Penghitungan Pilkada Serentak Hampir Selesai, Bagaimana Nasib Wilayah Bermasalah?

Data yang masuk untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di 171 daerah udah hampir selesai. Kurang lebih, udah 93,5% suara yang berhasil dihitung dari formulir C1-KWK (sertifikat pemungutan suara).

"Sudah hampir rampung, data per kemarin (3/7) totalnya sudah 93,5%, tinggal sedikit lagi (formulir C1) yang belum masuk," ujar Komisioner KPU Ilham Saputra di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu, 4 Juli 2018.

KPU bilang, tinggal 24 daerah lagi yang belum nyerahin hasil penghitungan suara Pilkada 2018, yang terdiri dari 5 daerah penyelenggara pilihan bupati dan 19 daerah pemilihan gubernur.

Hitung Cepat di Daerah yang Berpendudukan Besar

Kalau dari hasil hitung cepat, sebenarnya udah bisa kita perkirakan siapa calon pimpinan daerah yang menang di sejumlah wilayah dengan penduduk besar. Seperti pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah yang menang versi hitung cepat di Sumatera Utara mengalahkan pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus.

Baca juga: Lengkap! Ini Hasil Hitung Cepat Pilkada Serentak 2018 di 17 Provinsi

Kemudian ada Ganjar Pranowo-Taj Yasin yang dinyatakan unggul dalam Pilkada Jawa Tengah. Di Jawa Barat, pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum menang berdasarkan hasil hitung cepat, dan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak unggul di Jawa Timur.

Pasangan I Wayan Koster-Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati yang menang di Bali, lalu Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman yang sukses mengumpulkan suara tebanyak di Sulawesi Selatan.

Masalah Pilkada di Papua

Dari hasil hitung cepat, beberapa pasangan calon udah ada yang mendeklarasikan diri sebagai pemenang. Sayangnya, keadaan begitu enggak terjadi di Papua dan Papua Barat. Sebab, salah satu daerah yang harusnya ikut Pilkada Serentak yaitu di Kabupaten Paniai, Papua Barat malah belum terlaksana. Hal itu terjadi karena terkendala sengketa calon yang harusnya bertanding.

Selain di Paniai, KPU juga belum menggelar pemilihan gubernur Papua di Kabupaten Nduga. Penyebab penundaan pilkada di kabupaten ini, kata Pejabat Gubernur Papua Soedarmo terjadi karena komisioner KPUD Nduga diberhentikan dan tugasnya diambil alih oleh KPU Papua. 

Bahkan sebelum Pilkada berlangsung, yaitu pada Senin 25 Juni 2018, ada insiden penembakan yang mengakibatkan penyaluran logistik Pilkada terhambat.

KPU Makassar Gelar Rapat Pleno

Daerah lain yang punya masalah dalam Pilkada Serentak 2018 adalah wilayah Makassar. Tapi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar udah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara Pilkada Kota Makassar di Hotel Max One Jalan Taman Makam Pahlawan.

Baca juga: Dari Larangan Peliputan Sampai Indikasi Manipulatif Data, Begini Rumitnya Pilwalkot Makassar

Rapat pleno KPU Makassar yang digelar pada Kamis, 5 Juli 2018 itu sepi dari pengunjung. Rapat pleno itu dihadiri oleh Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK), saksi dari 4 paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, dan serta saksi pasangan calon tunggal wali kota dan wakil wali kota Makassar, dan juga komisioner Panwaslu Makassar yang mengawasi jalannya rapat.

Rapat yang sepi dari kehadiran masyarakat itu sepertinya disebabkan oleh adanya aparat kepolisian yang menjaga dengan ketat. Bahkan dari jarak radius 100 meter, jalan sudah ditutup dan dijaga polisi. Di luar lokasi aja, terdapat sistem pengamanan 4 lapis, sedangkan di dalam hotel disiapkan kendaraan taktis seperti water canon dan kendaraan pengurai massa.

"Selain pengamanan dilakukan di lokasi rapat pleno di hotel Max One, kantor KPU Makassar, kantor Panwaslu Makassar juga dijaga ketat. Kita siapkan personel gabungan, berikade kawat berduri dan kendaraan taktis," ujar Kepala Polrestabes Makassar, Kombes Polisi Irwan Anwar.

Related Article