AHY Temui Jokowi, Manuver Terbaru Partai Demokrat?
Komandan Kogasma Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambangi Istana Kepresidenan, Kamis (2/5) kemarin. Kedatangannya disebut-sebut bertujuan untuk menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). AHY tiba di Istana Kepresidenan dengan kendaraan bernomor polisi B 2024 AHY.
Ketika ditanya maksud kedatangannya oleh wartawan, AHY menjawabnya dengan singkat. Ia mengatakan kalau dirinya diundang Jokowi ke Istana. “Sehat. Iya diundang,” ujar AHY.
Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon pun mengatakan bahwa kehadiran AHY memenuhi undangan Jokowi adalah bagian dari silaturahmi politik. Ia yakin kalau ini juga demi kepentingan bangsa.
“Jika memang pertemuan itu jadi sore ini, maka itu bagian dari silaturahmi politik dan kebangsaan,” ujar Jansen kepada media, Kamis (2/5). Ia melanjutkan, “apalagi kan yang mengundang Pak Jokowi sebagai Presiden RI, tentu kami harus hadir.”
Jansen menegaskan bahwa apa yang dilakukan AHY adalah bagian dari kepentingan rakyat. Namun, ia sendiri tidak tahu secara spesifik apa yang dibicarakan oleh kedua belah pihak yang bertemu.
“Mengenai bahasannya, tentu yang paling tahu Pak Jokowi dan Mas AHY. Tapi tentu frekuensinya tidak jauh dari urusan bangsa dan negara. Pasti kepentingan rakyat. Mas AHY kan juga sempat menyampaikan pidato ‘Indonesia untuk Semua’. Pasti Mas AHY akan menebalkan itu. Itu kan garis Partai Demokrat,” tutur Jansen.
BPN Prabowo-Sandi: Kami Tidak Bisa Menghalang-halangi Siapapun untuk Bertemu
Pertemuan dengan Jokowi ini kemudian menimbulkan tanda tanya dari kubu BPN mengenai loyalitas Demokrat. Meski demikian, Juru Bicara BPN Andre Rosiade mengatakan bahwa dirinya tidak akan melarang pertemuan tersebut. Ia akan menghormati apa yang dilakukan Demokrat dan masih percaya dengan komitmen partai yang diketuai Soesilo Bambang Yudhoyono tersebut kepada Koalisi Adil Makmur.
“Tiap orang kan punya hak untuk bertemu siapa pun. Tentu kami tidak bisa melarang dan menghalang-halangi. Kami hormati,” tutur Andre kepada wartawan, Kamis (2/5). Ia pun melanjutkan, “kami masih tetap percaya dengan komitmen partai Demokrat untuk tetap bersama Koalisi Adil Makmur.”
Andre juga berharap pertemuan dapat dikomunikasikan dengan baik oleh koalisi. Sehingga tidak ada pihak-pihak tak bertanggung jawab yang melakukan ‘penggorengan’ isu.
“Kemudian kami harap setelah pertemuan nanti dikomunikasikan dengan koalisi agar tidak digoreng-goreng pihak tidak bertanggung jawab,” tutur Andre.
Manuver Partai Demokrat Semakin Eksplisit, Akankah Disambut?
Hingga saat ini, penghitungan resmi hasil Pemilu masih dilaksanakan. Siapa yang menang dalam Pilpres 2019 kemarin masih belum ditentukan secara resmi. Namun gelagat Demokrat pasca Pemilu 2019 malahan menimbulkan pro dan kontra sendiri dalam tubuh koalisinya sendiri. Pernyataan-pernyataan dari tim BPN pun beberapa kali membuat pihak Demokrat keberatan.
Yang terbaru adalah keberatan Wasekjen Partai Demokrat Rachland Nasidik pada terminologi “people power” yang dikeluarkan oleh kubu Prabowo-Sandi. Menurutnya, yang lebih pantas adalah Peaceful Assembly, karena tak ada niatan dari Demokrat untuk menjatuhi pemerintahan yang terpilih nantinya.
Terminologi yang tepat bukan People’s Power tapi Peaceful Assembly. Kita mau memprotes penyelenggaraan Pemilu yang kontraversial karena dipenuhi laporan tentang keterlibatan terlarang aparat negara. Kita tak berniat menjatuhkan pemerintahan.— Rachland Nashidik (@RachlanNashidik) May 2, 2019
Selain ketidaksetujuan oleh Rachland Nasidik ini, Demokrat juga melakukan hal-hal lain yang dianggap berlawanan dengan posisi koalisi pendukung Prabowo-Sandi. Pertama, satu hari setelah Pemilu dilangsungkan, SBY selaku Ketum pun langsung menarik semua kadernya dari tim BPN Prabowo-Sandi untuk kembali ke kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat di Jalan Wisma Proklamasi Nomor 41. Dalam salah satu instruksi awal, pesan ini khusus ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan, dan AHY sendiri. Namun, instruksi ini ternyata tidak hanya untuk pimpinan partai, tetapi juga untuk kader-kader Demokrat lain yang “berdinas” di BPN.
Ketika dikonfirmasi, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsudin membenarkan hal ini. Hal ini dilakukan karena Demokrat ingin berkonsolidasi dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang.
“Maka Demokrat menganggap bahwa tidak boleh ada langkah-langkah yang bertentangan dengan konstitusi dan UU,” ujar Amir Syamsudin, Kamis (18/4), seperti dilansir Tempo.
Kedua, nampak enggan merespons dinamika yang terjadi terkait hasil hitung cepat, AHY juga langsung mengonfirmasi bahwa dia hanya akan mempercayai hasil resmi KPU. AHY tidak ingin terlibat lebih jauh dalam dinamika dan perdebatan hitung cepat, baik hitung cepat Pilpres maupun Pileg.
“Kalau teman-teman wartawan bertanya bagaimana sikap Demokrat terhadap hasil sementara quick count, baik untuk pilpres maupun pileg, kami tanggapi bahwa kami akan menghormati dan menunggu hasil resmi KPU. Itu langkah terbaik bagi kami semua, termasuk dalam konteks pemilihan legislatif,” tutur AHY dalam konferensi pers di DPP Demokrat, Rabu (17/4).
Seolah juga tidak menutup kemungkinan, Wakil TKN Jokowi-Ma’ruf Abdul Kadir Karding pernah menuturkan bahwa wacana bergabungnya Demokrat ke Koalisi Indonesia Kerja adalah hal yang wajar. Hal ini karena memang komunikasi antara pihak Demokrat dan Presiden Jokowi berlangsung dengan baik.
“Wacana bergabungnya PD dalam Koalisi Indonesia kerja merupakan wacana yang cukup wajar mengingat komunikasi Presiden Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono maupun putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berlangsung dengan cukup baik,” tutur Abdul Kadir, Sabtu (27/4).
Dengan kondisi seperti di atas, ditambah dengan pertemuan AHY-Jokowi yang baru saja terjadi, ke mana kah Partai Demokrat akan berlabuh dalam periode pemerintahan yang akan datang?
