Pesan Penting JK untuk Kepala Daerah soal Pembangunan di Tahun Politik

Tahun politik 2018-2019 memang membuat banyak pihak seperti pemerintah, partai politik, politisi, dan elemen-elemen lainnya, jadi super sibuk. Walaupun memiliki agenda padat, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla meminta para kepala daerah tetap fokus bekerja.

JK mengatakan bahwa pesta demokrasi itu tak boleh mengganggu kinerja. Untuk itulah, JK meminta agar para kepala daerah tetap berfokus kepada program pembangunan di wilayahnya meski tahun ini disibukkan dengan pemilihan kepala daerah (pilkada).

JK Minta Kepala Daerah Tak Sibuk Urusi Pilkada Saja

“Jangan karena sibuk pilkada, pembangunan dinomorduakan. Justru harus sebaliknya,” kata Jusuf Kalla kepada kepala daerah saat membuka rapat kerja pemerintah mengenai percepatan kemudahan berusaha daerah di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu, 28 Maret.

JK juga meminta agar rakyat bisa diberdayakan dalam memilih untuk menentukan pilihannya di Pilkada Serentak 2018 ini.

“Saya paham ini tahun pesta demokrasi, untuk itu agar memberikan suasana ini alam demokrasi bukan saja berpolitik karena politik dianggap macam-macamlah. Bagaimana rakyat diberdayakan memilih dan menentukan pilihannya,” ujar JK.

JK berpesan agar pembangunan daerah tak boleh terganggu di tahun politik ini. Maka dari itulah, JK mengingatkan kepada para kepala daerah untuk tidak hanya mengutamakan politik saja, tetapi juga tetap melanjutkan pembangunan di Pilkada Serentak 2018.

“Walaupun tahun ini pesta demokrasi, pembangunan (tetap) jalan. Jangan sampai tahun ini utamakan pilkada sehingga pembangunan terhambat. Justru di situ letaknya, tahun pemilu pembangunan jalan, sehingga bupati yang ingin jadi bupati atau wali kota dinilai rakyat dari prestasi, bukan pidato,” ucap JK.

Prestasi Kepala Daerah Dinilai dari Pembangunan

Kepala daerah harus bisa mengambil hati rakyatnya dengan kerja-kerja nyata yang berdampak baik bagi kehidupan. Maka dari itu, JK menilai prestasi kepala daerah yang baik dilihat dari pembangunan secara keseluruhan.

Untuk itulah, kepala daerah harus memahami rakyatnya dengan memberi pembangunan yang baik untuk daerahnya.

“Saya harap pengertian untuk memahami rakyat. Kerja sama ini membuahkan pembangunan yang baik. Itulah yang kami ingin capaikan,” ujarnya.

Selain itu, JK mengatakan pemerintah daerah juga harus tetap fokus mendorong investasi demi meningkatkan pembangunan. JK menjelaskan bahwa APBN dan APBD yang dimiliki saat ini tak cukup untuk membiayai semua program pembangunan yang dicanangkan, sehingga pemerintah juga butuh bantuan pihak swasta.

“Untuk maju perlu investasi sekitar Rp 4 ribu triliun. Pemerintah, baik pusat dan daerah, tersedia di APBN anggaran belanja modal sekitar Rp 200 triliun. Itu tak cukup, jadi butuh lebih banyak lagi,” kata politisi kelahiran Watampone, Sulawesi Selatan 15 Mei 1942 itu.

Selain itu, para kepala daerah juga harus memberikan rasa nyaman kepada para investor dan pengusaha. Langkah itu perlu dilakukan sebagai antisipasi agar para investor tak berpindah ke negara lain.

Rasa nyaman seperti apa yang harus diberikan kepada investor? Menurut JK, harus ada kemudahan, baik soal penyediaan lahan maupun pedoman, untuk para investor di daerah. JK juga mengatakan bahwa daerah masih membutuhkan lapangan kerja.

“Kalau kami bertindak secara tidak nyaman bagi pengusaha, maka mereka pindah ke Thailand, Malaysia, Vietnam. Uang tidak punya kewarganegaraan, ke mana pun bisa pergi,” ujarnya.

Sekadar informasi, Pilkada Serentak 2018 sendiri akan diikuti oleh 171 daerah di Indonesia. Pesertanya terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Tahun depan juga akan digelar Pemilu 2019 untuk memilih anggota legislatif dan presiden serta wakil presiden.

Jadi, dari banyaknya daerah yang ikut berpartisipasi dalam Pilkada Serentak 2018 tersebut, JK berharap tak ada yang menomorduakan pembangunan. JK ingin pembangunan tetap berlanjut meski di sisi lain di sibukkan dengan pesta demokrasi.