas

Kabupaten Bogor menjadi wilayah yang paling banyak ditemukan pelanggaran terkait penyediaan akses bagi pemilih penyandang disabilitas. Di kabupaten itu ditemukan 74 kasus pelanggaran, sementara Kabupaten Tasikmalaya berada di bawahnya dengan jumlah 61 kasus.  Kasus itu juga terjadi di 11 kabupaten kota lainnya dengan jumlah pelanggaran bervariasi.

“Di beberapa TPS tidak menyediakan fasilitas akses bagi mereka para penyandang disabiltas dalam menyalurkan hak pilihnya. Ini yang menjadi beberapa catatan penting,” ungkap Abdullah.

Pelanggaran terkait fasilitas bagi penyadang disabilitas dalam menyalurkan hak politiknya berupa lokasi TPS yang sulit dijangkau pemilih disabilitas. Selain itu, luas ruang bilik suara yang sempit, sehingga pemilih disabilitas yang memakai kursi roda merasa kesulitan. 

Abdullah menegaskan, TPS harus memenuhi 7 unsur agar bisa diakses pemilih disabilitas, yakni jalan menuju TPS mudah dilalui kursi roda, lebar pintu masuk dan keluar 90 cm, luas TPS 80 meter persegi, bilik suara terdapat rongga kosong, tinggi kotak suara 35 cm dari tanah, ruang gerak yang cukup bagi kursi roda, dan tersedianya alat bantu bagi penyandang disabilitas tunanetra.

Terkait temuan kasus pelanggaran tersebut, Yayat menyatakan, hal itu terkait kebijakan.

“Ini untuk pertama kalinya diambil kebijakan tidak seluruh TPS diberikan alat bantu,” ujar Yayat. 

Yayat beralasan, bisa saja temuan pelanggaran itu terjadi di TPS yang memang tidak ada pemilih disabilitas. Tapi ia berjanji akan menegur Ketua KPU yang melakukan pelanggaran.

“Kalau di DPT ada pemilih disabilitas, begitu yang salah Ketua KPU Kota Bogor, saya akan tegur,” kata Yayat berjanji.

 

Related Article