Pernyataan Jenderal Andika dan Akhir dari ‘Tes Keperawanan’ di Angkatan Darat
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa menyatakan pemeriksaan terhadap prajurit Korps Wanita Angkatan Darat harus sama dengan pemeriksaan kesehatan personel TNI AD pria. Human Right Watch menilai pernyataan itu merupakan akhir dari ‘tes keperawanan’ yang berlaku di institusi militer.
Bagaimana kebijakannya: Andika mengatakan pemeriksaan kesehatan harus berdasarkan tujuan rekrutmen, yakni untuk mengikuti pendidikan pertama TNI Angkatan Darat dan berhubungan dengan latihan untuk melaksanakan tugas sebagai prajurit.
Apa yang dikatakan: Andika mengatakan pihaknya tidak akan melakukan pemeriksaan di luar tujuan rekrutmen. Dia meminta jajarannya fokus untuk pemeriksaan fisik.
“Jadi untuk kesehatan kita fokus tidak ada lagi pemeriksaan di luar tujuan rekrutmen, seleksinya agar yang diterima bisa mengikuti pendidikan pertama, yang berarti hubungannya dengan mayoritas fisik, oleh karena itu ada beberapa hal-hal yang peserta ini harus penuhi. Tetapi ada juga hal-hal yang tidak relevan, tidak ada hubungannya, dan itu tidak lagi dilakukan pemeriksaan,” ujar Andika saat teleconference dengan seluruh Panglima Komando Daerah Militer di seluruh Indonesia, pertengahan Juli 2021.
Catatan: Peneliti HRW, Andreas Harsono mengatakan ‘tes keperawanan’ tidak ilmiah dan diskriminatif. Mekanisme tes itu disebut telah digunakan oleh semua matra TNI selama beberapa dekade. Padahal, Organisasi Kesehatan Dunia telah mengeluarkan pedoman yang melarang tes keperawanan karena tidak memiliki validitas ilmiah sejak 2014.
Andreas menjelaskan ‘tes keperawanan’ adalah bentuk kekerasan berbasis gender dan merupakan praktik yang secara luas didiskreditkan. Tes tersebut dilakukan dengan memasukkan dua jari ke dalam vagina untuk menilai apakah wanita tersebut sebelumnya pernah berhubungan seks atau tidak.
Temuan sebelumnya: HRW pernah mengungkap ‘tes keperawanan’ dalam seleksi calon polisi wanita. Laporan itu dibuat pada tahun 2014 dengan mewawancarai sejumlah calon polwan dan pejabat di Polri.
Penegasan: HRW menilai keputusan Andika sudah tepat. Namun, ada tantangan apakah seluruh anak buahnya akan benar-benar mengikuti perintah itu. Selain di lingkungan AD, hal serupa juga harus dilakukan di lingkungan Angkatan Laut dan Angkatan Udara guna benar-benar mengakhiri praktik ‘tes keperawanan’.
