Masa Penjajakan Pilpres 2019: Membaca Gaya Politik Jokowi, SBY, AHY, Cak Imin

 

“Saya sama Pak SBY ini beda-beda tipis banget. Kalau saya seorang demokrat, lalu pak SBY tambah satu, ketua Partai Demokrat. Tipis sekali,” tutur Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, pada Sabtu pekan lalu, 10 Maret.

Pernyataan Presiden Jokowi tersebut merupakan salah satu “kode” tersirat yang sarat dengan penjajakan koalisi pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Tak hanya itu, terdapat momen-momen lainnya yang menggambarkan kode politik yang terjadi di Rapimnas Demokrat lalu.

Salah satunya terjadi kala Jokowi diminta pembawa acara memukul gong sebagai tanda pembukaan Rapimnas. Jokowi meminta Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mendampinginya. Lantas, AHY yang saat itu duduk di sebelah kanan gong bersama sang ayah, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), selaku ketua umum partai dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan, langsung berpindah ke sebelah Jokowi yang berada di sisi yang berlawanan. Seusai memukul gong, Jokowi kemudian cipika-cipiki dengan SBY dan AHY. 

Di sisi lain, SBY juga memuji kepemimpinan Jokowi dan menyatakan siap berkoalisi. 

“Kepemimpinan Pak Jokowi perlu dilanjutkan bahkan ditingkatkan. Itulah dua harapan permohonan Partai Demokrat pada pimpinan kita Pak Jokowi,” imbuh SBY saat memberikan pidato selama 15 menit.  

Presiden RI ke-6 itu menambahkan, sangat mungkin Demokrat berjuang dengan Jokowi untuk turut andil dalam pembangunan. 

“Sangat bisa partai Demokrat berjuang bersama Bapak [Jokowi],” kata SBY. 

“Tentu Bapak sangat memahami sebagaimana pengalaman saya dalam Pilpres 2004 dan 2009 perjuangan bersama, apapun namanya, apakah koalisi atau aliansi akan berhasil dan menang jika rangka kebersamannya tepat.”

Soal koalisi, ucap SBY, yang terpenting adalah masalah hati dan saling menghormati. 

“Sebuah koalisi yang insya Allah akan berhasil harus kuat, harus saling percaya, saling menghormati. Koalisi masalah hati kita, Partai Demokrat siap membangun koalisi seperti itu,” ujar SBY. 

 

A post shared by A Muhaimin Iskandar (@cakiminow) on

Di lain tempat dan waktu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar juga memberikan “kode” politik dalam kegiatannya bertajuk “Sholawat Anti Narkoba” di Gedung Serbaguna Masjid Baiturahman, kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, pada 6 Maret.

Kala itu, aktivis organisasi Islam, Nahdlatul Ulama (NU), ini mengenakan baju putih berkerah dengan empat saku di bagian depan bajunya yang mirip dengan gaya pakaian Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. 

Kehadirannya dalam acara tersebut ia bagikan dalam akun Instagram-nya, yakni @cakiminow. Yang menarik, terdapat salah satu unggahanya di acara yang sama dengan caption, “Kayak baju siapa, hayo?”

Tak ayal, korelasi antara baju yang Muhaimin kenakan dengan caption tersebut dinilai menjadi komunikasi politik nonverbal terhadap Prabowo. 

Setali tiga uang, warganet kemudian mengomentari unggahan pria yang akrab disapa Cak Imin ini dengan total 62 komentar dan 1.211 likes hingga tulisan ini naik. Komentar warganet lantas menuju pada satu benang merah yang sama, yakni kode keras terhadap Prabowo.

‘Win-win Solution’ untuk Demokrat?

Presiden Jokowi saat memukul gong di Rapimnas Demokrat, pada 10 Maret 2018. Foto: Twitter @DemokratKembali

Menurut peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, kedua contoh komunikasi politik nonverbal yang dilakukan para elite politik di atas masih berada di tahap penjajakan untuk Pilpres 2019.

“Kalau secara umum, saya memaknai dan membaca semua aktivitas dari elite partai politik ini baru di tahap penjajakan,” kata Siti kepada Asumsi, Kamis, 15 Maret.

“Apa yang dilakukan Jokowi saat Rapimnas adalah mencari win-win solution untuk Demokrat. Kalau sampai tidak tembus, Jokowi punya rencana yang lain. Paling tidak Jokowi sudah menawarkan dan proaktif.”

Ia menambahkan, AHY yang kian santer terdengar menjadi salah satu cawapres terkuat berdasarkan beberapa hasil lembaga riset, patut diperhitungkan. Pasalnya, AHY sudah memiliki modal awal, yakni partai politik dan logistik. 

Kendati demikian, permasalahan yang muncul adalah apakah AHY mampu bersama Jokowi menang di Pilpres 2019 dan ada kepelikan tersendiri dari Jokowi jika merangkul AHY.

“Permasalahan berat Jokowi adalah jika ingin merangkul AHY, maka partai pengusung Jokowi akan cemburu. Sebab, Golkar, Nasdem, PPP, dan Hanura juga kepingin ketua umumnya dirangkul,” imbuhnya menyebutkan empat partai politik yang sudah mendeklarasikan akan mendukung Jokowi sebagai capres petahana.

Maka dari itu, Jokowi harus pintar mengelola perasaan dan keinginan partai politik pengusungnya. Alih-alih ingin mendapatkan suara dan dukungan dari Partai Demokrat, Jokowi, menurut Siti, justru akan ditinggalkan partai pengusungnya yang sudah loyal terbentuk dari Pilpres 2014.

Kanan Kiri Oke?

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (tengah) saat mendampingi Presiden Jokowi saat meresmikan kereta api bandara di Jakarta, pada 2 Januari 2018. Foto: Twitter @KemensetnegRI

Di sisi lain, komunikasi politik nonverbal yang dilakukan Cak Imin, lanjut Siti, menunjukkan bahwa mantan Menteri Ketenagakerjaan itu fleksibel untuk menjadi cawapres siapapun. Cak Imin kini hanya menunggu lamaran dari Jokowi atau Prabowo. 

“Kalau Cak Imin memang tidak ada yang absolut. Dia sih kanan-kiri oke saja. Dia juga proaktif untuk menawarkan kepada calon presiden sebagai cawapres,” kata Siti. 

“Bedanya, tahun lalu kan PKB hanya menjadi partai pendukung aja, nah tahun ini mereka jauh lebih awal mencalonkan Cak Imin sebagai cawapres kepada publik dan partai politik lainnya.”

Cak Imin memang dilaporkan sudah gencar dalam mempromosikan dirinya sebagai bakal cawapres. Spanduknya yang memasang gambar wajah dan dibubuhi tulisan “cawapres” terpasang di sejumlah titik di daerah. 

Ia sebelumnya juga terlihat dalam beberapa kesempatan mendampingi Presiden Jokowi saat bertugas. Misalnya, saat meresmikan kereta api bandara di Jakarta pada awal Januari lalu.

Siti menjelaskan, komunikasi politik nonverbal yang dilakukan Cak Imin sah-sah saja. Seperti Gerindra yang sempat mengajak SBY dalam “politik nasi goreng” tahun lalu, Cak Imin juga melakukan hal yang serupa. 

“Itu cerita di panggung belakang politik. Kalau pihak yang satu lebih banyak kerugiannya, maka Cak Imin akan pindah dan mencari yang untungnya lebih banyak,” paparnya. 

Related Article