Perang di Yaman Tak Berhenti Karena COVID-19

Pandemi COVID-19 memang tak pandang bulu. Ia membunuh manusia, tua maupun muda. Ia menjungkir balikkan negara, besar maupun kecil. 

Yaman, negara Arab yang dilanda perang selama lima tahun terakhir, jelas tak siap menghadapinya. Pemerintah tak kuasa menghadapi pemberontakan dan krisis pangan, rakyat tewas bergelimpangan, sebagian besar fasilitas kesehatan telah rata dengan tanah.

Yaman melaporkan kasus pertama COVID-19 pada Jumat (10/04) di kota pelabuhan Ash Shihr, Hadramaut. Pengumuman tersebut muncul sehari setelah gencatan senjata sepihak yang dilakukan Arab Saudi dalam perangnya melawan pasukan pemberontak Houthi.

Usai pengumuman tersebut, Gubernur Hadhramaut Farag al-Boushani langsung memberlakukan jam malam parsial—selama 12 jam di semua distrik Hadramaut mulai pukul 18.00 sore pada Jumat (10/04) sampai batas yang belum ditentukan. Seluruh pekerja di pelabuhan akan menjalani karantina selama 14 hari. 

Provinsi al-Mahra yang berbatasan langsung dengan Hadhramaut juga telah menutup semua perbatasannya, sebagaimana diberitakan The Guardian.

Berselang dua puluh hari dari kasus pertama, berdasarkan data real time Worldometers pada Kamis (30/04), jumlah kasus positif COVID-19 di Yaman bertambah menjadi enam orang dari 120 orang yang sudah diperiksa. Dua orang meninggal dunia dan satu orang dinyatakan sembuh.

Perang membuat Yaman mengalami krisis humanitarian terburuk sedunia. Menurut PBB, sekurangnya 7.500 warga sipil telah terbunuh hingga September 2019. Jumlah itu jauh lebih kecil daripada catatan Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) sebulan kemudian: lebih dari 100.000 kematian, termasuk 12.000 warga sipil terbunuh dalam serangan-serangan langsung.

PBB memperkirakan 20 juta dari 24 juta keseluruhan populasi Yaman terancam kelaparan. Sekitar 2 juta anak mengalami malnutrisi gawat, termasuk hampir 360.000 yang berusia di bawah lima tahun. Jangankan perawatan kesehatan, sebagian besar rakyat Yaman bahkan tak dapat mengakses air bersih atau sanitasi.

Sebelum COVID-19 melanda dunia, para tenaga kesehatan di Yaman telah kelimpungan menghadapi wabah kolera. Diperkirakan ada 2,2 juta kasus dan 3.895 kematian yang disebabkannya sejak Oktober 2016.

COVID-19 melipatgandakan penderitaan itu. Jangankan fasilitas tes dan perawatan khusus, lebih dari setengah rumah sakit dan klinik di Yaman telah hancur atau ditutup selama perang antara pemberontak Houthi, yang menguasai kota terbesar Sana’a, dan pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi yang membela pemerintah Yaman.

Sebagian besar kehancuran infrastruktur sipil disebabkan oleh serangan-serangan udara pasukan koalisi yang didukung oleh negara-negara Barat.

Gencatan Senjata Sebelum Kasus COVID-19 Pertama

PBB menyerukan agar koalisi militer pro pemerintah dan pemberontak Houthi, yang diduga didukung Iran, menghentikan pertempuran demi melindungi warga sipil Yaman dari ancaman COVID-19. Keputusan Arab Saudi pada Kamis (09/04) merupakan gencatan senjata pertama sejak 2018.

Meski begitu, langkah tersebut disambut skeptis oleh pemberontak Houthi. "Kami menganggap gencatan senjata itu sekadar manuver politik dan media," kata Juru Bicara Houthi Mohamed Abdel-Salam kepada Aljazeera.

Martin Griffiths, utusan khusus PBB untuk Yaman, mengatakan pada Jumat (10/04) bahwa kantornya berhubungan dengan kedua belah pihak secara teratur. Komunikasi itu dilakukan demi mencapai kesepakatan gencatan senjata, memudahkan misi kemanusiaan, dan menyiapkan pemulihan ekonomi nasional untuk meringankan penderitaan warga Yaman.

Pengumuman gencatan senjata disambut dengan hati-hati oleh konsorsium lebih dari 50 LSM yang bekerja di Yaman, termasuk Oxfam, Dewan Pengungsi Norwegia, Tearfund dan Komite Penyelamatan Internasional.

"Kami mendesak semua pihak dalam konflik di Yaman untuk segera menghentikan pertempuran, menerapkan gencatan senjata tanpa penundaan, dan bekerja dengan utusan khusus PBB untuk segera memulai kembali perundingan politik yang komprehensif dan inklusif untuk mengakhiri konflik," kata konsorsium tersebut.

Hari Jumat itu pula, Program Pangan Dunia PBB mengaku telah membagi bantuan ke Yaman menjadi dua: untuk daerah-daerah yang dikuasai pemerintah dan yang dikuasai Houthi. PBB memberi makan lebih dari 12 juta warga Yaman dalam sebulan, 80 persen di antaranya tinggal di wilayah Houthi.

Beberapa donor, termasuk AS, telah memutuskan untuk memotong dana bantuan terhadap program-program PBB di Yaman. Alasannya: khawatir bantuan tersebut justru diambil alih oleh otoritas Houthi.

Celakanya, pada Minggu (12/04), Houthi menambah alasan untuk menunda urusan kemanusiaan dengan melanggar gencatan senjata sebanyak 241 kali dalam waktu 48 jam.

Koalisi mengatakan pelanggaran itu termasuk aksi militer agresif menggunakan persenjataan ringan dan berat serta rudal balistik di Ma'rib, al-Jawf, dan Nihm. Daerah-daerah tersebut sudah menjadi palagan sengit sejak awal tahun ini, yang menyebabkan hampir 40.000 orang kehilangan tempat tinggal.

 

Related Article